alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Beritagar.id /
Upaya KPK menekan jumlah politisi korupsi
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5bf8fe03529a45d7418b458a/upaya-kpk-menekan-jumlah-politisi-korupsi

Upaya KPK menekan jumlah politisi korupsi

Upaya KPK menekan jumlah politisi korupsi
Puluhan pelajar SDN Guntur 03 Pagi mengunjungi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Selasa (9/10/2018).
Sebagian besar perkara korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melibatkan dan berhubungan dengan politikus. Untuk itu, KPK akan melibatkan 16 partai politik dalam Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) ke-13 pada 4 Desember 2018 di Jakarta.

Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi digelar sejak 2006 bertepatan dengan hari antikorupsi sedunia. Pada 2017, konferensi nasional ini bertemakan komitmen nasional dalam menindaklanjuti hasil review implementasi konvensi PBB antikorupsi. Tahun ini, tema konferensi adalah mewujudkan sistem integritas partai politik di Indonesia.

"Ini merupakan KNPK pertama yang menempatkan partai politik sebagai perhatian utama," kata juru bicara KPK Febri Diansyah melalui Antaranews.

Partai politik yang diundang KPK untuk hadir dalam konferensi tersebut yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Garuda, dan Partai Berkarya.

KPK juga mengundang Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi, kata Febri, berangkat dari pemahaman pentingnya persepsi dan gerakan bersama dalam pemberantasan korupsi dengan melibatkan partai politik. Selama ini, penanganan perkara KPK banyak yang menjerat politikus.

Sejak KPK berdiri, sekitar 61,17 persen pelaku diproses dalam kasus korupsi yang berdimensi politik, yaitu 69 orang anggota DPR RI, 149 orang anggota DPRD, 104 Kepala Daerah, dan 223 orang pihak lain yang terkait dalam perkara tersebut.

Para politikus itu berasal dari semua jenjang, termasuk ketua umumnya. Beberapa nama ketua umum partai yang berkasus dengan KPK antara lain, Anas Urbaningrum dari Partai Demokrat, Luthfi Hasan Ishaaq (PKS), Suryadharma Ali (PPP), serta Setya Novanto (Partai Golkar).

Kasus korupsi selalu muncul setiap tahun tanpa jeda. Berdasarkan data Mahkamah Agung yang diolah Lokadata Beritagar.id, kasus korupsi yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah) paling banyak terjadi pada 2009 sebanyak 203 kasus.

Menjelang Pemilu 2019, kata Febri, kedudukan parpol semakin strategis. Partai sebagai pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden serta mengisi kursi DPR dan DPRD.

Oleh karena itu, menurut Febri, 16 parpol yang akan mengikuti kontestasi politik pada 2019 nanti berperan penting dalam menghasilkan wakil-wakil rakyat, presiden, dan wakil presiden yang berkualitas dan berintegritas yang akan memimpin Indonesia untuk lima tahun ke depan.

Febri menambahkan pembangunan sistem integritas menjadi salah upaya yang penting dilakukan. Berdasarkan hasil kajian KPK bersama LIPI, KPK merekomendasikan agar dibangunnya sistem integritas partai politik yang merupakan perangkat kebijakan yang dibangun oleh partai politik.

KPK telah mengidentifikasi empat masalah utama yang menyebabkan kurangnya integritas parpol. Pertama, tidak ada standar etika politik dan politisi. Kedua, sistem rekruitmen yang tidak berstandar. Ketiga sistem kaderisasi berjenjang dan belum terlembaga. Keempat, kecilnya pendanaan partai politik dari pemerintah.

Sementara itu, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo akan menggandeng KPK untuk memberikan pembekalan kepada para anggota DPR RI baru periode 2019-2024. Menurutnya, pembekalan tersebut sangat diperlukan sebagai salah satu upaya meningkatkan pencegahan korupsi di tingkat parlemen.

DPR, kata Bambang, seharusnya menjadi etalase utama dari wajah partai politik yang ada di Indonesia. Anggota legislatif merupakan perpanjangan tangan partai politik di Parlemen.

"Baik buruknya wajah partai politik sangat dipengaruhi anggotanya di Parlemen. Jika anggota legislatif banyak terlibat korupsi, marwah, harkat, dan derajat partai politiknya niscaya akan turun di mata masyarakat," ujar Bambang dilansir Detikcom.

Politikus Partai Golkar ini menambahkan, DPR RI juga mengajak KPK bekerja sama untuk memberikan penghargaan kepada partai politik yang anggota dewannya tidak satu pun terlibat kasus korupsi.

Pemberian penghargaan tersebut diharapkan memacu semangat partai politik untuk selalu mengawasi para kadernya di parlemen agar tidak terjerumus dalam kubangan korupsi.
Upaya KPK menekan jumlah politisi korupsi


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...litisi-korupsi

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Upaya KPK menekan jumlah politisi korupsi Merawat cagar budaya, mencatat peradaban

- Upaya KPK menekan jumlah politisi korupsi Jelang akhir masa jabatan, kinerja DPR tetap jeblok

- Upaya KPK menekan jumlah politisi korupsi Boeing, paus sperma, Ibu Nuril, hingga ranking CPNS

Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!


×
GDP Network
© 2018 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di