alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Indonesia Update /
Kemendagri Miliki Kewenangan Evaluasi Pemerintahan Daerah
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5bfec04992523364198b457a/kemendagri-miliki-kewenangan-evaluasi-pemerintahan-daerah

Kemendagri Miliki Kewenangan Evaluasi Pemerintahan Daerah

Kemendagri Miliki Kewenangan Evaluasi Pemerintahan Daerah

JPP, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merupakan kementerian yang tugasnya menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Salah satu fungsi yang diemban Kemendagri adalah perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang otonomi daerah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menjelaskan bahwa Kemendagri memiliki kewenangan atas evaluasi dari penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang meliputi 3 (tiga) jenis evaluasi, yaitu Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD), dan Evaluasi Daerah Otonom Baru (EDOB),” jelas Tjahjo.

Selanjutnya, Mendagri menjelaskan mekanisme dalam setiap evaluasi dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pertama, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) adalah mekanisme evaluasi yang dilakukan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata kepemerintahan yang baik.

“Sejak tahun 2008, Kemendagri melaksanakan setiap tahun secara rutin dengan menggunakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota setiap tahunnya,” ujar Tjahjo.

Sedangkan aspek yang dievaluasinya meliputi Aspek, Fokus dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indeks Komposit Kinerja Pemerintahan Daerah yang terdiri dari dua variabel utama: Indeks Capaian Kinerja dan Indeks Kesesuaian Materi, dan Scoring dan pengolahan data pengukuran kinerja melalui excel spreadsheet.

“Kedua, Kemendagri lakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD), yaitu dilakukan untuk menilai kemampuan daerah untuk mencapai tujuan otonomi daerah yang meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan umum dan kemampuan daya saing daerah,” urai Tjahjo.

Evaluasi ini, menurut Mendagri, dilaksanakan dalam hal pemerintahan daerah dinilai berkinerja rendah selama 3 tahun berturut-turut berdasarkan hasil EKPPD. Hasil EKPOD akan disampaikan kepada Presiden melalui Mendagri untuk bahan pertimbangan kebijakan penghapusan dan penggabungan daerah.

Hingga tahun 2018, EKPOD belum pernah dilaksanakan mengingat tidak ada daerah yang masuk dalam kategori kinerja rendah selama 3 (tiga) tahun berturut-turut berdasarkan hasil EKPPD.

“Ketiga, Kemendagri melakukan Evaluasi Daerah Otonom Baru (EDOB). Dilakukan untuk memantau perkembangan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baru dibentuk, menggunakan LPPD Otonom Baru Provinsi, Kabupaten dan Kota,” pungkas Tjahjo. (dgr/nbh)


Sumber : https://jpp.go.id/nasional/pemerinta...intahan-daerah

---

Kumpulan Berita Terkait NASIONAL :

- Kemendagri Miliki Kewenangan Evaluasi Pemerintahan Daerah Presiden Jelaskan Langkah Pemerintah Atasi Merosotnya Harga Kelapa Sawit dan Karet

- Kemendagri Miliki Kewenangan Evaluasi Pemerintahan Daerah Pro Aktif Rekam KTP-el, Dukung Program Pemerintah dan Bantu KPU

- Kemendagri Miliki Kewenangan Evaluasi Pemerintahan Daerah Pemerintah Bentuk Kantor Manajemen Dukung Perhutanan Sosial

Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!


×
GDP Network
© 2018 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di