"Salah satu syarat untuk bisa mengimpor vaksin, dia harus memiliki regulatory framework yang kuat sehingga keamanan vaksin, itu sesuai dengan standar keamanan internasional. Kalau dianggap belum kuat dia harus mengimpor melalui WHO," kata Febrian di sela pertemuan tersebut.

"Tidak semua negara memiliki BPOM sendiri yang bertangung jawab langsung ke Presiden. Jadi inilah yang kita tonjolkan, ini yang ingin kita bagi, supaya mereka punya kapasitas meningkatkan peraturan di dalam negerinya, dan kemandirian vaksin dan keberadaan obat-obatan," katanya lagi.