alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Beritagar.id /
Operasi di PN Jakarta Selatan dan korupsi di lingkungan pengadilan
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5bfe6896dad77077358b456e/operasi-di-pn-jakarta-selatan-dan-korupsi-di-lingkungan-pengadilan

Operasi di PN Jakarta Selatan dan korupsi di lingkungan pengadilan

Operasi di PN Jakarta Selatan dan korupsi di lingkungan pengadilan
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo memberikan keterangan pers terkait kasus operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu, di gedung KPK, Jakarta, Minggu (18/11/2018).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa malam (27/11/2018). Mereka yang ditangkap terdapat hakim, pegawai PN Jaksel dan advokat. Operasi tangkap tangan itu semakin menambah kasus korupsi yang melibatkan aparat di pengadilan.

Dikutip Antaranews, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, penangkapan tersebut berkaitan dengan penanganan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. KPK menyita sekitar $45 ribu Singapura dalam operasi tangkap tangan itu.

Operasi tangkap tangan KPK itu semakin menambah jajaran aparat di pengadilan terjerat kasus korupsi. Operasi di Jakarta itu hanya berselang tiga bulan dari operasi tangkap tangan yang menangkap sejumlah hakim di Medan.

Mereka yang terkena operasi KPK adalah Ketua PN Medan Marsudin Nainggolan, Wakil Ketua PN Medan Wahyu Prasetyo Wibowo, Sontan Merauke, dan hakim ad hoc Merry Purba. Ada delapan orang yang ditangkap KPK, termasuk panitera dan swasta.

Marsudin, Wahyu, Sontan, dan Merry termasuk jajaran hakim yang menyidangkan kasus korupsi pengusaha Tamin Sukardi. PN Medan telah menjatuhkan vonis enam tahun penjara terhadap Tamin karena terbukti menjual aset negara sebesar Rp132 miliar.

Ketika operasi tangkap tangan berlangsung di Medan, pada saat yang sama mantan hakim PN Tangerang, Wahyu Widya Nurfitria divonis 5 tahun penjara.

Hakim Widya dan panitera pengganti PN Tangerang, Tuti Atika terjerat operasi tangkap tangan KPK pada Senin, 13 Maret 2018. Keduanya tertangkap tangan menerima suap dari dua orang advokat yakni Agus Wiratno dan HM Saipudin, agar memenangkan suatu perkara.

Sebelum di Tangerang, pengadilan juga telah menghukum hakim di Bengkulu. Hakim Tipikor PN Bengkulu, Dewi Suryana divonis 7 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 4 bulan penjara pada Februari 2018 lalu. Dewi terjerat operasi KPK pada September 2017.

Kasus penangkapan terhadap hakim di Bengkulu pun bukan sekali terjadi. Pada 23 Mei 2016, KPK menangkap Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Bengkulu sekaligus hakim tindak pidana korupsi, Janner Purba dan hakim ad hoc Pengadilan Negeri Bengkulu Toton.

Janner yang dikenal royal memberi vonis bebas terhadap terdakwa korupsi. Janner dan Toton dihukum masing-masing 7 tahun penjara.

Rentetan operasi tangkap tangan itu pun kian mengukuhkan rekor posisi hakim yang paling banyak menyumbangkan terpidana kasus korupsi dibandingkan dengan penegak hukum lainnya.

Komisi Yudisial (KY) mencatat sejak tahun 2005 hingga Agustus 2018, operasi tangkap tangan (OTT) KPK telah mengamankan 19 hakim yang tersandung kasus suap dan korupsi.

Keprihatinan kian bertambah karena dari 19 hakim yang tersandung korupsi itu, 10 hakim bertugas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. "Hakim yang seharusnya bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara korupsi, justru melakukan korupsi," kata Farid," kata juru bicara KY Farid Wajdi melalui Antaranews.

Data kasus korupsi di lingkungan pengadilan akan bertambah kalau menghitung aparat pengadilan non-hakim. Dalam catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), setidaknya ada 25 hakim dan aparat pengadilan non-hakim tersandung kasus korupsi selama 2012-2017. Sebagian besar terciduk operasi tangkap tangan KPK.

ICW menilai banyaknya hakim dan pegawai pengadilan yang ditangkap KPK mengindikasikan bahwa pengadilan atau cabang kekuasaan yudikatif sedang dalam kondisi darurat korupsi.

Lembaga pengadilan memiliki potensi korupsi sangat besar, tetapi belum ada reformasi signifikan di lingkungan Mahkamah Agung khususnya di bawah kepemimpinan Muhammad Hatta Ali.

Potensi korupsi yang sangat besar itu dilihat dari besarnya struktur organisasi Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan di bawah Mahkamah Agung.
Operasi di PN Jakarta Selatan dan korupsi di lingkungan pengadilan


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...gan-pengadilan

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Operasi di PN Jakarta Selatan dan korupsi di lingkungan pengadilan Sektor Infrastruktur memerah, biang pelemahan IHSG hari ini

- Operasi di PN Jakarta Selatan dan korupsi di lingkungan pengadilan Tahun depan kemungkinan lebih panas dari 2018

- Operasi di PN Jakarta Selatan dan korupsi di lingkungan pengadilan Smart Pakem dinilai memfasilitasi kaum intoleran

Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
misal ada yg nawarin jasa pembuatan sim (kasarnya calo) termasuk korupsi kagak bre ?? t4 ane baru2 ini bejibun yg nawarin


×
GDP Network
© 2018 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di