alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Beritagar.id /
Jelang akhir masa jabatan, kinerja DPR tetap jeblok
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5bf8b20dc0d77014098b4590/jelang-akhir-masa-jabatan-kinerja-dpr-tetap-jeblok

Jelang akhir masa jabatan, kinerja DPR tetap jeblok

Jelang akhir masa jabatan, kinerja DPR tetap jeblok
Anggota DPR duduk di antara deretan kursi kosong saat hadir pada Rapat Paripurna ke-8 Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2018-2019 di Jakarta, Rabu (21/11/2018). Di jelang akhir masa jabatan, masih banyak anggota DPR yang bolos kerja.
Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selama masa sidang I 2018-2019 jeblok.

Keburukan itu antara lain rendahnya kinerja legislasi (pembuatan undang-undang), lemahnya fungsi pengawasan anggaran, ruang rapat yang kosong, serta pimpinan yang terjerat kasus korupsi.

Peneliti Formappi Lucius Karus menjelaskan, kinerja legislasi DPR periode ini adalah yang terburuk sejak era reformasi bergulir. Untuk tahun pertama, ada tiga RUU yang disahkan. Tahun kedua naik menjadi 10 RUU. Tahun berikutnya turun lagi, hanya enam RUU. Pada tahun ke empat, hanya ada empat RUU yang disahkan oleh DPR.

Lucius menyatakan, DPR adalah legislator utama pembentuk Undang-Undang. "Sehingga, mestinya tidak ada lagi alasan bagi DPR untuk lari dari tanggung jawabnya," kata Lucius, Jum'at (23/11/2018) seperti dikutip dari Kontan.co.id.

Peneliti Formappi lainnya, M. Djadjiono menyatakan, DPR tidak bersikap kritis dalam membahas Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau RAPBN 2019. Padahal, kata Djadjiono, DPR memungkinkan untuk bersikap sebaliknya.

Menurut Djadjiono Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang MD3, DPR memungkinkan untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan dalam membahas RUU APBN yang diajukan oleh Presiden. “Sekalipun begitu, amanat konstitusional untuk kritis tersebut ada di antaranya yang tidak dimanfaatkan,” kata dia seperti dikutip dari Tempo.co., Jumat (23/11/2018)

DPR malah memberi penghargaan bagi Kementerian atau Lembaga dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan menambahkan pagu anggaran pada tahun anggaran berikutnya.

Direktur Eksekutif Formappi, I Made Leo Wiratma menyatakan, DPR seharusnya bisa menekan anggaran yang tidak diperlukan, bukan malah memberi yang lebih banyak.

Dalam Rancangan APBN 2019, pemerintah mengajukan sekitar Rp2.200 triliun. Tapi setelah dirapatkan, DPR ternyata malah memberikan persetujuan Rp2.461 triliun.

"Jadi ada suatu penambahan Rp200 triliun. Mestinya sebagai lembaga pengawas justru harus bisa menekan pemerintah untuk mengurangi pengeluaran sehingga keuangan negara bisa hanya untuk yang diperlukan," kata dia seperti dipetik dari detikcom.

Selain dua borok itu, kehadiran masih menjadi masalah utama DPR. Djadijono menuturkan, tingkat kehadiran anggota DPR dalam rapat paripurna minim, sehingga tak jarang mengakibatkan rapat paripurna tertunda-tunda. Salah satu contohnya adalah rapat paripurna peringatan ulang tahun DPR, Agustus lalu. Dari 560 anggota DPR, hanya 161 yang hadir. Sebanyak 67 anggota dewan mengajukan izin, sisanya tak jelas.

Dalam rapat paripurna yang sangat penting, kata Djadijono, seperti pada 31 Agustus soal keputusan mengenai APBN 2019, masih ada anggota DPR yang bolos. “Kalau tidak memenuhi kuorum dan diambil keputusan juga ini sesuatu yang aneh, absah atau tidak,” tutur Djadijono seperti dikutip dari Kompas.com.
Jelang akhir masa jabatan, kinerja DPR tetap jeblok
Absensi anggota DPR dalam rapat paripurna.
Tak hanya bolos, korupsi masih menjadi kegemaran anggota DPR. Bahkan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, juga ikut mengganyang duit publik dalam kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

Kinerja buruk ini sudah tak dibantah lagi. Ketua DPR Bambang 'Bamsoet' Soesatyo, Rabu (21/11/2018) menyatakan, dalam masa sidang II 2018-2019, mereka akan fokus pada empat RUU. Sebab, RUU tersebut sudah melalui 10 kali masa sidang namun tak juga selesai.

Keempat RUU tersebut adalah RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, RUU tentang Wawasan Nusantara, dan RUU tentang Kewirausahaan Nasional. "Diharapkan dapat segera diselesaikan pada masa persidangan ini," kata Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Jakarta, Rabu (21/11/2018) seperti dipetik dari republika.co.id.

Namun, target ini sangat bisa meleset. Sebab, kini sudah masuk masa kampanye Pemilihan Legislatif 2019. Hampir semua anggota DPR itu mencalonkan lagi. Dari 569 anggota, 529 di antaranya alias 94 persen mencalonkan diri lagi. Tapi Bamsoet tak mau hal ini menjadi alasan. "Tidak ada alasan karena sibuk berkampanye lalu kewajiban kita abaikan, kinerja merosot, dan kualitas produk legislasi menurun drastis. Itu semua tentu sangat tidak kita harapkan," kata Bamsoet.
Jelang akhir masa jabatan, kinerja DPR tetap jeblok


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...r-tetap-jeblok

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Jelang akhir masa jabatan, kinerja DPR tetap jeblok Boeing, paus sperma, Ibu Nuril, hingga ranking CPNS

- Jelang akhir masa jabatan, kinerja DPR tetap jeblok Jumlah investor saham melonjak

- Jelang akhir masa jabatan, kinerja DPR tetap jeblok Tiongkok kembali pancing ketegangan di Laut Cina Selatan

Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
piye nek dpr di bubarke wae..emoticon-Belgia emoticon-Blue Guy Bata (L)


×
GDP Network
© 2018 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di