alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Persoalan Alih Fungsi Lahan Pertanian Harus Disikapi dengan Bijak
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5bfa6714925233e4398b4571/persoalan-alih-fungsi-lahan-pertanian-harus-disikapi-dengan-bijak

Persoalan Alih Fungsi Lahan Pertanian Harus Disikapi dengan Bijak

Persoalan Alih Fungsi Lahan Pertanian Harus Disikapi dengan Bijak

Persoalan alih fungsi lahan pertanian produktif sudah lama menjadi persoalan yang cukup pelik di negeri ini. Banyaknya lahan-lahan produktif yang berubah peruntukkan menjadi pemukiman, kompleks industri hingga tempat niaga, bakal mengancam ketahanan pangan apabila tidak dikendalikan dengan ketat. Sebab, terus tergerusnya secara signifikan lahan-lahan tersebut akan berpengaruh terhadap kemampuan kita memproduksi pangan.

Kabupaten Malang pun tidak steril dari masalah alih fungsi lahan pertanian produktif berkelanjutan (LP2B). Data dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Malang, beberapa tahun belakangan ini ada lima kecamatan yang lahan pertaniannya berkurang secara drastis. Lima kecamatan tersebut adalah Kepanjen, Pakis, Karangploso, Singosari dan Lawang.

Umumnya lahan-lahan produktif di lima kecamatan itu berubah menjadi pemukiman dan pertokoan karena pertumbuhan penduduknya relatif tinggi dibandingkan kecamatan-kecamatan yang lain.

Ketua DPRD Kabupaten Malang, Hari Sasongko, tak menampiknya. Ia mengatakan meski regulasi tentang alih fungsi lahan menjadi ranah pihak eksekutif, namun lembaga yang dipimpinnya juga tidak lepas tangan. DPRD tetap memantau perubahan lahan pertanian produktif agar tidak sampai keblabasan.

Di sisi lain, ia juga memahami berubahnya lahan pertanian menjadi pemukiman, misalnya, adalah sesuatu yang sangat sulit dihindari.

“Jumlah penduduk yang terus bertambah di wilayah Kabupaten Malang tentu membutuhkan tempat-tempat hunian baru. Cepat atau lambat, pengembangan pemukiman-pemukiman baru itu akan mengarah ke daerah-daerah yang mungkin saja sebelumnya adalah areal-areal pertanian,” kata Hari Sasongko.

Baca Juga : Peningkatan Kapasitas Petani Dapat Atasi Alih Fungsi Lahan

Sekali pun demikian, alumnus Universitas Brawijaya ini menegaskan, hal itu tidak bisa dijadikan alasan untuk seenaknya mendirikan beton di lahan-lahan produktif. Harus ada regulasi yang ketat untuk mengawal perubahan peruntukkan lahan tersebut.

“Itulah fungsinya rencana tata ruang seperti RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan). Sayangnya, RDTRK di Kabupaten Malang belum optimal. Tanpa adanya rencana tata ruang yang tegas, perubahan peruntukkan lahan produktif akan terus terjadi dalam skala massif. Baik pengembang, masyarakat atau pun pemerintah daerah bisa mempunyai penafsiran sendiri-sendiri mana lahan yang boleh dibangun mana yang tidak,” imbuhnya.

Sebagai informasi, dari 33 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Malang, baru Kecamatan Pakis yang memiliki RDTRK. Beberapa kecamatan lain, seperti Karangploso, masih dalam proses pembuatan.

Baca Juga : Perpres untuk Cegah Alih Fungsi Lahan Sawah Produktif

Pemerintah Kabupaten Malang sesungguhnya sudah memiliki Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan. Perda tersebut secara gamblang menyebutkan upaya menghindari alih fungsi lahan pertanian pangan demi mewujudkan swasembada pangan.

Sejauh ini, luasan lahan pertanian di Kabupaten Malang tercatat 45.888 hektare. Untuk menjaga agar luasan lahan pertanian tidak semakin menyusut, adalah pekerjaan yang teramat sulit. Bahkan nyaris mustahil. Tidak hanya pemukiman atau tempat-tempat komersial yang membutuhkan lahan baru, sering kali lahan pertanian harus direlakan lenyap untuk pembangunan berskala besar seperti jalan tol.

Karena itu, persoalan pelik alih fungsi lahan pertanian ini musti disikapi dengan bijak dan pertimbangan menyeluruh dari berbagai sudut, tidak parsial.

“Harus dipilah-pilah. Mana yang bisa dialihfungsikan, tentu dengan lebih dulu mencarikan lahan pengganti. Tapi juga harus tegas, mana yang sama sekali tidak boleh berubah peruntukannya,” ujar Sasongko.

Baca Juga : KRPL Masih Sangat Potensial untuk Dikembangkan

Ia menambahkan, jangan sampai karena kepentingan ekonomi jangka pendek, lantas mengorbankan sesuatu yang lebih besar. Dinas terkait juga dituntut kehati-hatian dalam menerbitkan izin pembangunan yang bisa mengubah lokasi lahan. Perlu pemahaman yang senada, khususnya antara Pemerintah Kabupaten dan DPRD, dalam menghadapi persoalan alih fungsi lahan yang kompleks ini.

“Memang betul kebutuhan akan hunian terus meningkat setiap tahunnya. Tapi ketahanan pangan kan juga harus dijaga, dipikirkan. Jangan terlalu mudah memberikan izin pembangunan perumahan di atas lahan produktif. Sekarang memang belum terasa, tapi bagaimana dengan 5 sampai 10 tahun lagi jika sawah-sawah terus menyusut? Kedaulatan pangan kita yang jadi taruhannya,” pungkas Hari Sasongko.

(sumber)

Utk hemat lahan, mestinya hunian vertikal diperbanyak. Tp org sini kl belum punya rumah tapak, rasanya blm punya rumah. Repot memang.
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!


×
GDP Network
© 2018 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di