alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Beritagar.id /
Smart Pakem dinilai memfasilitasi kaum intoleran
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5bfe3cf698e31bcf7d8b4588/smart-pakem-dinilai-memfasilitasi-kaum-intoleran

Smart Pakem dinilai memfasilitasi kaum intoleran

Smart Pakem dinilai memfasilitasi kaum intoleran
Tangkapan layar aplikasi Smart Pakem di Google Play Store, diambil pada Rabu (28/11/2018).
Aplikasi Smart Pakem, buatan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menuai kecaman dari berbagai pihak. Aplikasi yang diluncurkan Kamis (22/11/2018) ini dinilai menjadi sarana kaum intoleran mempersekusi untuk kaum minoritas.

Smart Pakem bisa diakses lewat website atau diunduh di Google Play Store. Dalam deskripsinya di Google Play Store, Smart Pakem disebut sebagai aplikasi untuk mempermudah dalam mencari dan mengelola informasi keagamaan, aliran kepercayaan dan ormas-ormas yang berada di wilayah hukum DKI Jakarta.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati DKI Jakarta Nirwan Nawawi menjelaskan, aplikasi Smart Pakem berisi berkas fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), aliran keagamaan, aliran kepercayaan, organisasi masyarakat (Ormas), informasi, dan laporan pengaduan.

Dasar pembuatan Smart Pakem menurut Nirwan adalah peraturan Jaksa Agung -018/A/JA/09/2015 tanggal 16 September 2015 tentang tim koordinasi pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat dengan mewujudkan manajemen tim pakem yang terintegrasi, tertib terarah, dan akuntabel.

"Aplikasi ini untuk mengetahui semua data aliran yang ada di Jakarta," ujar Nirwan dalam keterangannya, Selasa (27/11/2018) seperti dinukil dari Jawapos.com. Aplikasi tersebut untuk mengetahui dan melaporkan daerah mana saja yang terdapat aliran kepercayaan dan aliran keagamaan yang dilarang pemerintah, beserta sebab pelarangannya. "Selain itu sebagai wadah pengaduan masyarakat tentang aliran yang berkembang di Jakarta," kata dia.

Dalam aplikasi versi website yang kami akses pada Rabu (28/11/2018) pukul 13:48 WIB, ada enam berkas (folder) yang memuat keagamaan, kepercayaan, ormas, informasi masyarakat, undang-undang, dan fatwa.

Tapi folder-folder itu masih membingungkan. Ada beberapa aliran seperti Ahmadiyah atau Gafatar yang masuk dalam folder keagamaan. Namun dalam folder ormas, ada Forum Peduli Korban Narkoba HIV/AIDS atau Lembaga Pengkajian Keuangan Pemerintah. Entah dua ormas itu dilarang atau malah dianjurkan, tak ada penjelasan.

Di dalam folder undang-undang masih kosong. Sedangkan folder fatwa, hanya memuat satu fatwa tentang Gafatar.

Komnas HAM menilai, aplikasi itu hanya membuka celah terjadinya persekusi terhadap kelompok minoritas. Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan, yang ia khawatirkan karena ada informasi atau malah tudingan yang begitu terbuka, soal sesat atau tidaknya suatu kelompok atau aliran.

Sementara, kelompok mayoritas kerap bertindak sesukanya, tanpa melewati prosedur hukum. "Nanti malah akan ada persekusi karena suatu aliran dikecam sesat," kata Beka kepada Tirto, Selasa (27/11/2018). "Bisa saja nanti satu orang melaporkan Parmalim karena tak sesuai dengan (ajaran) Kristen," lanjutnya.

Pada akhirnya, kata Beka, konflik horizontal akan mudah meluas, dan ini jelas beda dengan tujuan adanya negara itu sendiri, yaitu melindungi kelompok minoritas dari pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Juru Bicara Kejaksaan Agung, Mukri berdalih aplikasi ini lahir untuk mengedukasi masyarakat tentang macam-macam aliran kepercayaan juga keagamaan di Indonesia. "Kami tidak mungkin melakukan door to door untuk memberikan edukasi, sehingga muncul gagasan dibuat saja aplikasi. Dengan demikian diharapkan masyarakat bisa teredukasi," ujar Mukri kepada BBC News Indonesia, Selasa (27/11/2018).

Tapi maksud Mukri belum tentu tercapai. Peneliti Setara Institute, Halili Hasan menilai aplikasi ini lebih banyak negatif ketimbang positifnya. Sebab bisa memperuncing konflik sosial. Orang akan mudah menilai sebuah aliran itu sesat hanya karena terlihat tak lazim.

Aplikasi ini justru malah menyediakan ruang untuk menilai dan melaporkan yang berbeda dari mayoritas sebagai sesat. "Kelompok intoleran ini makin terfasilitasi dan termotivasi untuk melakukan persekusi hanya karena berbeda."

Di Google Play Store, aplikasi ini hanya mendapat skor 1,9 dari 5,0 alias buruk. Salah satu pengguna memeprtanyakan aplikasi itu. "Atas dasar apa kejaksaan mengatur kehidupan beragama masyarakat. Ini aplikasi akan membuat antara masyarakat saling bermusuhan dan akan meningkatkan intoleransi di Indonesia. Harusnya google menghentikan aplikasi ini," tulis pengguna yang memakai nama Frans Priyo.
Smart Pakem dinilai memfasilitasi kaum intoleran


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...kaum-intoleran

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Smart Pakem dinilai memfasilitasi kaum intoleran Indonesia semakin terbuka ke Tiongkok

- Smart Pakem dinilai memfasilitasi kaum intoleran Oesman Sapta disarankan fokus di partai

- Smart Pakem dinilai memfasilitasi kaum intoleran Boeing banjir gugatan dari keluarga korban JT610

Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!


×
GDP Network
© 2018 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di