alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Pembayaran Haji 2019 Menggunakan Dolar
5 stars - based on 3 vote 5 stars 0 stars
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5bfce864ded770ce648b4567/pembayaran-haji-2019-menggunakan-dolar

Pembayaran Haji 2019 Menggunakan Dolar

Pembayaran Haji 2019 Menggunakan Dolar

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) memproyeksikan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2019 sebesar USD2.675 atau setara dengan Rp38,7 juta dengan kurs rupiah (Rp14.473/USD1). 

Dibandingkan 2018, terjadi kenaikan sebesar USD43 karena pada tahun lalu dipatok sebesar USD2.632. Meski selisih kenaikannya hanya USD43 atau sekitar Rp622.422, namun karena terjadi kenaikan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah, secara nominal kenaikan rupiah cukup signifikan karena pada BPIH yang ditetapkan pada Maret 2018 pemerintah hanya mematok sebesar USD2.632 atau setara Rp35,2 juta/jamaah dengan kurs rupiah saat ditetapkan hanya sekitar Rp13.388/USD1. 

Sementara pada saat pelaksanaan haji kurs rupiah naik hingga tembus angka sekitar Rp15.000/USD1. Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, ada setidaknya tiga variabel yang membuat biaya haji tahun depan meningkat. 

Pertama, terkait dengan biaya pesawat udara baik biaya sewa maupun avtur. Kedua, kenaikan biaya transportasi darat dari Mekkah ke Madinah maupun Jeddah dan sebaliknya. “Pemerintah (Arab Saudi) secara resmi menaikkan harga karena mereka ingin meremajakan bus-bus yang digunakan oleh jamaah kita. Ketiga, ada upaya kita untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi jamaah kita, khususnya di Arafah,” sebut Menag di sela rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. 

Menag menuturkan, sebagai upaya perbaikan layanan, nanti tenda-tenda di Arafah akan dilengkapi dengan penyejuk udara (AC) sehingga membutuhkan tambahan biaya sekitar 50 Saudi Arabia Riyal (SAR). 

“Itu lalu kemudian menyebabkan (kenaikan anggaran). Jadi sebenarnya kenaikannya riilnya itu bisa sampai USD143 atau USD148, tapi lalu kemudian kita mencoba menyeimbangkan dengan indirect cost-nya sehingga kenaikan yang harus dibayar oleh jamaah itu hanya USD43,” katanya. 

Namun, menurut Menag, kenaikan tersebut masih dalam taraf usulan pemerintah dalam pembicaraan pendahuluan yang akan dibahas lebih dalam dengan Tim Panitia Kerja (Panja) DPR. 

“Tentu di sana akan sangat dinamis, sampai lalu kemudian kita bisa menyepakati berapa biaya haji yang paling rasional untuk 2019,” tuturnya. 

Selain mengenai besaran BPIH 2019, Menang juga mengusulkan skema pembayaran dengan menggunakan mata uang dolar AS (USD). Alasannya, lebih dari 95% pembayaran penyelenggaraan haji dilakukan dengan mata uang asing yakni USD dan SAR. 

Sementara penggunaan mata uang rupiah tidak sampai 5%. “Kedua, fluktuasi perubahan kurs mata uang rupiah terhadap USD maupun SAR senantiasa mengalami perubahan,” katanya. 

Menurut Lukman, akan lebih aman penetapan biaya haji itu dengan menggunakan USD sehingga pelunasan biaya terkait selisih yang harus dibayarkan jamaah dari setoran awal yang sudah mereka bayarkan tinggal dihitung berdasarkan nilai kurs rupiah saat pembayaran atau pelunasan dilakukan. Skema pembayaran seperti ini, menurut Menag, tidak ada pihak yang dirugikan.

“Kami menganalogikan dengan membeli barang-barang impor, alat-alat elektronik kendaraan bermotor. Itu kan barangnya boleh jadi sama, tapi harganya dari sisi rupiah bisa beda-beda karena nilai kurs beda,” tuturnya. 

Pada pelaksanaan haji 2018, pemerintah harus menyiapkan anggaran safeguarding sebesar Rp580 miliar karena ada kenaikan nilai tukar rupiah terhadap USD. Dari jumlah itu, anggaran yang digunakan sebesar Rp304 miliar. 

Sementara surplus anggaran total mencapai Rp746 miliar. “Konsekuensi (2018) menggunakan rupiah pada saat ditetapkan dan pada saat pelaksanaan, (ketika) mata uang rupiah melemah terhadap USD sehingga (pemerintah) harus membayar selisih dari safeguarding cukup besar sampai Rp500 miliar. Karena itu, sebaiknya kita tidak mengulang,” katanya. 

Menag memaparkan, pembahasan BPIH masih akan dibahas lebih lanjut dengan DPR. Pada akhir Januari 2019 nanti diharapkan besaran finalnya sudah bisa ditetapkan. “Jadi kita berharap selama Desember ini bisa secara intensif dilakukan pembahasan sehingga memasuki pertengahan Januari karena DPR akan reses, mudah-mudahan sebelum reses ini bisa ditetapkan,” katanya.

Mengenai kuota jamaah haji, Lukman mengatakan bahwa tidak ada perubahan dari 2018 yakni sebesar 221.000 jamaah, yang terdiri atas 204.000 jamaah haji reguler dan 17.000 untuk haji khusus. 

Menurutnya, pemerintah memang tidak mengajukan penambahan kuota haji selama sarana dan prasarana di Mina belum ditingkatkan dengan baik. Hal itu lantaran kondisi tenda dan toilet seperti masukan dari anggota dewan yang sangat dikeluhkan karena tingkat kepadatan tenda itu luar biasa. 

“Toilet juga begitu terbatas jumlahnya sehingga tanpa didahului dengan penambahan sarana dan prasarana ini, menambah kuota jamaah bisa mengakibatkan tragedi kemanusiaan dan mengancam semua keselamatan jiwa kita,” urainya. 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengatakan, usulan penggunaan mata uang USD dalam pembayaran ibadah haji bisa dimaklumi karena berdasarkan pengalaman pelaksanaan haji 2018, pemerintah harus mengalokasikan anggaran talangan yang cukup besar akibat fluktuasi nilai tukar rupiah ter hadap dolar AS. 

“Dana safeguarding yang kita pakai (2018) itu hampir mencapai Rp600 miliar karena perubahan fluktuasi dan nilai mata rupiah kepada dolar. Jadi kita seolah-olah memberikan kepastian dana haji, tapi di satu sisi kita harus menyiapkan anggaran yang lebih besar,” katanya. 

Menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, hal yang paling penting adalah bagaimana tata cara pengelolaan dana jamaah yang disetorkan kepada pemerintah. 

“Itu yang harus kita kaji. Kalau tadi kan hitung-hitungannya diban ding tahun lalu hanya 43 dolar saja bedanya. Kalau begitu bagaimana tata cara kelolanya agar fluktuasinya tidak terlalu besar maka menetapkan besaran mata rupiah ke dolar itu harus hati-hati. Nanti panja akan jeli membahas itu semua,” ucapnya. (Abdul Rochim)

sumber

Beli mobil mewah, tas mewah, perhiasan mewah pakek dolar = wajar

Beli elektronik pakek dolar = wajar

Beli bbm & gas pakek dolar = wajar

Beribadah pakek dolar = apakah bisa dikatakan wajar?

emoticon-Leh Uga

Berarti selama ini hubungan seukuwah antar negara muslim cuma retorika belaka dong?

Soalnya nggak ada niat saling memudahkan & saling menguntungkan. Bahkan untuk urusan ibadah saja harus menyerah sampai pakai mata uang dolar Amerika Serikat.

Kalau gitu Indonesia keluar saja dari OKI & nggak usah ikut pesta olah raga sesama anggota OKI sebab untuk ibadah saja akhirnya sini harus berkorban pakek dolar.

Nggak apa-apa sih semisal kebutuhan dolar bisa tercukupi dari ekspor, investasi asing & devisa dari TKI. Semisal nggak cukup? YA JELAS KITA HARUS CARI UTANGAN DOLAR!!!

emoticon-Leh Uga
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
Halaman 1 dari 4
pakek duitnya uwak samemoticon-Ngakak (S)
beuh tak pikir pake riyal, ini mah hasil hubungan mesra ngarab ama mamarika, jadi semua negara bakal ketergantungan dollar


ternyata saudik- ke indo walau saudara seiman tetep aja belagak kayak lintah ya
Diubah oleh firaga
Post ini telah dihapus oleh kaskus.support17
dari dulu kan memang pakai dolar


ralat deh. patokan harganya tergantung nilai tukar usd
Diubah oleh purelight123
Bukannya ada peraturan ya kalo bertransaksi pake dollar bisa kena pidana, kok skrg pemerintah sendiri yang mengusulkan transaksi pake dollar ?

https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20150609182335-78-58881/masih-bertransaksi-pakai-dolar-siap-siap-dipenjara-1-tahun
Balasan post luant
Quote:


kemungkinan

1. nilai onh 2019 di tetapkan dengan nilai dollar
2. rata rata yg mau naik haji sdh nabung rupiah dolo ... bisa jadi pada saat pemberangkatan nilai tabungan nya di hitung dengan kurs yg berlaku .. klo kurang nombok emoticon-Big Grin
Rupiah dilepeh Arab ? emoticon-Marah
Quote:


Kalo berdasarkan peraturannya menetapkan nilai pake dollar aja dilarang.. hehe

Ini quotenya:
Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Indonesia (BI) telah menerbitkan Surat Edaran BI (SEBI) Nomor 17/11/DKSP tanggal 1 Juni 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mulai bulan ini semua kegiatan transaksi di dalam negeri baik secara tunai maupun non tunai wajib menggunakan rupiah, bagi yang melanggar siap-siap dibui maksimal 1 tahun.

Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI Eko Yulianto mengatakan kewajiban tersebut juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah terbit 31 Maret 2015 lalu.

Eko menegaskan BI akan memberikan sanksi pidana yaitu kurungan maksimum 1 tahun dan denda maksimum Rp 100 juta bagi yang kedapatan masih menggunakan mata uang asing dalam setiap transaksi dalam negeri secara tunai. Sanksi tersebut akan diterapkan mulai 1 Juli 2015 mendatang.


"Kalau pelanggaran terhadap transaksi non tunai akan diterapkan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, kemudian wajib membayar 1 persen dari nilai transaksi dan maksimum Rp 1 miliar. BI juga bisa membekukan penggunaan lalu lintas pembayarannya," ujar Eko di Gedung BI, Jakarta, Selasa (9/6).

Selain dua aturan tersebut penggunaan rupiah juga sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2013 tentang Mata Uang. Selain itu ada UU lain yaitu Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), UU Nomor 36 Tahun 2000 terkait kawasan perdagangan bebas.

“Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2012 juga menegaskan penetapan tarif layanan dengan menggunakan rupiah,” jelasnya.

Eko menyebutkan, di dalam ketentuan umum seluruh aturan tersebut kewajiban penggunaan rupiah menganut azas teritorial. Siapapun individu yang berada di wilayah NKRI wajib menggunakan rupiah. Transaksi dan pembayaran yang dilakukan juga wajib menggunakan rupiah.

BI juga mewajibkan pencantuman harga barang dan jasa dalam rupiah dan dilarang mencantumkan harga barang dengan dua mata uang. Jadi harus satu, baik harga, biaya jasa, sewa menyewa tarif, itu pakai rupiah," katanya.
Diubah oleh luant
dlm satu musim haji total brapa tuh .......... emoticon-Matabelo
Balasan post luant
Quote:


Ente share berita tapi berita itu nggak ente pahami emoticon-Ngakak (S)

Yang dilarang pakek dolar itu transaksi dalam negri

transaksi dalam negri

Dalam negri


Yang cerdas dong gan dalam mencerna berita emoticon-Big Grin
Quote:


Emang naik haji bayarnya transfer keluar negeri ya ? Kirain bayar diindonesia kaya orang yang mau tour2 wisata keluar negeri gitu.. Baru tau.. hehe.. emoticon-Big Grin


Soalnya kalo tour2 kaya wita, dwidaya dll gitu kan bayarnya diindonesia, jadi terkena peraturan juga:

“Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2012 juga menegaskan penetapan tarif layanan dengan menggunakan rupiah,” jelasnya.

Eko menyebutkan, di dalam ketentuan umum seluruh aturan tersebut kewajiban penggunaan rupiah menganut azas teritorial. Siapapun individu yang berada di wilayah NKRI wajib menggunakan rupiah. Transaksi dan pembayaran yang dilakukan juga wajib menggunakan rupiah.
Diubah oleh luant
udah fix nih?
Another bullshit from this stoopid regime emoticon-Toast

Nikmati selagi bisa tinggal di republik rakyat Indonesia (people’s republic of Indonesia)
haji itu ibadah tp menjalankan nya berat gans kalo gak kuat biar ane aja.
Upeti mulai dinaikan lagi sebagai budak paling royal ke majikan sikat aja.emoticon-Nyepi
Ya berarti kita harus ganti mata uang aja sekalian..... hapus aja rupiah terus pakenya dollar aja, toh semuanya diukur pake dollar semua, biar gak pusing saya kalo belanja kudu conversi dan ngitungin selisihnya....
Semoga sajah pelayanannya terbaik pak haji emoticon-Cendol (S)
haram duit babi emoticon-Blue Guy Bata (L)

Pembayaran Haji 2019 Menggunakan Dolar
Memang jelimet pemerintah ngurusin haji. Coba dikasi ke swasta kalau tarif naik pemerintah ga pusing juga nomboknya.

Bayar sekarang berangkat 10th lagi. Kalau diinvestasikan nutup selisih kurs sama inflasi ga tuh.
wkwkwk kacow.

Katanya rakyat disuruh menggunakan rupiah.

Sekarang malah disuruh bayar pake dollar.

Ya gimana ga naik itu harga.

Pemerintah sekarang emoticon-fuck3

Padahal Faisal Basri aja udah nyuruh tuh beberapa kontrak2 Pert*mina dan P*N pake rupiah. Biar ada lindung nilainya rupiah. Kalo sekarang, perusahaan2 kek gitu ya lebih milih nyimpen dollarnya.

Sekarang eh malah Bayar Haji juga ikut2an pake Dollar. Ini maunya pemerintah apa sih? emoticon-Bingung

Kalo udah gini, ya jangan salahkan kalo rakyat banyak nyinyir koalisi pemerintahan sekarang. emoticon-fuck3

Done

emoticon-shakehand:
Diubah oleh temonoid
Halaman 1 dari 4


×
GDP Network
© 2018 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di