alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Beritagar.id /
Kebijakan impor Solar B20 rawan celah korupsi
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5bf9dac5902cfee9548b457b/kebijakan-impor-solar-b20-rawan-celah-korupsi

Kebijakan impor Solar B20 rawan celah korupsi

Kebijakan impor Solar B20 rawan celah korupsi
Nelayan menunggu pasokan solar di SPBN Pelabuhan Lampulo, Banda Aceh, Aceh, Sabtu (10/11/2018).
Pemerintah diimbau mewaspadai celah penyelewengan kebijakan pencampuran minyak sawit (Fatty Acid Methyl Ester/FAME) dengan porsi 20 persen ke dalam bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar atau yang santer dengan istilah Program B20.

Kajian transformatif impor BBM yang disusun Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan potensi korupsi dalam kewajiban melampirkan kontrak FAME bagi badan usaha yang ingin melakukan impor Solar.

Dari studi yang dilakukan sejak November 2017 hingga 2018, KPK mencurigai adanya kapasitas FAME yang tidak sebanding dengan produksinya.

Sebut saja pada 2017. Dari total kapasitas terpasang 12,05 juta kilo liter (KL), jumlah yang tercatat sudah berkontrak dengan badan usaha BBM hanya mencapai 2,5 juta KL.

Kepala Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK Dedi Hartono dalam rilisnya, Jumat (23/11/2018), menyatakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga tidak memiliki tim yang khusus ditugaskan untuk mengecek kontrak-kontrak FAME di lapangan.

Kecurigaan KPK pada akhirnya mengerucut kepada kontrak-kontrak yang diajukan sebagai syarat untuk impor itu hanya di atas kertas saja, alias fiktif. Untuk diketahui, syarat melampirkan kontrak FAME dalam impor Solar diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dikeluarkan Kementerian ESDM.

Secara keseluruhan, KPK juga menyoroti beberapa masalah dalam perizinan impor BBM di Indonesia. Direktur Litbang KPK Wawan Wardiana menuturkan, hingga saat ini proses impor BBM di Indonesia itu disamakan dengan proses pengiriman barang lainnya, yakni harus melalui jalur merah bea cukai.

Alhasil, KPK menemukan waktu mengurus perizinan impor bisa mencapai 100 hari kerja. Padahal, jika sistem itu diubah dengan daring, waktu yang diperlukan bisa hanya mencapai 13-21 hari kerja.

"Akibatnya, pada saat BBM dibutuhkan, dia nggak ada, dan pada saat jarang itu dapatnya mahal. Bisa nggak pengelolaan BBM itu diberi kebebasan," sebut Wawan dalam detikcom.

Selain itu, strategi yang dibeli pihak pengimpor BBM juga minim tata laksana impor yang sesuai dengan karakteristik komoditasnya. Hal ini bisa menjadi tidak efisien dan berpotensi merugikan negara. Apalagi, pengawasan masih sangat kurang.

Studi berikut rekomendasinya sudah dilaporkan KPK kepada Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM dan disebut sudah ditindaklanjuti pihak yang berwenang.

Rekomendasi ini akan diawasi serta dievaluasi KPK dan lembaga terkait impor BBM selama jangka waktu dua tahun.
Skema penyaluran Pertamina diubah
Di sisi lain, Keputusan Menteri ESDM Nomor 1936 K/10/MEM/2018 mengatur 11 penyalur BBM wajib menandatangani kontrak dengan minimal 1 dari 19 perusahaan pemasok FAME. Pemerintah bahkan memberlakukan denda Rp6.000 per liter bagi badan usaha BBM yang tidak melakukan pencampuran FAME.

Salah satu yang sudah menandatangani kontrak tersebut adalah ExxonMobil Lubricant Indonesia (ExxonMobil) dengan PT Cemerlang Energi Perkasa, PT LDC Indonesia dan PT Sinarmas Bio Energy. Dengan kontrak itu, ExxonMobil mendapatkan pasokan total 73.050 KL.

Begitu juga dengan Petro Andalan Nusantara yang berkontrak dengan PT Wilmar Bioenergi Indonesia, PT Wilmar Nabati Indonesia, dan PT Multi Nabati Sulawesi. Total pasokannya mencapai 60.000 KL.

Sebelum mulai berlaku pada 1 September 2018, PT Pertamina (Persero) sempat mengalami kendala karena belum juga menandatangani kontrak dengan pemasok FAME.

Pangkal masalahnya lantaran banyak produsen FAME yang keberatan mengantarkan pasokan ke 52 titik terminal BBM Pertamina yang berada di daerah terpencil.

Pada akhirnya disepakati jalan keluar yakni produsen FAME hanya akan memasok ke 13 tangki utama Pertamina, lalu dicampur di situ, baru akan dipasok ke 52 depot.

Kendati sudah ada kesepakatan, pada pelaksanaannya Pertamina tetap mengalami masalah kekurangan pasokan FAME. Tiga pekan pasca-kebijakan B20 berlaku, sekitar 43 dari 112 terminal BBM Pertamina belum menerima penyaluran FAME.

Alhasil, program yang sejalan dengan upaya penyelamatan lingkungan ini tidak berjalan lancar. Pemerintah pun mengintervensi dengan memutuskan mengubah skema penyaluran FAME ke Pertamina.

Mulai Desember 2018, badan usaha pemasok FAME hanya akan memasok barang ke beberapa lokasi terminal saja. Setelah dari situ, Pertamina yang akan menyalurkan campuran solar biodiesel itu sendiri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution turut meminta Pertamina untuk mengurangi lokasi pencampuran biodesel. Mengutip detikcom, Darmin beranggapan, semakin banyak titik lokasi pencampuran, maka jumlah kapal pengiriman otomatis bertambah.

Darmin juga meminta Pertamina atau badan usaha pemasok FAME untuk menyiapkan penyimpanan apung atau floating storage untuk menyimpan FAME. Darmin pun optimistis, jika ini dijalankan, maka kebijakan B20 akan berjalan optimal pada Desember 2018.

Secara terpisah, Direktur Jenderal EBTKE Rida Mulyana mengaku Pertamina bersama pemerintah dan badan usaha pemasok FAME telah sepakat akan memangkas jumlah titik penyaluran dari 112 menjadi 25 per 1 Januari 2019.

Sebanyak 22 di antaranya merupakan terminal BBM dan tiga lainnya adalah kilang pengolahan. "Pertimbangannya dengan melihat efektivitas, kemampuan, efisiensi, serta mempertimbangkan ketersediaan kapal," ujar Rida, dikutip dari CNN Indonesia, Selasa (20/11/2018).

Data yang dipaparkan Pertamina di Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunjukkan, sepanjang periode 1 September hingga 25 September 2018, hanya ada 224.607 KL FAME yang terealisasi. Jumlah ini hanyalah 62 persen dari pasokan FAME yang dipesan Pertamina dari badan usaha dengan total 431.681 KL per September 2018.
Kebijakan impor Solar B20 rawan celah korupsi


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...-celah-korupsi

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Kebijakan impor Solar B20 rawan celah korupsi Dahnil dan dugaan penggelembungan dana kemah

- Kebijakan impor Solar B20 rawan celah korupsi Upaya KPK menekan jumlah politisi korupsi

- Kebijakan impor Solar B20 rawan celah korupsi Merawat cagar budaya, mencatat peradaban

Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!


×
GDP Network
© 2018 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di