alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Beritagar.id /
Lemahnya integritas di pemerintahan
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5bfbf28dde2cf2f4678b458d/lemahnya-integritas-di-pemerintahan

Lemahnya integritas di pemerintahan

Lemahnya integritas di pemerintahan
Ilustrasi: Sogokan dan pemerasan masih terlihat dalam pelayanan publik
Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2017 yang dirilis oleh Komis Pemberantasan Korupsi (KPK) Rabu (21/11/2018) lalu memang tidak berkaitan dengan korupsi uang negara yang berasal dari APBN maupun APBD.

Hasil SPI 2017 itu lebih memberi identifikasi area yang rentan korupsi dan indikator keberhasilan pencegahan korupsi di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Salah satu area rawan korupsi yang terkonfirmasi oleh hasil SPI 2017 adalah pengelolaan sumber daya manusia (SDM), terutama yang terkait dengan kebijakan karier.

Kita tentu masih ingat, jual beli jabatan adalah satu jenis korupsi yang banyak diungkap oleh KPK. Kasus jual beli jabatan yang dilakukan oleh Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra merupakan kasus jual beli jabatan terbaru yang diungkap KPK.

Pengelolaan SDM hanyalah salah satu dari 4 hal yang disurvei. Tiga hal lainnya adalah budaya anti korupsi, pengelolaan anggaran, dan sistem anti korupsi.

SPI 2017 mencakup 6 kementerian/lembaga, 15 pemerintah provinsi, dan 15 pemerintah kabupaten/kota, dengan responden yang berasal dari 3 kalangan: pegawai internal, kalangan eksternal –yaitu pengguna layanan, dan narasumber ahli.

Dalam survei ini, nilai indeks tinggi mendekati angka 100 memperlihatkan risiko korupsi yang rendah, dan adanya kemampuan sistem untuk merespons tindak korupsi serta pencegahannya yang lebih baik. Nilai indeks rata-rata SPI 2017 berada pada angka 66,0.

Tiga peraih nilai indeks tertinggi dalam SPI 2017 adalah Pemerintah Kota Banda Aceh yang meraih angka 77,39, Pemerintah Kabupaten Bandung yang memperoleh angka 77,15, dan Kementerian Keuangan (Dirjen Bea Cukai) yang memperoleh angka 76,54.

Sedangkan 3 peraih nilai indeks terendah dalam SPI 2017 adalah Pemerintah Provinsi Papua dengan angka 52,91, Kepolisian RI dengan angka 54,01, dan Pemerintah Provinsi Banten dengan angka 55,29.

Dengan catatan, nilai yang diperoleh oleh Kepolisian RI itu tidak mencakup respons dari internal karena, sampai hasil SPI 2017 dirilis, responden internal kepolisian tidak memberikan respons.

Dari sudut penilaian responden internal, ada dua masalah integritas yang sering muncul. Yaitu nepotisme dalam penerimaan pegawai, dan keberadaan calo di lingkungan kerjanya.

Penilaian atas hal-hal yang terkait dengan karier memang patut mendapat perhatian. Misal, sekitar 20,11 persen responden internal menyatakan pernah mendengar/melihat keberadaan nepotisme dalam penerimaan pegawai.

Sedangkan responden internal yang cenderung percaya bahwa suap/gratifikasi akan mempengaruhi kebijakan karier di lembaganya mencapai sekitar 30 persen.

Dalam hal percaloan di lingkungan kerjanya, ada sekitar 17,61 persen responden internal –di semua lembaga yang tercakup oleh SPI 2017- yang menyatakan pernah mendengar/melihat keberadaan calo.

Dari sudut penilaian responden eksternal –yaitu pengguna layanan, dua persoalan integritas yang sering mereka temui adalah pemerasan pegawai yang meminta uang di luar ketentuan saat mengakses layanan, dan sogokan yang dilakukan oleh responden kepada petugas demi mempermudah pelayanan.

Hal lain yang bisa membuat kita miris, yang terekam oleh SPI 2017, adalah indikasi adanya pegawai yang tidak dilindungi bahkan dihukum ketika melaporkan korupsi di instansinya. Dalam 12 bulan terakhir, dalam periode SPI berlangsung, 2 dari 10 pegawai menyaksikan pelapor praktik korupsi di unit kerjanya dikucilkan, diberi sanksi, atau kariernya dihambat.

Indikasi lain yang terekam dalam SPI 2017 adalah bahwa penegakan hukum atas pelanggaran korupsi di lembaga masih menjadi persoalan yang harus diselesaikan. Delapan persen responden pegawai internal bahkan menyatakan masih ada pegawai yang melakukan korupsi namun tidak ditindak.

Indikasi-indikasi yang terekam dalam SPI 2017 mengingatkan kita kembali atas perlunya penguatan inspektorat di lingkungan pemerintah, yang mempunyai fungsi pengawasan dan pembinaan. Lemahnya pengawasan inspektorat sering kali menjadi salah sebab korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan.

Salah satu hal yang membuat fungsi inspektorat daerah lemah adalah bahwa jabatan itu diangkat dan membuat laporan yang diserahkan kepada kepala daerah atau sekretaris daerah. Hal itu jelas menimbulkan konflik kepentingan dalam melakukan pengawasan dan pembinaan.

Dalam konteks itu, publik pasti berharap, pemerintah segera melakukan revisi peraturan tentang perangkat daerah dengan tujuan agar Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) lebih kuat dalam melakukan pengawasan.

Selain itu, untuk menghindarkan jual beli jabatan, kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara harus diperkuat untuk memastikan pengelolaan SDM di lingkungan pemerintah berjalan tanpa korupsi.

Teknologi juga sudah seharusnya lebih intens dipergunakan sebagai bagian dari upaya untuk menutup celah peluang tindak korupsi. Pemanfaatan teknologi dapat diarahkan untuk menutup peluang percaloan dalam layanan publik, mengembangkan transparansi, dan memberi kemudahan akses bagi mereka yang ingin melaporkan korupsi.

Meski begitu, agar tidak menjadi bumerang yang justru bisa memperlemah upaya memerangi korupsi, negara harus memberi perhatian yang cukup dalam mengaudit sistem yang berbasis teknologi. Sistem berbasis teknologi informasi yang tidak teraudit dapat memberi peluang untuk menghilangkan jejak korupsi.

Memerangi korupsi memang membutuhkan keterlibatan banyak hal. Dan itu harus dilakukan tanpa jeda, tanpa lelah.
Lemahnya integritas di pemerintahan


Sumber : https://beritagar.id/artikel/editori...i-pemerintahan

---

Baca juga dari kategori EDITORIAL :

- Lemahnya integritas di pemerintahan Rakyat mencatat janji Kepala Staf TNI Angkatan Darat

- Lemahnya integritas di pemerintahan Mencari jalan meringankan beban utang korban bencana

- Lemahnya integritas di pemerintahan Tol macet, mengapa proyek infrastruktur dihentikan?

Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!


×
GDP Network
© 2018 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di