alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Aplikasi Pelaporan Aliran Menyimpang Buatan Jaksa Tuai Kontroversi
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5bfa9d3a9e74046c1f8b4585/aplikasi-pelaporan-aliran-menyimpang-buatan-jaksa-tuai-kontroversi

Aplikasi Pelaporan Aliran Menyimpang Buatan Jaksa Tuai Kontroversi

Aplikasi Pelaporan Aliran Menyimpang Buatan Jaksa Tuai Kontroversi

Andi Saputra - detikNews

Aplikasi Pelaporan Aliran Menyimpang Buatan Jaksa Tuai Kontroversi

Aplikasi Smart Pakem (Screenshot)

Jakarta - Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta meluncurkan aplikasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat. YLBHI menganggap aplikasi yang diberi nama Smart Pakem itu dianggap dapat memicu konflik di masyarakat.

Dalam siaran pers Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI) yang diterima detikcom, Minggu (25/11/2018), berdasarkan penjelasan Kejati DKI, aplikasi ini berisi beberapa fitur. Di antaranya fatwa MUI, aliran keagamaan, aliran kepercayaan, ormas, informasi, dan laporan pengaduan. Juga data aliran yang ada di Jakarta, di daerah mana ada aliran kepercayaan dan aliran keagamaan, mengetahui aliran keagamaan dan aliran kepercayaan yang dilarang, serta dilengkapi penyebab pelarangan oleh pemerintah dan wadah pengaduan masyarakat tentang aliran yang berkembang di Jakarta. 

"Dengan kondisi seperti tersebut di atas, adanya aplikasi ini justru akan memicu peningkatan konflik di antara masyarakat dan membuat kelompok atau individu penganut agama atau keyakinan yang dituduh sesat semakin rentan keselamatannya, baik jiwa maupun harta bendanya," tulis siaran pers YLBHI.

YLBHI meminta kejaksaan menghapus aplikasi tersebut. Dia menegaskan, negara harus menjamin warganya memeluk agama dan kepercayaan.

"Berdasarkan hal-hal di atas, kami meminta Kejaksaan Agung menjalankan wewenangnya dan meminta Kajati DKI untuk membatalkan aplikasi Pakem," tutup YLBHI dalam keterangan tersebut.

Sebelum YLBHI, Komnas HAM juga mengkritik aplikasi tersebut. Menurut Komnas HAM, aplikasi itu berpotensi melanggar HAM, memicu kegaduhan, dan bertentangan dengan semangat toleransi terhadap keberagaman. 

"Kami mendesak Kejati dan Kejagung menghapus aplikasi itu," kata komisioner Komnas HAM Choirul Anam kepada detikcom, Sabtu (24/11).

Sedangkan Kasipenkum Kejati DKI Nirwan Nawawi menjelaskan, aplikasi ini nantinya bisa dimanfaatkan warga untuk melaporkan ormas atau aliran kepercayaan yang dianggap menyimpang.

"Aplikasi ini menerima pengaduan masyarakat apabila menemukan indikasi kelompok aliran kepercayaan atau ormas yang menyimpang," ucap Nirwan.(asp/rvk)

https://m.detik.com/news/berita/d-43...ai-kontroversi

Betul, mendingan aplikasinya dihapus aja, nggak ada gunanya
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
lebih manfaat bikin aplikasi pengawasan pemerintah
biar seluruh rakyat bisa langsung laporkan rejim yg sekarang menyimpang
Sedangkan Kasipenkum Kejati DKI Nirwan Nawawi menjelaskan, aplikasi ini nantinya bisa dimanfaatkan warga untuk melaporkan ormas atau aliran kepercayaan yang dianggap menyimpang.

"Aplikasi ini menerima pengaduan masyarakat apabila menemukan indikasi kelompok aliran kepercayaan atau ormas yang menyimpang," ucap Nirwan
okeh siap2 byk laporan efpei, efbeer, pepe, hatei, pekai, dsb..
Smart Pakem: Aplikasi Pemberangus Hak Minoritas di Era Jokowi

Reporter: Felix Nathaniel

28 November 2018

Aplikasi Pelaporan Aliran Menyimpang Buatan Jaksa Tuai Kontroversi

Smart Pakem dianggap memicu konflik horizontal dan memberangus hak beragama dan memeluk kepercayaan tertentu.

    

tirto.id - Smart Pakem yang diluncurkan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta diprotes ramai-ramai. Aplikasi itu dianggap hanya membuka celah terjadinya persekusi terhadap kelompok minoritas. Demikian kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara. 

Beka mengatakan apa yang ia khawatirkan mungkin terjadi karena di sana ada informasi—atau lebih tepatnya vonis—yang begitu terbuka soal sesat atau tidaknya suatu kelompok atau aliran. Di sisi lain, yang kerap terjadi memang kelompok mayoritas bertindak sesukanya, tanpa melewati prosedur hukum. 

"Nanti malah akan ada persekusi karena suatu aliran dikecam sesat," kata Beka kepada reporter Tirto, Selasa (27/11/2018). "Bisa saja nanti satu orang melaporkan Parmalim karena tak sesuai dengan [ajaran] Kristen," lanjutnya.





Pada akhirnya, kata Beka, konflik horizontal akan mudah meluas, dan ini jelas beda dengan tujuan adanya negara itu sendiri, yaitu melindungi kelompok minoritas dari pelanggaran Hak Asasi Manusia.

"Nanti akan jelas ini main mayoritas minoritas. Lalu siapa yang melindungi minoritas? Apa sudah ada mekanisme perlindungan pada teman-teman aliran kepercayaan?" tanyanya, retoris.

Smart Pakem yang bisa diakses melalui website dan smartphone Android menyajikan enam informasi utama: keagamaan, kepercayaan, Undang-Undang, Ormas, laporan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). 

Bagian Undang-Undang dan laporan terpantau masih kosong sampai Selasa (27/11/2018) pukul 16.34. Sementara isi tiga menu lain kurang lebih sama, yakni informasi status keaktifan, pimpinan, alamat, dan surat keterangan organisasi.


Smart Pakem diluncurkan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Tertulis pada laman resminya, aplikasi ini dibuat untuk mengawasi kepercayaan yang dianggap "dapat membahayakan masyarakat dan negara... dan mencegah penyalahgunaan dan atau penodaan agama."

Beka menganggap landasan pemikiran Kejati DKI Jakarta keliru sejak awal. Misalnya soal sesat atau tidaknya suatu aliran yang mengacu pada fatwa MUI. Penilaian suatu kepercayaan dianggap sesat atau tidak sifatnya sangat subjektif dan tak melibatkan kelompok yang dihakimi itu sendiri.

"Sepanjang mereka jalani dan yakini kan itu benar menurut mereka. Orang lain kan enggak bisa menilai itu benar atau salah," tegas Beka. 

Beka berharap aplikasi ini dihapus saja, ketimbang nanti "jadinya Kejati lebih sibuk mengurusi agama daripada persoalan hukum."

Melindungi Mayoritas & Mendiskriminasi Minoritas


Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Asfinawati juga memprotes Kejati DKI. Menurutnya Smart Pakem tak punya landasan hukum yang adil. 

"Apa yang disebut sesat? Apa yang dikatakan sesat itu tidak ada ukurannya," jelas kuasa hukum anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) itu—yang juga dianggap sesat oleh MUI—kepada reporter Tirto.

Fatwa MUI, menurut Asfinawati, tidak bisa jadi rujukan untuk menilai aliran kepercayaan. MUI itu perwakilan Islam, sementara tak bisa aliran kepercayaan divonis oleh satu agama saja. Jika ada yang mau melarang aliran kepercayaan, penentuannya harus lewat proses pengadilan. 

Protes juga datang dari internal pemerintah. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh mengaitkan ini dengan dibolehkannya mencantumkan aliran kepercayaan di Kartu Tanda Penduduk.

"Kami tidak menyebutkan nama aliran kepercayaannya. Di KTP hanya menuliskan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa," tegas Zudan kepada reporter Tirto. "Kalau kepercayaan kepada Tuhan YME enggak ada yang sesat," tambahnya. 

Pun dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sri Hartini. Katanya, menilai ajaran sesat atau tidak bukan perkara gampang. Syaratnya harus melalui penelitian mendalam disertai pembuktian kuat. 

"Tergantung ajarannya seperti apa? Dikaji, dipelajari, apakah ajarannya merupakan sempalan dari agama? Belum terdaftar di Kemdikbud tidak berarti aliran sesat," kata Sri kepada reporter Tirto.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid menganggap Smart Pakem adalah kesalahan orde baru yang terulang di era reformasi. Menurutnya aplikasi ini adalah bukti kemunduran dalam kebebasan menganut kepercayaan masing-masing.

"Ketika kita sudah maju begini tidak usah terlalu diatur-atur begitu. Yang penting adalah dibina, diberi pendewasaan. Jangan malah ketika tidak membina, justru kemudian malah mengatur dan membatasi," kata politikus Gerindra itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menambah Kecemasan


Anggota Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) Suprih Suhartono bercerita kepada reporter Tirto bahwa beberapa bulan lalu dia sempat didatangi oleh petugas Kejati DKI Jakarta untuk menjelaskan aplikasi ini. Awalnya dia menyambut baik karena menganggap aplikasi bisa dipakai untuk membuat masyarakat paham dengan apa yang mereka yakini. 

Namun kenyataannya, kata Suprih, Smart Pakem malah cenderung membatasi penganut aliran kepercayaan dengan mencantumkan vonis MUI. 

"Usulan kami bukan pengawasan tapi pembinaan. Jadi ada organisasi [aliran kepercayaan] yang masih belum sesuai perundang-undangan disosialisasi pemahaman menjadi benar. Itu yang kami usulkan," jelasnya.

Pada akhirnya Smart Pakem justru menambah kecemasan para penghayat. Beberapa di antara mereka ada yang belum terdaftar di Kemdikbud sehingga masyarakat awam akan mudah mengklaim mereka sesat.

"Negara harus melindungi kepercayaan yang sudah berorganisasi dan belum. Perorangan pun harus dilindungi," tegasnya.

Apabila konsep Smart Pakem tak diubah, Suprih merasa aplikasi lebih baik segera dihapus. Penghayat merasa mereka lebih bisa hidup lebih tentram tapi aplikasi tersebut.

"Ini rawan persekusi," kata Suprih. "Kalau itu menimbulkan ketidaktenteraman dan ketidakdamaian, sebaiknya Kejati memperhatikan itu, Smart Pakem tidak perlu dijalankan," pungkasnya. 

Baca juga artikel terkait SMART PAKEMatau tulisan menarik lainnya Felix Nathaniel 
(tirto.id - fel/dqy)

https://tirto.id/smart-pakem-aplikas...ra-jokowi-dawm


×
GDP Network
© 2018 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di