alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Beritagar.id /
Maju mundur relaksasi investasi untuk asing
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5bfa72a5d44f9fd8408b4568/maju-mundur-relaksasi-investasi-untuk-asing

Maju mundur relaksasi investasi untuk asing

Maju mundur relaksasi investasi untuk asing
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution (kanan) didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri), Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kedua kanan) dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida (kedua kiri) mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi XVI di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (16/11/2018).
Pemerintah menunda penyelesaian revisi Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Daftar Negatif Investasi (DNI). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah sedang berdiskusi dengan sejumlah pengusaha. Sebelumnya, dia mengatakan Perpres selesai pada akhir minggu ini.

Setelah mendapatkan masukan dari pengusaha, pemerintah akan mengirimkan revisi aturan tersebut kepada Presiden Joko "Jokowi" Widodo.

“Setelah sosialisasi, kami akan duduk bersama-sama. Hasilnya akan kami naikkan ke Presiden,” kata Darmin seperti dikutip Antaranews, Minggu (25/11/2018).

Mantan Gubernur Bank Indonesia itu menyebut para pengusaha masih membutuhkan penjelasan karena ada perbedaan persepsi di kalangan pebisnis terkait investasi dibuka pemerintah untuk pemodal asing.

Revisi DNI diterbitkan oleh pemerintah melalui Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 pada Senin (19/11). Dalam beleid revisi peraturan, tertuang 25 bidang usaha yang diperbolehkan dimiliki asing hingga 100 persen meliputi pariwisata, perhubungan, komunikasi dan informatika, ketenagakerjaan, energi dan sumber daya mineral (ESDM), dan kesehatan.

Namun pada Rabu (21/11), Kadin Indonesia menilai kebijakan relaksasi DNI perlu ditunda sebelum diberlakukan secara efektif. Pasalnya, masih terdapat hal-hal yang perlu diperjelas oleh pemerintah, terutama terkait relaksasi DNI pada bidang usaha yang menyangkut Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta koperasi.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani, mengingatkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla agar tidak terburu-buru dalam mengimplementasikan kebijakan revisi DNI.

"Pada saat ini kami rekomendasikan pemerintah jangan buru-buru. Evaluasi bersama. Ditunda dulu. Jangan laksanakan sebelum kita tahu bahwa isinya benar. Baik pengusaha lokal dan asing ingin tahu ini apa," ungkap Shinta dalam Merdeka.com.

Shinta menyebutkan, sebetulnya tidak mungkin apabila pemerintah mengeluarkan kebijakan tanpa berkomunikasi dengan pelaku usaha terlebih dahulu. Berbagai persepsi yang muncul pun dirasa Shinta perlu diluruskan sehingga pengusaha pun memperoleh informasi yang tepat terkait maksud dari kebijakan itu.

Salah satu poin dalam kebijakan yang menjadi sorotan Shinta terkait dengan pola kemitraan. Ia menilai pemerintah perlu memperjelas maksud dari pola kemitraan yang dimaksud, serta menekankan posisi investor asing yang menjadi target dari relaksasi kebijakan ini.

Kebijakan relaksasi DNI menimbulkan pro-kontra di kalngan pengusaha. Salah satu pihak yang menolak kebijakan itu adalah pengusaha jasa pengeboran. Mereka khawatir adanya ancaman dari pihak asing, seperti Tiongkok, yang akan menawarkan jasa pengeboran lebih murah.

Namun, ada pula pihak yang setuju peraturan itu karena mendukung pengembangan UMKM dan koperasi.

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani menyatakan terus berupaya mengajak para pengusaha, asosiasi, dan himpunan untuk memberi masukan kepada pemerintah.

Kadin juga bakal mengadakan Rapat Pimpinan Nasional di Solo, Jawa Tengah, pada 26 hingga 28 November 2018 untuk meminta penjelasan dari pimpinan Kadin di daerah.

"Kami ingin bertemu pemerintah untuk memberikan masukan supaya ada penyempurnaan aturan," ujar Rosan dilansir dari Katadata.

Namun, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, mengatakan permintaan kalangan pengusaha untuk menunda pelaksanaan DNI merupakan reaksi karena adanya salah pengertian. Ia menilai pengusaha ribut karena ada miskomunikasi antara pemerintah dan pengusaha.

Sebab, kata Bambang, kebijakan relaksasi DNI yang diinisiasi pemerintah bukan berarti membuka keran investasi asing masuk secara besar besaran ke dalam negeri.

Bambang mengatakan sebenarnya pengusaha tidak perlu khawatir, karena bagaimanapun investasi asing yang masuk juga harus mematuhi Undang-Undang Penanaman Mpdal Asing yang sudah berlaku.

"Itu yang saya tangkap ada salah pengertian saja. kebijakan DNI yang terakhir itu yang disampaikan Pak Menko (Darmin Nasution) ada yang kurang lengkap dan adanya misinterpretasi," ujar Bambang dikutip dari Republika.

Berikut beberapa daftar bidang usaha yang dibuka 100 persen untuk asing:

Sektor Pariwisata

1. Galeri Seni

2. Galeri Pertunjukan Seni

Sektor Perhubungan

3. Angkutan orang dengan moda darat tidak dalam trayek, angkutan pariwisata dan angkutan jurusan tertentu sektor Perhubungan

4. Angkutan moda laut luar negeri untuk penumpang (tidak termasuk cabotage) sektor Perhubungan

Sektor Kesehatan

5. Industri farmasi obat jadi

6. Fasilitas pelayanan akupuntur

7. Pelayanan pest control/fumigasi

Sektor Ketenagakerjaan

8. Pelatihan kerja (memberi, memperoleh, meningkatan, mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja antara lain meliputi bidang kejuruan teknik dan engineering, tata niaga, bahasa, pariwisata, manajemen, teknologi informasi, seni dan pertanian yang diarahkan untuk membekali angkatan kerja memasuki dunia kerja).

Sektor Kominfo

9. Jasa sistem komunikasi data sektor Kominfo

10. Penyelenggarakan jaringan telekomunikasi tetap sektor kominfo

11. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi bergerak sektor Kominfo

12. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi layanan content sektor Kominfo

13. Pusat layanan informasi atau call center dan jasa nilai tambah telepon lainnya sektor Kominfo

14. Jasa akses internet

15. Jasa internet telepon untuk kepentingan publik

16. Jasa interkoneksi internet (NAP), jasa multimedia lainnya

Sektor ESDM

17. Jasa konstruksi migas

18. Jasa survei panas bumi

19. Jasa pemboran migas di laut

20. Jasa pemboran panas bumi

21. Jasa pengoperasian dan pemeliharaan panas bumi

22. Pembangkit listrik >10 mega watt

23. Pemeriksaan dan pengajuan instalasi tenaga listrik atas instalasi penyediaan tenaga listrik atau pemanfaatan tenaga listrik tegangab tinggi/ekstra tinggi

Sektor Kehutanan

24. Pengusahaan Pariwisata Alam berupa Pengusahaan Sarana, Kegiatan, dan Jasa Ekowisata di dalam Kawasan Hutan dengan pengaturan Penanaman Modal Asing Maksimal 51 persen (70 persen ASEAN).

Sektor Perdagangan25. Jasa Survei/Jajak Pendapat Masyarakat dan Penelitian Pasar, dengan pengaturan PMDN 100 persen dan Maksimal 70 persen bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
Maju mundur relaksasi investasi untuk asing


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...si-untuk-asing

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Maju mundur relaksasi investasi untuk asing Jojo cs kumpulkan Rp2 miliar untuk korban bencana di Sulteng

- Maju mundur relaksasi investasi untuk asing Harga minyak anjlok, pertemuan OPEC dipercepat

- Maju mundur relaksasi investasi untuk asing Petaka pernikahan anak di Indramayu

Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!


×
GDP Network
© 2018 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di