alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Partai Berkarya: Julukan Bapak Korupsi Tak Pantas untuk Soeharto
2.33 stars - based on 6 vote 5 stars 0 stars
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5bfeb04fd675d409438b4573/partai-berkarya-julukan-bapak-korupsi-tak-pantas-untuk-soeharto

Partai Berkarya: Julukan Bapak Korupsi Tak Pantas untuk Soeharto

Partai Berkarya: Julukan Bapak Korupsi Tak Pantas untuk Soeharto



Kompas.com - 28/11/2018, 19:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Berkarya keberatan dengan pernyataan Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ahmad Basarah.

Basarah mengatakan, Presiden ke-2 RI Soeharto adalah bapak korupsi di Indonesia.

Ketua DPP Partai Berkarya Badarudin Andi Picunang mengatakan, julukan itu tak pantas ditujukan kepada Soeharto.
Ia mengatakan, praktik korupsi tak hanya terjadi pada era Soeharto.

"Korupsi itu sudah ada sejak zaman Hindia-Belanda. Maka julukan bapak korupsi tak pantas dialamatkan pada H.M Soeharto, Presiden ke-2 RI yang punya jasa membangun bangsa ini. Beliau tidak pernah mengajarkan korupsi," ujar Andi, melalui siaran pers, Rabu (28/11/2018).

Menurut Andi, Soeharto adalah peletak dasar pembangunan NKRI. Lagipula, kata dia, pada era Soeharto, jarang ada kasus korupsi seperti  saat ini.

Ia menyebutkan, Soeharto juga meninggalkan "warisan" dalam hal pemberantasan korupsi, yakni TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN.

Peraturan itu diklaim sebagai salah satu fondasi pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Andi meminta agar Basarah tak lagi membawa nama Soeharto untuk mencari popularitas.

"Mohon kepada Bapak Ahmad Basarah agar tidak membawa-bawa nama Pak Harto, bapak ideologis kami di Partai Berkarya. Dalam mencari popularitas pribadi maupun yang dikampanyekan. Mari berpolitik yang santun dan sehat," ujar Andi.

Sebelumnya, Basarah menyebutkan, maraknya korupsi di Indonesia dimulai sejak era Presiden Soeharto. Oleh karena itu, ia menyebut Soeharto sebagai guru korupsi di Indonesia.

Hal itu disampaikan Basarah menanggapi pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menyatakan korupsi di Indonesia seperti kanker stadium empat.

"Jadi, guru dari korupsi indonesia sesuai TAP MPR Nomor 11 tahun 1998 itu mantan Presiden Soeharto dan itu adalah mantan mertuanya Pak Prabowo," kata Basarah usai menghadiri diskusi di Megawati Institute, Menteng, Jakarta, Rabu (28/11/2018). 

Menurut dia, dengan menyinggung permasalahan korupsi, Prabowo seperti memercik air di dulang tepercik muka sendiri. Alasannya, ia menyebutkan, Prabowo menjadi bagian dari kekuasaan Orde Baru.

Sumber Berita

====================================
Komen TS

Gw prihatin dengan pengetahuan cebonger, khususnya generasi yang lahir di era reformasi yang tidak paham sejarah.

Kalian harus tahu jika Maha Guru Korupsi adalah Karno.. Kalian pikir kenapa mahasiswa melakukan demo besar-besaran taun 1966 menuntut karno LENGSER?!! Sebenarnya mahasiswa sudah ga sabar ingin melengserkan karno sejak 10 tahun sebelumnya, tapi ga bisa karena ada PKI yang melindungi dan siap untuk menculik dan membantai pembangkang.

Kalian tahu ga kalo karno dan semua anggota kabinetnya sering pesta miras dan pesta seks dengan menggunakan anggaran negara?

Mingguan Mahasiswa Indonesia pada tahun 1966 mengungkapkan bahwa Soekarno di puncak kekuasaannya –berbeda dengan Soekarno masa perjuangan menuju Indonesia Merdeka– adalah seorang yang punya selera hidup mewah dan mengambil uang dari kas negara secara tak terbatas. “Karena hati-hati maka ia menumpuk kekayaan di luar negeri”. Penyelewengan Soekarno sering diungkapkan oleh media generasii muda itu dengan didukung angka-angka.

Kalian tahu ga, kenapa karno ngotot membela PKI? ya karena duit hasil korupsinya itu sebagian besar juga dititipkan di rekening-rekening petinggi PKI yang tinggal di luar negeri.

Tahukah kalian, akibat Korupsi Maha Dahsyat yang dilakukan Karno, Indonesia harus melakukan Sanering sebanyak 3 kali dalam waktu kurang dari 15 tahun.

19 Maret 1950 : Sanering pertama dikenal sebagai "Gunting Syafrudin" dimana uang kertas betul-betul digunting menjadi dua, yang sebelah kiri dipakai sebagai alat pembayar sah dengan nilai setengah dari nilai semula. Sebelah kanan dan juga deposito di Bank ditukar dengan obligasi negara yang akan dibayar 40 tahun kemudian dengan bunga 3 % setahun.

25 Agustus 1959 : Sanering kedua uang pecahan Rp 1000 (dijuluki Gajah) menjadi Rp 100, dan Rp 500 (dijuluki Macan) menjadi Rp 50. Deposito lebih dari Rp 25.000 dibekukan. 

1 US $ = Rp 45. 

Setelah itu terus menerus terjadi penurunan nilai mata uang Rupiah sehingga akhirnya 6 tahun kemudian atau pada Bulan Desember 1965 menjadi 1 US $ = Rp 35.000.

Wow!!!

13 Desember 1965 : Sanering ketiga terjadi penurunan drastis dari nilai Rp 1.000 (uang lama) menjadi Rp 1 (uang baru).

Sungguh Kebobrokan ekonomi yang Maha Super Dahsyat di era rejim karno, makanya ga kaget kalo di era rejim trah penerusnya pun bobrok pula ekonomi Indonesia.

Tentu kalian sering mendengar tentang Misteri Harta Bung Karno.. Berburu Harta Bung Karno.. Pemegang Rekening Bung Karno..

Nah, yang dimaksud harta ini adalah harta hasil maha korupsi yang dilakukan karno selama berkuasa. Semua harta korupsinya disimpan di rekening-rekening bank di luar negeri.

Kalian pikir darimana si Nunung dapet modal buat bikin partai monyong putih? Pelihara Tuyul?! 

Ya dari ini duitnya, dari duit Korupsi Maha Dahsyat yang dilakukan Maha Guru Korupsi karno

Diubah oleh l4d13put
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
Halaman 1 dari 4
MAHA GURU KORUPSI KARNO



Sejarawan Asvi Warman Adam menulis tentang bersihnya Presiden pertama RI, Ir Soekarno, dari noda korupsi. “Presiden Soekarno tidak mewariskan harta benda berlimpah tatkala ia wafat pada 1970,” tulisnya di Harian Kompas (10/2/2015). Seakan menyindir Soeharto, Asvi lebih lanjut menulis, bahwa Majalah Time tidak pernah mengulas tentang kekayaannya dan keluarga. “Ketika meninggalkan Istana Merdeka pada 1967, ia hanya membawa pakaian seadanya. Memang ada gratifikasi yang mungkin belum diatur waktu itu, seperti jam Rolex, yang ditinggalkannya begitu saja di istana.”

Tentu tak ada yang bisa menyangkal fakta yang disampaikan Asvi tentang hari-hari akhir Soekarno yang ‘sengsara’ dalam penanganan rezim baru di bawah Jenderal Soeharto. Bahkan tak sedikit pihak –baik di kalangan kawan maupun lawan politik Soekarno– yang mengecam penanganan tidak manusiawi Soeharto dan para jenderalnya terhadap proklamator Indonesia itu. Menurut kultur Jawa, pada momen itu Soeharto tidak sepenuhnya mematuhi falsafah yang diucapkannya sendiri dalam bersikap mengenai Soekarno, mikul dhuwur mendhem jero.

Namun betulkah Soekarno sama sekali bersih dari noda dan aroma korupsi? Salah seorang isterinya, Ratna Sari Dewi, belakangan diketahui memiliki tidak sedikit aset di Indonesia. Dan menariknya, banyak penguasa Orde Baru di bawah Soeharto, beberapa tahun setelah kematian Soekarno, justru membantu Ratna Sari Dewi –seorang perempuan keturunan Jepang yang jelita– untuk memulihkan hak-haknya atas aset-aset tersebut.

PERLU meminjam sejumlah catatan dari buku Menyilang Jalan Kekuasaan Militer Otoriter (Rum Aly, Penerbit Buku Kompas, Juni 2004) bahwa tatkala Soekarno berada pada masa puncak kekuasaannya dalam kurun waktu demokrasi terpimpin 1959 hingga 1965, korupsi juga terjadi.
“Mitos yang sering ditiupkan kala itu bahwa Soekarno tidak perlu uang dan materi, samasekali tidak punya dasar kebenaran. Pengumpulan dana untuk kekuasaan dilakukan atas namanya setidaknya oleh Soebandrio dan Jusuf Muda Dalam –dua di antara para menteri kabinetnya. Suatu dana yang disebut sebagai ‘Dana Revolusi’ dikumpulkan di tangan Soebandrio dengan pelaksana utama pengumpulan Jusuf Muda Dalam.” Selain untuk ‘Dana Revolusi’ secara teratur Jusuf Muda Dalam juga mengalirkan dana untuk Partai Komunis Indonesia (PKI).

Mingguan Mahasiswa Indonesia pada tahun 1966 mengungkapkan bahwa Soekarno di puncak kekuasaannya –berbeda dengan Soekarno masa perjuangan menuju Indonesia Merdeka– adalah seorang yang punya selera hidup mewah dan mengambil uang dari kas negara secara tak terbatas. “Karena hati-hati maka ia menumpuk kekayaan di luar negeri”. Penyelewengan Soekarno sering diungkapkan oleh media generasii muda itu dengan didukung angka-angka. Apakah tuduhan ini benar ?

Belakangan, pemerintah Soeharto yang menggantikan kekuasaan Soekarno pernah berhasil memperoleh dan ‘mencairkan’ kekayaan rezim Soekarno dan ‘Dana Revolusi’ yang disimpan di luar negeri. Pencairan dana itu dimungkinkan dengan kerjasama Dr Soebandrio, dan sebagai gantinya, eksekusi vonnis mati dari Mahmilllub atas dirinya tidak perlu dilaksanakan. Seorang mantan petinggi negara mengakui hal ini setelah pensiun kepada penulis buku terbitan 2004 itu.

Bahwa Soekarno senang hidup mewah, terbukti dari kenyataan betapa sangat seringnya berlangsung pesta-pesta tari lenso di Istana yang dihadiri para pejabat negara yang dekat Soekarno, para pengusaha yang mendapat fasilitas kekuasaan serta perempuan-perempuan cantik yang biasanya dari kalangan artis. Beberapa di antara artis ini berhasil menikmati hadiah-hadiah dari Istana atas ‘jasa-jasa’nya. Paling terkenal adalah hadiah mobil sedan Fiat 1300 yang waktu itu menjadi model paling mutakhir. Pada masa Soekarno, terkenal nama-nama pengusaha yang meroket karena fasilitas seperti Markam pemilik perusahaan Karet Markam (Karkam), Dasaad pemilik Dasaad Musin Concern, Hasjim Ning importir mobil Fiat dan Rahman Aslam pengusaha new comer keturunan Pakistan-Indonesia yang antara lain bergerak di bidang perdagangan tekstil.

TATKALA banyak orang, termasuk di kalangan generasi muda, menempatkan Soekarno yang sedang berkuasa sebagai sosok yang mengagumkan, aktivis mahasiswa Soe-Hokgie telah sampai pada fase pandangan kritis terhadap Soekarno. Tapi pandangannya itu, menurut buku Titik Silang Jalan Kekuasaan Tahun 1966 (Rum Aly, Kata Hasta Pustaka, Juli 2006) lebih banyak tertuang dalam catatan hariannya dan belum terpublikasikan pada waktu itu.

Selain mencatat, Soe-Hokgie cukup banyak mengutarakan pandangan-pandangan kritisnya mengenai Soekarno, dalam berbagai kesempatan dengan rekan-rekannya sesama aktivis, maupun kepada sejumlah tokoh gerakan asimilasi di LPKB (Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa). LPKB ini merupakan ‘rival’ Baperki yang dalam permasalahan etnis Tionghwa di Indonesia, menganut paham integrasi atau multikulturalisme, bahwa komunitas Tionghwa mengintegrasikan diri dalam masyarakat Indonesia tanpa meninggalkan jati diri etnisnya, yang mereka sebut ke-Tionghwa-an.

Seusai ikut suatu pertemuan LPKB dengan Soekarno di Istana, Februari 1963, dalam catatan tanggal 23 Soe-Hokgie menulis mengenai Soekarno. “Sebagai manusia, saya kira saya senang pada Bung Karno, tetapi sebagai pemimpin tidak. Bagaimana ada pertanggungjawaban sosialisme melihat negara dipimpin oleh orang-orang seperti itu?”. Dalam pertemuan itu, Soekarno mengisi sebagian waktu dengan percakapan-percakapan yang membuat Soe-Hokgie merasa agak aneh. Presiden Soekarno dengan senang mendengar gosip terbaru di Jakarta tentang Menteri Luar Negeri Soebandrio dan hubungannya dengan bintang-bintang film lokal yang terkenal, yang salah seorang di antaranya adalah artis keturunan Tionghwa.

Ketika pembicaraan meloncat lebih jauh mengenai seks, Hokgie mengutip Soekarno yang dengan riang berkata, tentang bagaimana rasanya bila memegang-megang buah dada perempuan yang diinjeksi dengan plastik. Soekarno juga membicarakan bagaimana yang cantik-cantik dipegang-pegang oleh Bung Karno, Chaerul Saleh dan Dasaad. Bung Karno, kata Hokgie, “penuh humor-humor dengan mop-mop cabul dan punya interese yang begitu immoral. Lebih-lebih melihat Dasaad yang gendut tapi masih senang gadis-gadis cantik. Ia menyatakan bahwa ia akan kimpoi dengan orang Jepang sekiranya ia masih muda.”

Bung Karno berkata ia ingin menerima sesuatu –sebuah helikopter– sebagai hadiah dan Dasaad berkata, tahu beres bila surat-suratnya beres…..” Dasaad ini adalah salah seorang pengusaha yang amat dekat dengan Soekarno kala itu. ”Kesanku hanya satu, aku tidak bisa percaya dia sebagai pemimpin negara karena ia begitu immoral.” Soe-Hokgie juga cemas mengamati tanda-tanda korupsi yang kotor berupa keakraban dengan tokoh-tokoh yang korup, seperti Dasaad, yang terlihat jelas di lingkungan istana, para pembantu presiden yang menunjukkan sikap menjilat, dan asisten perempuannya yang ia perlakukan sebagai objek seks pribadi.

Sumber: https://socio-politica.com/2015/02/1...hingga-jokowi/

==================

Soekarno Pernah Bubarkan Lembaga Antikorupsi Karena Mengusik Pembangunan Stadion Senayan


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bekas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjodjanto mengungkapkan lembaga-lembaga antikorupsi yang pernah dibentuk di Indonesia selalu dihabisi dan tidak berumur panjang.

Saat menjadi saksi ahli dalam uji materi Hak Angket DPR di Mahkamah Konstitusi, Bambang Widjodjanto mengatakan sudah ada 11 lembaga antikorupsi yang pernah didirikan.

Faktanya, umurnya tidak lebih dari dua sampai tiga tahun.

"Contoh pada saat bangsa ini dipimpin presiden luar biasa Soekarno yang kala itu ada beberaa lembaga antikorupsi yang dibentuk. Mulai dari badan koordinasi penyidik harta benda, Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara dan lain-lain," kata Bambang di MK, Jakarta, Selasa (5/9/2017).

Menurut Bambang Widjodjanto, Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara ( Bapekan) juga tidak berumur lama.

Baca: Keberangkatan FPI ke Myanmar Akan Memperkeruh Suasana

Walau awal-awal pembentukannya mendapat respon yang positif dari masyarakat, faktanya tidak begitu baik didukung Pemerintah.

Bapekan dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden tahun 1959 dan dipimpin Sultan Hamengkubuwono.

Tugasnya adalah mengawasi meneliti dan mengajukan pertimbangan kepada Presiden terhadap kegiatan aparatur negara khususnya ketidakberesan dalam menjalankan tugasnya.

"Kendati Bapekan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, dan begitu banyak laporan yang disampaikan masyarakat dan berhasil diselesaikan, tapi ketika gencar memberitakan pembangunan Gelora Bung Karno yang bermula bernama Stadion Senayan, Presiden Soekarno membubarkan Bapekan," kata Bambang.

Sumber Berita: http://www.tribunnews.com/nasional/2...tadion-senayan
Diubah oleh l4d13put
Korupsi di Era Soekarno


Korupsi memang bukan barang baru di negeri ini. Sejak diwariskan oleh pemerintah kolonial, korupsi menjangkiti kaum pribumi. Bahkan ketika kemerdekaan telah kita raih dari tangan penjajah, bau amis korupsi ternyata ikut melekat di tangan para politisi kita sejak dini. Karya semacam Korupsi (Pramoedya Ananta Toer) dan Senja di Jakarta (Mochtar Lubis) menggambarkannya melalui untaian cerita. Ketika itu praktek korupsi begitu menggurita, penuh manipulasi. Modus yang dikenal pada periode 1950-an adalah ‘Importir aksentas’ atau pengusaha ‘Ali-Baba’. Kebijakan nasionalisasi saat itu diakali para ‘Importir aksesntas.’ Sebuah akal-akalan perusahaan nasional (dalam negeri) yang menjual kembali izin impor kepada perusahaan asing. Begitu pula taktik ‘Ali-Baba’, sebuah modus yang berkedok importir pribumi untuk mendapatkan fasilitas impor dari pemerintah. Padahal di balik importer ini hanyalah pengusaha Cina atau Belanda.[1] Maka hal semacam ini lazim disebut ‘Ali-Baba’ atau Ali-Willem.[2]

Ketika itu, negara di bawah pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo I (Juli 1953-Juli 1955). Pemerintah kala itu memang menggelorakan ekonomi nasional (termasuk nasionalisasi) dengan memberikan kredit-kredit pada pengusaha nasional.[3] Namun, Menteri Keuangan saat itu, Iskaq Tjokrohadisoerjo (1953-1955), melakukan politik nasional dalam ekonomi dengan banyak diskriminasi. Ia mengutamakan pengusaha dari partai PNI saja, atau yang menyokong pemerintahan PNI (Ali) sehingga diberi kemudahan tanpa memperhatikan kemampuan. Termasuk salah satunya, perusahaan importir kertas baru, Inter Kertas, yang setengah dari sahamnya dimiliki oleh Sidik Djojosukarto.[4] Menteri Iskaq berbuat seperti ini, bukan tanpa alasan. Tampaknya PNI mengejar persiapan untuk pemilu tahun 1955.[5] Bahkan mengambil kebijaksanaan untuk menyokong dana partai. Bersama Ong Eng Die (keduanya dari PNI), mereka memerintahkan dana kementerian untuk disimpan di Bank Umum Nasional, suatu bank PNI. Mereka juga merombak personalia dana administrasi kementerian terutama yang berhubungan dengan perdagangan dan perindustrian. Menteri Iskaq juga pernah membatalkan Koperasi Batik Indonesia sebagai satu-satunya importir cambrics, dan memberi lisensi ini kepada beberapa importir tak berpengalaman. Selain itu dia juga memberikan izin impor kertas untuk pemilu kepada suatu perusahaan yang sahamnya dimiliki orang-orang PNI.[6]

Kebijakan-kebijakan seperti ini mendapat tentangan keras dari partai Masyumi. Ketua Seksi Ekonomi dari parlemen, KH Tjikwan (Masyumi) mengajukan mosi di parlemen untuk interpelasi, guna mempertanyakan kebijakan Menteri tersebut. Mosi untuk interpelasi diterima dengan suara bulat. Namun mosi tak percaya berakhir dengan kegagalan. Kegagalan ini lebih bersifat politis, yaitu pemihakan kekuatan antara oposisi dan partai yang ikut dalam kabinet. Walaupun begitu, Partai NU yang ikut serta dalam kabinet turut mengirimkan nota politik yang berisi kekhawatiran tentang masalah ekonomi. Begitu pula PSII yang juga ikut dalam kabinet menyatakan tidak bertanggungjawab atas kelanjutan kebijakan menteri-menteri dari PNI itu.[7]

Kabinet Ali Sastroamidjojo menyerahkan kekuasaannya kepada Boerhanoeddin Harahap pada 12 Agustus 1955. Di sinilah kemudian Kabinet Boerhanoeddin yang berasal dari Masyumi membuktikan dirinya memerangi korupsi dengan lantang. Kabinet Boerhanoeddin langsung melancarkan kampanye anti korupsi. Pasal lima dari program kabinet ini adalah memberantas korupsi.[8] Kabinet ini langsung menyikat orang-orang yang terindikasi korupsi. Beberapa hari setelah dilantik, Mr. Djodi Gondokusumo, bekas Menteri Kehakiman ditangkap. Begitu pula Menteri Keuangan Ong Eng Die.[9] Rumah Iskaq Tjokroahdisurjo digeledah. Saat itu Iskaq sendiri sedang berada diluar negeri. Ia berkali-kali dipanggil pulang. Tetapi perjalanannya di luar negeri diperpanjang. Dalam biografinya, ia mengakui, sebetulnya ia hendak pulang, tetapi di Singapura ia dijemput Lim Kay, yang diutus pimpinan pusat PNI.[10] Iskaq sendiri tahun 1960 divonis bersalah oleh pengadilan, namun kemudian diselamatkan Soekarno dengan grasinya. Daftar orang-orang yang ditahan termasuk beberapa orang di badan penyelidik negara, pejabat kantor impor, serta pengusaha (importir). Penangkapan merebak di mana-mana. Bandung, Surabaya, Sumatera tengah, Jawa tengah hingga Penang. Termasuk di Singapura, Konsul Jenderal Arsad Astra juga dipanggil pulang dan ditahan.[11]

Delapan hari setelah dilantik, Perdana Menteri Boerhanoeddin Harahap – yang saat dilantik baru berusia 38 tahun- menjelaskan kebijakannya melawan korupsi,

Untuk memperbaiki kembali keadaan yang tak sehat dalam masyarakat, dan juga di dalam kalangan pemerintahan sebagai akibat dari tindakan-tindakan korup oleh berbagai orang, maka pemerintah menganggap perlu untuk menjalankan tindakan-tindakan yang keras dan tegas.

Ia juga menegaskan tak pandang bulu membasmi korupsi, tanpa peduli partai, golongan atau agamanya.[12]Ia kemudian juga menggencarakan perlawanan dengan memperluas kekuasaan Jaksa Agung. Ia membebaskan Jaksa Agung dari tiap pembatasan sehingga dapat bertindak terhadap siapa saja atas dasar hukum.[13]

Gebrakan yang lebih keras dari kabinet beliau adalah, saat kabinetnya mengeluarkan RUU Anti Korupsi yang memuat suatu exorbitant-recht. RUU itu mewajibkan kepada pegawai negeri atau orang lain untuk memberikan bukti-bukti yang menerangkan asal-usul harta benda (kekayaan) yang dimilikinya, yang biasa diistilahkan de bewijslast-omkeren.[14]

RUU anti korupsi itu terdiri dari dua bagian, pertama, mengatur berbagai tindakan di dalam peradilan yang ketentuannya berlainan dengan peradilan biasa. Yaitu mengadakan pengadilan tersendiri -seperti juga untuk tindakan pidana ekonomi- dan terdakwa harus dapat menjawab dengan sejujurnya terhadap berbagai tuduhan kepadanya.[15]

Bagian kedua dari RUU tersebut adalah mengatur berbagai tindakan di luar peradilan. Bagian ini memungkinkan penyelidikan harta benda seseorang oleh Biro Penilik Harta Benda, untuk menyelidik besarnya harta dan kelegalan kepemilikan harta tersebut. Suatu praktek pencegahan korupsi yang akhirnya baru dimulai beberapa waktu belakangan ini.

RUU ini pun dibawa ke parlemen. Namun sayangnya RUU ini kandas setelah tidak mendapatkan dukungan memadai dari partai berpengaruh seperti Partai NU. Boerhanoeddin sendiri tidak mengetahui sebab penolakan itu oleh Partai NU.[16] Rangkaian usaha kabinet ini memberantas korupsi, seringkali dituduh sebagai aksi balas dendam, termasuk oleh PNI. Namun Perdana Menteri Boerhanoeddin Harahap menolaknya, ia menegaskan pemberantasan korupsi dilakukan secara, obyektif, hati-hati, dan tidak asal tangkap.[17]

Sesungguhnya kita tidak perlu merasa heran dengan sikap para tokoh Masyumi yang anti korupsi. Karena sikap itu telah ditunjukkan oleh para tokohnya dengan kasat mata dalam kesehariannya. Mereka adalah pemimpin yang seringkali dikenal hidup sederhana dan taat beragama. Jika kita menilik kembali pada saat Masyumi beserta tokoh-tokohnya, umumnya kita akan mendapatkan kesan kehidupan mereka yang jauh dari kemewahan. Meskipun memegang jabatan tinggi di pemerintahan, hidup mereka tak lekat dengan gelimang harta. Sebut saja kisah kesederhanaan M. Natsir, yang diakui oleh Indonesianis, George McTurnan Kahin. Nama Natsir dikenal oleh Kahin, lewat H. Agus Salim. Beliau (H. Agus Salim) merekomendasikan nama Natsir sebagai narasumber untuk Republik.

“Dia tidak bakal berpakaian seperti seorang Menteri. Namun demikian dia adalah seorang yang amat cakap dan penuh kejujuran; jadi kalau anda hendak memahami apa yang sedang terjadi dalam Republik, anda seharusnya bicara dengannya,” jelas H. Agus salim.

Kahin membuktikan dengan matanya sendiri, ia melihat Natsir sebagai Menteri Penerangan, berdinas dengan kemeja bertambal. Sesuatu yang belum pernah Kahin lihat di menteri pemerintahan manapun.[18] Bahkan ketika menjabat sebagai Perdana Menteri pun, Natsir tak mampu membeli rumah untuk keluarganya. Hidupnya selalu di isi dengan kisah pindah dari satu rumah kontrakan ke rumah kontrakan lainnya.

Kisah kesederhanaan Natsir terus berlanjut, tahun 1956, ketika telah berhenti menjadi Perdana Menteri dan menjadi pemimpin partai Masyumi, Natsir pernah akan diberikan mobil oleh seseorang dari Medan. Ia ditawariChevrolet Impala, sebuah mobil ‘wah’, yang sudah diparkir di depan rumahnya. Namun Natsir menolaknya. Padahal saat itu mobil Natsir hanya mobil kusam merek DeSoto.[19]

Jabatan yang tinggi menghindarkan mereka dari penyalahgunaan amanah. Hal ini berlaku juga pada Sjafrudin Prawiranegara, seorang tokoh Masyumi yang kental dengan dunia ekonomi. Tahun 1951, setelah menjabat sebagai Menteri Keuangan, Sjafruddin ingin terjun di sektor swasta. Nafkahnya sebagai menteri, sangat pas-pasan, bahkan kurang. Bagi menteri Sjafruddin, haram baginya menyalahgunakan kekuasaan, termasuk sambil berbisnis ketika menjabat, atau menerima komisi. Setelah tak menjabat, ketika itu datang tawaran untuk menjadi Presiden De Javasche Bank (kemudian dikenal dengan Bank Indonesia). Tawaran ini diberikan langsung oleh salah seorang direksinya, Paul Spies. Sjafruddin menolaknya, dengan berbagai alasan, termasuk keinginannya mendapatkan penghasilan lebih. Ia merasa De Javasche Bank, yang akan dinasionalisasi oleh pemerintah, pasti akan turut mengalami penurunan gaji. Ia merasa keberatan karena harus mendapatkan penghasilan pas-pasan, seperti menjadi menteri dahulu. Namun justru prinsip kejujuran inilah yang dicari oleh Paul Spies. Hingga akhirnya pemerintah menyetujui tak akan menurunkan gajinya. Akhirnya jabatan itu pun diterimanya.[20]

Gejala lain dari hidup para tokoh ini adalah, kondisi mereka serupa saja, baik saat sebelum menjabat, saat menjabat, atau pun setelah menjabat. Tetap sederhana. Hidup mereka hanya mengandalkan gaji saat menjadi pejabat. Hidup para tokoh Masyumi yang sederhana semakin terlihat tatkala mereka ramai-ramai dipenjara oleh rezim Soekarno, tentu saja bukan karena tuduhan korupsi. Tetapi melawan pemerintahan. Ketika masing-masing masuk bui, para istri mereka yang mengambil alih posisi mencari nafkah. Tak ada tabungan, atau harta melimpah yang disimpan suami mereka. Isteri dari Buya Hamka merasakan betul keadaan itu. Semenjak Buya Hamka di tahan, ia sering berkunjung ke pegadaian. Seringkali perhiasannya tak dapat lagi ditebus.[21]Nasib serupa dialami Ibu Lily, istri dari Sjafruddin Prawiranegara, hidup menumpang di rumah kerabat dan menjual perhiasan. Rumah mereka yang dibeli dengan mencicil ke De Javasche Bank, pun turut di sita.[22]Kisah-kisah para tokoh Masyumi yang tak punya rumah seringkali terdengar. Setelah bebas dari penjara, Natsir akhirnya bisa memiliki rumah, setelah membeli rumah milik kawannya, itu pun dengan cara mencicil dan meminjam sana-sini. Begitu pula dengan Boerhanoeddin Harahap, ketika baru bebas, ia hidup menumpang di rumah adiknya yang sempit, di sebuah gang kecil, di Manggarai Selatan. Boerhanoeddin akhirnya memiliki rumah, dengan cara mencicil rumah yang dipinjamkan seseorang di daerah Tebet, Jakarta Selatan.[23]

Teladan hidup sederhana ini menghindarkan mereka dari godaan hidup mewah, dan kemungkinan tuduhan korupsi. Bagaimana mungkin akan dituduh korupsi, jika rumah pun tak punya? Kesadaran tinggi akan amanah dan kesalehan merekalah yang menghindarkan mereka dari gaya hidup mewah yang seringkali memicu korupsi. Mereka lebih memilih hidup sederhana, ketimbang hidup mewah dengan mengumbar berbagai dalil sebagai dalih.

Teringatlah kita akan pesan Buya Hamka bagi para pejabat, untuk menghindai gaya hidup mewah,

“Sejak dari kepala negara sampai kepada menteri-menteri dan pejabat-pejabat tinggi telah ditulari oleh kecurangan korupsi. Sehingga yang berkuasa hidup mewah dan mengumpulkan kekayaan untuk diri sendiri, sedangkan rakyat banyak mati kelaparan, telah kurus-kering badannya.”

Buya pun melanjutkan dengan gamblang, ketika menjelaskan surat Ali Imran ayat 161 ini dalam Tafsir Al Azhar,

“…Nyatalah bahwa komisi yang diterima oleh seorang menteri, karena menandatangani suatu kontrak dengan satu penguasa luar negeri dalam pembelian barang-barang keperluan menurut rasa halus iman dan Islam adalah korupsi juga namanya. Kita katakan menurut rasa halus imandan Islam adalah guna jadi pedoman bagi pejabat-pejabat tinggi suatu negara, bahwa lebihbaik bersih dari kecurigaan ummat.”[24]

Maka cerminan dari masa lampau tak pernah bisa kita hapuskan jika ingin melangkah. Sebaiknya para pengusung, pendukung dan terutama partai-partai berbendera Islam, mulai memikirkan kembali amanah mereka dan mulai bersikap hidup sederhana, menghempaskan gaya hidup bergelimang harta-dengan berbagai dalih-, seperti yang telah ditunjukkan oleh para pendahulu kita.
Oleh : Beggy [dipublikasikan ulang dari jejakislam.net]
[1]Herbert, Feith. The Deciline of Constitutional Democracy in Indonesia. Equinox Publihshing. 2007. Singapura.
[2]Noer, Deliar. Partai Islam di Pentas Nasional. Pustaka Utama Grafiti. 1987. Jakarta.
[3]idem
[4]Herbert, Feith.
[5]Noer Deliar
[6]ibid
[7]Noer, Deliar.
[8]ibid
[9]ibid
[10]Busyairi, Badruzzaman. Boerhanoeddin Harahap. Pilar Demokrasi. Bulan Bintang. 1989. Jakarta.
[11]Noer, Deliar.
[12]ibid
[13]ibid
[14]Busyairi, Badruzzaman.
[15]ibid
[16]ibid.
[17]ibid
[18]Panitya Buku Peringatan Mohammad Natsir / Mohamad Roem 70 Tahun. Muhammad Natsir. 70 Tahun Kenang-kenangan Kehidupan dan Perjuangan. Pustaka Antara. 1978. Jakarta.
[19]Politik Santun Diantara Dua Rezim. Majalah Tempo. 20 Juli 2008.
[20]Rosidi, Ajip. Sjafruddin Prawiranegara. Lebih Takut Kepada Allah SWT. Pustaka Jaya. 2011. Jakarta.
[21]Hamka, Irfan. Ayah.Penerbit Republika. 2013. Jakarta.
[22]Rosidi, Ajip.
[23]Busyairi, Badruzzaman.
[24]Hamka, Prof. Dr. Tafsir Al Azhar Juz IV.Pustaka Panjimas. 2004. Jakarta.
Diubah oleh l4d13put
Satu lagi ya buat updateemoticon-Sundul
skrg bumi masih datar apa udh zig-zag atau bentuk sempak bre ?

kalo gue prihatin Ama otak lu yang datar Ama tete bini lu yang datar kayak papan
Diubah oleh anti.kritik.212
Partai Berkarya: Julukan Bapak Korupsi Tak Pantas untuk Soeharto
Salah era sebelumnya.
mgkin simbah gk korupsi, tp mmbiarkan anak buahnya dan semuanya utk korupsi... asal kursinya gk diganggu
Partai Berkarya: Julukan Bapak Korupsi Tak Pantas untuk SoehartoPartai Berkarya: Julukan Bapak Korupsi Tak Pantas untuk SoehartoPartai Berkarya: Julukan Bapak Korupsi Tak Pantas untuk Soeharto

emoticon-Malu
basarah umumnya omongannya rada berbobot dan kalem dari partai merah..lah sekarang sudah ketularan tak bisa kontrol kata kata sudah panik sprti yang mau nabok...wehh blunder
Quote:


Kelihatannya komeng panjang dan berisi,ketika gw search....wow saya tercengang...
speechless
Soekarno bukan tipe korupsi, tapi tipe gatelan tukang kimpoi

Kalo harto udah jelas rajanya
Nurun ke anaknya
ni TS nya dah lari pake sempak?
Balasan post rumputteki99
Quote:


Spoiler gan,kasihan celana br d lorot.
Balasan post hcoonamatata
Quote:


TS adalah tipe org yang lebih percaya postingan anonim di grup WhatsApp

dia juga penganut teori bumi datar di Kaskus ini makanya suka di bully
bapak pembunuh
die ngebunuh
anaknya ngebunuh
menantunya ngebunuh

uda garong, pembunuh pulaemoticon-Cape d...
Era banteng memang penuh kerusakan
Sayang banyak yang dibodohi dengan ajaran bapakku pro wong cilik dan jualan pertentangan nasionalisme islam khas komunis, terutama kaum seimin
justru anda yang harus belajar lagi sejarah yang benar

pahamin yang benar apa itu g30spki
pahamin apa itu yang namanya supersemar
pahamin lagi kasus Mahasiswa Trisakti dan para aktivis

dan saya sarankan jangan terlalu banyak baca2 teori KONSPIRASI
Halaman 1 dari 4


×
GDP Network
© 2018 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di