alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Komnas HAM Desak Kejagung Hapus Aplikasi Pelaporan Aliran Sesat
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5bf8bc6e947868243c8b456b/komnas-ham-desak-kejagung-hapus-aplikasi-pelaporan-aliran-sesat

Komnas HAM Desak Kejagung Hapus Aplikasi Pelaporan Aliran Sesat

Komnas HAM Desak Kejagung Hapus Aplikasi Pelaporan Aliran Sesat

Danu Damarjati - detikNews

Komnas HAM Desak Kejagung Hapus Aplikasi Pelaporan Aliran Sesat

Aplikasi Smart Pakem (Faiq Hidayat/detikcom)

Jakarta - Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta meluncurkan aplikasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat. Menurut Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), aplikasi itu berpotensi melanggar HAM, memicu kegaduhan, dan bertentangan dengan semangat toleransi terhadap keberagaman. 

"Kami mendesak Kejati dan Kejagung menghapus aplikasi itu," kata komisioner Komnas HAM Choirul Anam kepadadetikcom, Sabtu (24/11/2018).

Aplikasi semacam itu berpotensi membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan. Yang paling dirugikan, menurut Anam, adalah penghayat aliran kepercayaan. Alasan pencegahan terhadap persekusi yang mendasari diluncurkannya aplikasi itu tak bisa diterima Komnas HAM.

"Itu menyeret negara untuk mengurusi kepercayaan orang lain. Itu catatan buruk. Itu menambah lukanya kaum penghayat kepercayaan. Soal toleransi beragama, lebih baik serahkan ke penghayatnya," kata Anam.

Disebutnya, aplikasi itu bisa membahayakan HAM dan demokratisasi di Indonesia. Padahal pemerintah, kata Anam, sedang gencar berusaha membangun sikap toleran dan stabilitas kehidupan di dalam negeri. 

"Ini pertama kali ada aplikasi semacam ini dan membahayakan HAM serta demokrasi di Indonesia. Ini kontraproduktif terhadap usaha-usaha pemerintah. Jaksa Agung harus menurunkan aplikasi tersebut agar tak bertentangan dengan upaya-upaya pemerintah membangun demokrasi," kata Anam.

Asintel Kejati DKI Yulianto mengatakan aplikasi yang diberi nama Smart Pakem ini dibuat untuk mengetahui perkembangan dan memudahkan pengawasan aktivitas aliran keagamaan serta aliran kepercayaan. Aplikasi ini juga untuk mencegah persekusi oleh warga terhadap suatu ormas atau aliran kepercayaan yang dianggap menyimpang.

"Melihat perkembangan aliran kepercayaan sangat meningkat maka pentingnya aplikasi Smart Pakem untuk sarana komunikasi masyarakat dengan tim Pakem (Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat) DKI Jakarta karena sekarang ini banyak terjadi perkembangan kesenjangan konflik agama sehingga dibutuhkan informasi tentang aliran keagamaan dan aliran kepercayaan," ucap Yulianto dalam keterangan kepadadetikcom, Jumat (23/11/2018).

Sementara itu, Kasipenkum Kejati DKI Nirwan Nawawi menjelaskan aplikasi ini berisi beberapa fitur folder fatwa MUI, aliran keagamaan, aliran kepercayaan, ormas, informasi, dan laporan pengaduan. Aplikasi Smart Pakem juga bisa mengetahui semua data aliran di Jakarta, mengetahui daerah aliran kepercayaan dan keagamaan, sarana diskusi, serta pengaduan masyarakat.

"Aplikasi ini menerima pengaduan masyarakat apabila menemukan indikasi kelompok aliran kepercayaan atau ormas yang menyimpang," ucap Nirwan. (dnu/fai)

https://m.detik.com/news/berita/4314...-aliran-sesat#

Setuju dengan hal ini
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
bukannya bagus.
biar nanti bisa dicek sesat tidaknya
dr pd didiemin kagag ada saluran mengadu
bisa2 masyarakat yg resah jd main persekusi lah main serbu lah.
Balasan post masmomon
Quote:


Yg bakal nentuin sesat engga siapa?

Contoh aja kayak syiah, ahmadiyya, sudah pasti kena cap sesat

Ada gk ada app itu, sudah pasti tetep kena persekusi, apalagi kalo di adukan, persekusi jadi legal

Bahkan aktor2nya yg bikin fawa sesat dianggap dindu nuffin, malah diangkat jadi cawapres
Diubah oleh rickreckt
Quote:
mending di hapus aja, justru jd pemicu konflik n diskriminasi
Balasan post rickreckt
Quote:

yg nentuin ya dr mui nya.
atau klo perlu dr pengadilan..
tujuan dr pelapoean kan biar bisa di cek.
pas dicek hasil kagag sesat ya lanjut
klo sesat ya ditindak.
minimal mengurangi keresahan masyarakat setempat.
persekusi mungkin masih ada tp minimal bisa diminimalisir dg pelaporan.

Baik atau buruknya suatu kepercayaan bukan dinilai dari diakui oleh negara atau tidak, tetapi justru dari fakta aktual kelakuan para pemeluknya.

Ada satu agama yg diakui resmi oleh negara, tapi pemeluknya malah hobi ngebom bunuh diri.

Di sisi lain ada aliran kepercayaan tradisional yg dianggap sesat oleh sebagian orang tapi justru kelakuan pemeluknya jauh lebih damai dan patut diteladani.

Intinya...memilih agama pun harus pakai logika dan akal sehat. Jangan ikut ikutan atau sekedar nurut sama keluarga. Otak wajib dipake emoticon-shakehand
Diubah oleh balonkempes
Balasan post masmomon
Quote:


Yang ada kayak yg sudah2, MUI (maruk) ngeluarin fatwa sesat, terus persekusi jadi rame2 dan legal

Nih dari butir pancasila

2. Hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup.

3. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

4. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.
Balasan post masmomon
Quote:


yup
komnas hamburger kn dari dlu g jelas
emoticon-Traveller
hapus sajalah

Yg ditakutkan banyak aliran kepercayaan di negeri ini malah dilaporkan sesat oleh kaum kaum radikal intoleran pemilik kapling surga

khilapuk yg nyata ancaman untuk negara aja malah engga dicap sbg aliran sesat.

Anggotanya malah show off di medsos bwat nantangin pemerintah.
emoticon-Cape d...
Diubah oleh ontapesek
UUD 1945 pasal 29 ayat 2 cuma konsep
Balasan post masmomon
Quote:

oh, ormas plin plan temennya fpi yg buang muka waktu gnpf mui viral itu ya? manusia kayak si tengku itu kan?

justru sampe skrg mui masih tidak mendukung kebebasan penghayat kepercayaan.

ini lah gue sebut semua muslim sama saja. kayak lu ini.
teroris dan non teroris itu bukan masalah oknum, tapi masalah siapa yg berani bertindak dan siapa yg gak.

emoticon-Traveller
Quote:


Klo skrg mah...

Modal cosplay religius dah bs cr pengikut... Dpt setoran duit "amal"



emoticon-Big Grin
Aplikasi Pelaporan Aliran Menyimpang Buatan Jaksa Tuai Kontroversi

Andi Saputra - detikNews

Komnas HAM Desak Kejagung Hapus Aplikasi Pelaporan Aliran Sesat

Aplikasi Smart Pakem (Screenshot)

Jakarta - Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta meluncurkan aplikasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat. YLBHI menganggap aplikasi yang diberi nama Smart Pakem itu dianggap dapat memicu konflik di masyarakat.

Dalam siaran pers Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI) yang diterima detikcom, Minggu (25/11/2018), berdasarkan penjelasan Kejati DKI, aplikasi ini berisi beberapa fitur. Di antaranya fatwa MUI, aliran keagamaan, aliran kepercayaan, ormas, informasi, dan laporan pengaduan. Juga data aliran yang ada di Jakarta, di daerah mana ada aliran kepercayaan dan aliran keagamaan, mengetahui aliran keagamaan dan aliran kepercayaan yang dilarang, serta dilengkapi penyebab pelarangan oleh pemerintah dan wadah pengaduan masyarakat tentang aliran yang berkembang di Jakarta. 

"Dengan kondisi seperti tersebut di atas, adanya aplikasi ini justru akan memicu peningkatan konflik di antara masyarakat dan membuat kelompok atau individu penganut agama atau keyakinan yang dituduh sesat semakin rentan keselamatannya, baik jiwa maupun harta bendanya," tulis siaran pers YLBHI.

YLBHI meminta kejaksaan menghapus aplikasi tersebut. Dia menegaskan, negara harus menjamin warganya memeluk agama dan kepercayaan.

"Berdasarkan hal-hal di atas, kami meminta Kejaksaan Agung menjalankan wewenangnya dan meminta Kajati DKI untuk membatalkan aplikasi Pakem," tutup YLBHI dalam keterangan tersebut.

Sebelum YLBHI, Komnas HAM juga mengkritik aplikasi tersebut. Menurut Komnas HAM, aplikasi itu berpotensi melanggar HAM, memicu kegaduhan, dan bertentangan dengan semangat toleransi terhadap keberagaman. 

"Kami mendesak Kejati dan Kejagung menghapus aplikasi itu," kata komisioner Komnas HAM Choirul Anam kepada detikcom, Sabtu (24/11).

Sedangkan Kasipenkum Kejati DKI Nirwan Nawawi menjelaskan, aplikasi ini nantinya bisa dimanfaatkan warga untuk melaporkan ormas atau aliran kepercayaan yang dianggap menyimpang.

"Aplikasi ini menerima pengaduan masyarakat apabila menemukan indikasi kelompok aliran kepercayaan atau ormas yang menyimpang," ucap Nirwan.(asp/rvk)

https://m.detik.com/news/berita/d-43...ai-kontroversi


×
GDP Network
© 2018 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di