alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Beritagar.id /
KPK usulkan Perppu pemberantasan korupsi
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5bfd0d3531e2e6f2138b457d/kpk-usulkan-perppu-pemberantasan-korupsi

KPK usulkan Perppu pemberantasan korupsi

KPK usulkan Perppu pemberantasan korupsi
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (kiri) bersama Menkumham Yasonna Laoly (tengah) dan Direktur Hak Asasi Manusia Kemenlu Achsanul Habib (kanan) menjadi pembicara dalam diskusi publik antikorupsi di gedung penunjang KPK, Jakarta, Selasa (27/11/2018).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan agar pemerintah segera merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jalan lain yang lebih cepat, KPK menawarkan pemerintah membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

Revisi undang-undang atau pembuatan Perppu dinilai perlu untuk melengkapi UU Tipikor mengenai beberapa persoalan korupsi yang belum diatur dalam undang-undang. Selain itu, untuk mengadopsi sejumlah usulan dan rekomendasi Konvensi PBB di bidang pemberantasan korupsi (UNCAC).

"Kami ingin mempunyai UU Tipikor baru yang mengakomodasi gap dengan UNCAC karena ada hal yang sangat penting, mendesak, genting dan harus diwujudkan yaitu perubahan UU Tipikor," Ketua KPK Agus Rahardjo dikutip Antaranews.

Revisi undang-undang harus melalui program legislasi nasional (prolegnas) lebih dulu di DPR. Penerbitan Perppu dianggap lebih pas karena mekanisme prolegnas di DPR selalu memakan waktu yang lama.

"Kalau jalur prolegnas panjang, bagaimana kalau kita membuat Perppu? Kalau itu bisa jalan kan relatif cepat, DPR kan tinggal lihat mengesahkan atau tidak," kata Agus. KPK, kata Agus, sudah menyiapkan rancangan Perppu sehingga pengesahannya akan lebih cepat.

Berdasarkan hasil review UNCAC, Indonesia diminta untuk memperbaiki UU Tipikor, UU Pemberian Bantuan Hukum Timbal Balik Pidana, UU Ekstradisi, UU Perampasan Aset, UU KUHAP agar memasukkan illicit encirchment (kekayaan yang diperoleh dari cara tidak wajar), korupsi sektor swasta, trading in influence, suap terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional.

Agus mengatakan mencontohkan pentingnya undang-undang yang mengatur spesifik tentang pengembalian aset negara. Sementara korupsi sektor swasta penting karena selama ini, semua perkara korupsi yang ditangani KPK, sekitar 80 persen melibatkan pihak swasta.

Korupsi sektor swasta sebenarnya sudah masuk dalam UU nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa antikorupsi 2003. Namun, dalam legislasinya masih banyak kekurangan.

DPR dan pemerintah menyepakati pasal mengenai korupsi di sektor swasta diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Jadi, korupsi yang terjadi di sektor swasta bisa dijerat sanksi pidana, tetapi penegak hukum yang berwenang untuk melakukan penindakan terhadap korupsi sektor swasta hanyalah Polri dan Kejaksaan.

KPK tidak dimasukkan sebagai penegak hukum yang bisa mengusut korupsi tingkat swasta karena UU KPK nomor 30 tahun 2002 hanya memberikan kewenangan terhadap dugaan tindak pidana korupsi oleh penyelenggara negara.

Agus juga menyinggung soal indeks persepsi korupsi Indonesia yang nilainya 37. Dia menyebut, meski nilainya sudah meningkat dibanding pada masa awal pascareformasi, korupsi yang terjadi di Indonesia masih memprihatinkan.

Menanggapi usulan tersebut, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia sudah berada di jalur yang tepat, namun berjalan lambat.

Yasonna pesimistis revisi Undang-Undang Tipikor dapat selesai sebelum pergantian pemerintahan. Apalagi, usulan revisi itu saat sedang melewati tahun politik.

"Dalam proses politik kita jelang pemilu, maka agak sulit kami menyelesaikan beberapa soal. KPK dan pemerintah memasuki penyusunan naskah, draf harmonisasi perancangan untuk pemerintah yang baru tahun depan, jadi bisa lebih cepat," ujar Yasonna dikutip Kompas.com.

Pemerintah, kata Yasonna, menerima setiap usulan dari KPK dan mengkajinya. Setelah itu, Kementerian Hukum dan HAM akan menyiapkan draf agar dapat dimasukkan dalam program legislasi nasional (Prolegnas).

Yasonna mengatakan, pemerintah bisa memasukkan usulan revisi UU Tipikor itu dalam Prolegnas prioritas untuk mempercepat. Namun, sebelumnya perlu ada pembahasan bersama dari seluruh pemangku kepentingan.
KPK usulkan Perppu pemberantasan korupsi


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...ntasan-korupsi

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- KPK usulkan Perppu pemberantasan korupsi Konsumsi solar bersubsidi di Kaltim melebihi kuota

- KPK usulkan Perppu pemberantasan korupsi Telat 4 hari, Sari Roti didenda Rp2,8 miliar

- KPK usulkan Perppu pemberantasan korupsi Menagih komitmen perusahaan pulihkan lahan gambut

Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!


×
GDP Network
© 2018 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di