alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Citizen Journalism /
Andi Surya Sebut Hakim Tidak Profesional
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5bfe792454c07a9a378b458c/andi-surya-sebut-hakim-tidak-profesional

Andi Surya Sebut Hakim Tidak Profesional

Andi Surya Sebut Hakim Tidak Profesional

Repost dari Kompasiana.com emoticon-Repostemoticon-Repost


Lahan dan aset negara saat ini menjadi sasaran empuk penyerobotan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Mereka menghalalkan segala cara untuk menguasai lahan negara demi kepentingan pribadi. Kondisi ini diperparah dengan adanya dukungan dari wakil rakyat yang turut membenarkan tindakan penyerobotan lahan negara. Sebutlah Andi Surya, anggota DPD RI yang seolah tutup mata terhadap kebenaran yang ada. Berulang kali ia mengingkari bukti kepemilikan atas lahan milik PT KAI (Persero).

Seperti yang kita ketahui, saat ini PT KAI (Persero) tengah berjuang mempertahankan lahan mereka di sepanjang bantaran rel KA sepanjang Bandarlampung hingga Way Kanan yang sudah puluhan tahun dihuni oleh warga. Dalam kasus ini, para penghuni mendapat dukungan penuh dari Andi Surya. Berbekal aturan Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960, Andi Surya hingga kini terus mengatakan bahwa lahan tersebut adalah hak warga yang telah meninggalinya selama puluhan tahun. Bukti kepemilikan Grondkaart menurutnya tidak dapat dijadikan alas hak, parahnya ia juga mengatakan PT KAI (Persero) belum tentu memiliki Grondkaart asli.

Faktanya, PT KAI (Persero) sering memenangkan kasus sengketa tanah di Pengadilan. Artinya Grondkaart tersebut tentu masih berlaku dan memilki kekuatan hukum yang kuat. Namun lagi-lagi Andi Surya seolah membantah logika tersebut. Dikutip dari portal berita online Sumatera Post, Andi surya mengatakan bahwa bahwa mafia tanah bukan hanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan privat akan tetapi juga sudah melibatkan oknum-oknum pemerintahan berkerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk memisahkan pemilik sah dari hak-hak legal lahannya dan dirampas secara masif oleh kekuatan-kekuatan sindikasi melalui kongkalikong yang luar biasa.

Ia juga menduga bahwa kondisi ini diperparah dengan kekurang-profesionalan hakim di pengadilan-pengadilan umum yang melakukan peradilan sengketa agraria. Pernyataan tersebut rasanya tidak pantas diucapkan oleh seorang anggota DPD RI, apalagi hingga menyebut ada oknum pemerintah yang bekerjasama serta hakim yang kurang profesional. Selain itu apakah ia memiliki bukti atas ucapannya?

PT KAI (Persero) memiliki tugas untuk mengamankan dan memanfaatkan aset mereka sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN nomor Per-03/MBU:08/2017 serta PER-04/MBU/09/2017 tentang pedomam kerjasama Badan Usaha Milik Negara. Selain itu adanya surat KPK yang meminta PT KAI (Persero) untuk menjaga aset mereka juga menjadi dasar yang dipegang oleh PT KAI (Persero).

Intinya setiap langkah yang diambil oleh PT KAI (Persero) pasti berdasarkan aturan yang berlaku dan perusahaan tersebut juga diawasi oleh instansi yang bersangkutan seperti BPK, KPK hingga Kementerian BUMN. Jika perusahaan tersebut melakukan kecurangan apalagi merebut tanah yang katanya milik rakyat, tentu pihak instansi terkait tidak akan tinggal diam.

Jika mengikuti logika dan kemauan Andi Surya maka seseorang bisa dengan mudahnya mengklaim lahan negara menjadi milik mereka. Mereka hanya tinggal di atas lahan tersebut selama puluhan tahun tanpa membayar sewa, kemudian mewariskan kepada anak cucu mereka dan ketika dipertanyakan dasar hukumnya maka mereka tinggal menjawab UUPA Nomor 5 Tahun 1960. Padahal hukum dan aturan tidak sesederhana itu. Seharusnya ia mengkaji UUPA tersebut lebih mendalam dan juga mempelajari UU atau aturan lainnya yang relevan dalam kasus ini.

Dapat dikatakan Andi Surya menciptakan tren hukum baru dalam membantu rakyat untuk menyerobot aset negara. Harusnya ia melimpahkan kasus ini ke Pengadilan dan biarkan hukum yang bertindak. Namun sayangnya Andi Surya menilai hakim kurang profesional sehingga ia pasti tidak percaya dengan putusan yang diberikan hakim. KPK harus segera turun tangan menghadapi anggota DPD RI ini, sudah banyak fitnah dan kebohongan yang ia ucapkan dan hal ini sangat berbahaya karena membuat permasalahan semakin rumit. Bagi para masyarakat Lampung khusunya warga penghuni bantaran rel, coba pikirkan ulang ucapan Andi Surya. Bertanyalah kepada ahli sejarah dan hukum terkait permasalahan ini dan jangan seratus persen percaya dengan apa yang diucapkan Andi Surya.
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!


×
GDP Network
© 2018 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di