alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Indonesia Update /
Semua Pihak Harus Mengawal Hak Politik Masyarakat
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5bfbb16a529a4573068b456a/semua-pihak-harus-mengawal-hak-politik-masyarakat

Semua Pihak Harus Mengawal Hak Politik Masyarakat

Semua Pihak Harus Mengawal Hak Politik Masyarakat

JPP, JAKARTA - Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019 memperhatikan pemilih berkarakter khusus, termasuk hak politik kaum penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus.

“Hal ini menjadi tanggungjawab bersama, bukan hanya Penyelenggara Pemilu, tetapi Pemerintah, jajaran pemerintah daerah, dan masyarakat harus ikut mengawalnya,” ujar Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen Kemendagri) Bahtiar, di Jakarta, belum lama ini.

Menurut Kapuspen, pemilih yang berkarakter antara lain kaum disabilitas, termasuk di Lapas, di rumah sakit, daerah-daerah pelosok, hutan, pengunungan, lembah-lembah, pesisir sungai, danau dan kepulauan yang aksesnya sulit terjangkau.

“Intinya bagaimana memastikan pelayanan pemilu menjamin hak pilih masyarakat tersebut dapat digunakan tanpa hambatan apapun,” jelas Bahtiar.

Untuk itu, Kapuspen mengaku ooptimistis, penyelenggara, khususnya KPU, Bawaslu dan DKPP dan berbagai instrument telah menyediakan sarana dan prasarana dengan baik, dalam hal ini peran dukungan Pemerintah dan pemda yang memberikan bantuan dan fasilitas terhadap penyelenggara, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 434 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo telah instruksikan seluruh Kepala Daerah dengan jajaran pemerintahan daerah lainnya memastikan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada penyelenggara Pemilu, termasuk dukungan personel serta sarana dan prasarana, KPU, Bawaslu maupun KPU dan Bawaslu Provinsi, KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota di lapangan.

“Prinsipnya, apapun yang diminta oleh penyelenggara pemilu dan Pemda wajib melayani secara optimal sepanjang sesuai dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ulas Bahtiar.

Terkait peran pemerintah mendukung Penyelenggara Pemilu dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Bahtiar menjelaskan bahwa Pemerintah telah menyiapkan dua hal pada akhir 2017 sesuai amanat UU 7/2017 tentang pemilu, yaitu DAK dalam rangka penyusunan daerah pemilihan dan DP4 sebagai salah satu sumber referensi bagi KPU dalam menetapkan DPT.

Karena selain DP4 KPU, menurut Bahtiar, juga menggunakan DPT Pemilu terakhir, aturan UU Pemilu. Jadi DP4 bukan satu-satunya sumber data untuk penetapan Daftar Pemilih Tetap(DPT). Penyusunan dan penetapan DPT adalah ranahnya dan otoritas penuh KPU.

“Maka, ada proses pencocokan dan penelitian (Coklit) yang dilakukan KPU. Tugas Tim kemendagri adalah back up penuh KPU dalam proses penyisiran data pemilih tetap,” ucapnya.

Peran strategis lainnya, Kemendagri sudah melakukaan koordinasi dengan BSSN untuk membahas potensi kerawanan terkait cyber crime. Koordinasi dengan Polri, TNI, BIN dan Kejaksanaan.

“Kami juga sudah melaksanakan Rapat Koordinasi Kesiapan Pemilu Serentak 2019 yang melibatkan jajaran Kesbangpol provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia tiga hari lalu dan Mendagri sudah perintahkan membantu dan memfasilitasi Penyelenggara Pemilu di daerah masing-masing,” pungkasnya. (dgr/nbh)


Sumber : https://jpp.go.id/polkam/politik/327...tik-masyarakat

---

Kumpulan Berita Terkait POLKAM :

- Semua Pihak Harus Mengawal Hak Politik Masyarakat BI Imbau Masyarakat Jaga dan Rawat Rupiah

- Semua Pihak Harus Mengawal Hak Politik Masyarakat Menpora Minta Pemuda Punya Terobosan Bermanfaat bagi Masyarakat

- Semua Pihak Harus Mengawal Hak Politik Masyarakat BNPB Ingatkan Masyarakat Waspada Puting Beliung

Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!


×
GDP Network
© 2018 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di