alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Rekayasa Data Pangan Kita
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5bfe7f135a5163d0728b4567/rekayasa-data-pangan-kita

Rekayasa Data Pangan Kita

Spoiler for berantem:



Urusan data dan perut, sama-sama harus disikapi serius. Jangan heran bila media massa kita belakangan ini diramaikan dengan pembahasan terus menerus mengenai data pangan yang erat hubungannya dengan perut rakyat. 

Sebenarnya, mumet juga bila kita mengikuti perkembangan bahasan data pangan. Karena masalahnya kelihatan sangat mumet. Sulit diusut sengkarutnya. Tapi bagaimana pun juga,  publik harus dibuat tetap terjaga bahwa ada yang tidak beres dalam produksi pangan kita. 

Kalau kita mengikuti pemberitaan, bisa terlihat adanya konflik antar lembaga negara yang baku bantah data produksi pangan setahun belakangan ini. Mulai dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Bulog, sampai Badan Pusat Statistik (BPS).

Bantahan pertama dilontarkan Dirut Bulog Budi Waseso yang menyangkal data BPS bahwa Perum Bulog saat ini telah mengimpor sebanyak 865.519 ton beras senilai USD404 juta. Menurutnya, Bulog baru mendatangkan sebatas 500.000 ton saja pada kurun waktu yang sama. 

Lain Bulog, beda pula dengan Kementan. Mereka memprediksi, bahwa tahun ini pertanian kita akan surplus sebanyak 13,03 juta ton, di luar konsumsi nasional. Alasannya, produksi gabah bakal menembus 80 juta ton atau setara dengan 46,5 juta ton beras. Kementan meyakini, impor beras tidak perlu dilakukan. 

Jumlah surplus versi Kementan itu seolah luar biasa. Sangat berlebih, seolah tidak perlu impor. Tapi segala sesuatu yang berlebihan, jadi terlihat mencurigakan. 

Kalau benar terjadi surplus seperti diperkirakan Kementan, maka sebulan ini harusnya tidak terjadi kenaikan harga beras premium dan medium di pasaran. Padahal di berita-berita seminggu terakhir, dikabarkan bahwa terjadi kenaikan harga beras.

Bila benar terjadi surplus dan tidak perlu impor, bagaimana dengan data yang dirilis BPS ataupun Bulog itu? Dua lembaga negara itu menyatakan bahwa impor beras memang terjadi, lho! Ya, walaupun data yang dirilis tidak seragam, namun keduanya tak menyangkal bahwa kita memang memerlukan impor beras. 

Seharusnya jika tahun ini kita surplus -- sesuai dengan apa yang dinyatakan Kementan -- tentu tidak akan ada simpang siur data impor antar Bulog dan BPS. 

Lalu kenapa sampai saat ini Mentan Amran Sulaiman masih ngotot produksi beras surplus dan pasokan dalam negeri cukup menyangkal? 

Ada dua kemungkinannya. Pertama, mereka tak ingin dianggap gagal mengelola produksi pangan. Maklum, dana triliunan sudah mengucur. Gawat seandainya publik tahu, bahwa pertanian kita acak adul. Tuduhan berbohong bisa langsung melayang. Sebab selama ini mereka tak henti-henti kampanye surplus di banyak media. Bahkan sampai pasang advertorial. Amit-amitnya, mereka berbohong pakai uang negara. 

Kemungkinan kedua, mereka Cuma ingin selamat dari cercaan publik. Impor adalah wacana kontroversial. Pak Amran mungkin tidak mau dicap negatif sebagai Menteri tukang ngimpor. 

Mau pencitraan seperti apapun, fakta dan kenyataan di pasar tidak bisa disangkal. Beras masih mahal! Buat apa sesumbar produksi kita surplus kalau kenyataannya emak-emak masih pada teriak karena harga beras mahal.

sumur

Spoiler for versi harga beras:

Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
lah kemaren uang Rp 30 000 bisa buat makan 3 Orang itu ceritanya gimana tuh emoticon-Leh Ugaemoticon-Leh Uga
Quote:


beli padang 10rban mungkin atau bakso 10rban atau nasi kucing 7rban tambah sate usus..
Rekayasa Data Pangan Kita
selama 4 tahun terakhir naiknya berapa ya ?
Dan si nganu pun tetap plongo..
mas iya sih, BPS harus dibubarkan ?
msg2 instansi bikin lembaga survey internal sendiri2 ?
kok sptnya data BPS ini kurang bs dipertanggungjawabkan...

emoticon-Traveller
Quote:


Namanya aja BPS alias Bapak Pun Senang emoticon-Leh Uga
Quote:


Ane lebih percaya BPS, karena mereka seharusnya independen.
Kalau kementerian kan kental dgn politik, kemungkinan cuma ingin menyenangkan presiden sangat besar.
Atau memang perhitungan yg meleset karena berbagai faktor tidak terduga, misal cuaca.
Balasan post revolutionary
Quote:


mungkin malah 2-2 nya harus jalan survey bre.
jd bs di adu datanya.
kalo selama ini kan kita gak tau itu data akurat atw gak.
krn gak ada kompetitor data lainnya
Kok masih ada perdebatan? Bukannya si kowih sudah tegaskan kalo pemerintah harus pake data BPS?
Quote:


×
GDP Network
© 2018 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di