alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Kuda Troya Khilafah Menyusup ke Pemerintah?
4.56 stars - based on 9 vote 5 stars 0 stars
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5bf88b26ded770395a8b4567/kuda-troya-khilafah-menyusup-ke-pemerintah

Kuda Troya Khilafah Menyusup ke Pemerintah?

Kuda Troya Khilafah Menyusup ke Pemerintah?

TRIBUNNEWS.COM - Masih ingatkah kita akan kisah Kuda Troya? Dikutip dari Wikipedia, setelah pengepungan selama 10 tahun tidak membuahkan hasil, pasukan Yunani membangun sebuah kuda kayu raksasa dan menyembunyikan beberapa prajurit di dalamnya.

Pasukan Yunani berpura-pura berlayar pergi, lalu pasukan Troya menarik kuda kayu ini ke kota mereka sebagai lambang kemenangan.


Malam harinya, pasukan Yunani keluar dari kuda kayu tersebut dan membuka pintu gerbang untuk pasukan Yunani lainnya, yang kembali mendatangi kota Troya dengan memanfaatkan persembunyian malam. Pasukan Yunani memasuki kota Troya dan kemudian menghancurkannya, sehingga mengakhiri perang.

Apakah kini pemerintah Indonesia juga sudah disusupi kuda Troya untuk menghancurkan negara ini dari dalam?

Kekhawatiran tersebut tampaknya tak berlebihan. Simak saja data Kementerian Dalam Negeri yang mengutip hasil survei lembaga Alvara Strategi Indonesia pada Oktober 2017 yang menyatakan 19,4% Pegawai Negeri Sipil (PNS), atau kini disebut Aparatur Sipil Negara (ASN), tidak setuju dengan Pancasila, dan lebih percaya dengan ideologi Khilafah.

Di sisi lain, Badan Intelijen Negara (BIN) juga menyebut 41% atau 41 dari 100 masjid milik kementerian, lembaga, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah terpapar paham radikalisme. Rinciannya, 10 masjid di kementerian, 10 masjid di lembaga, dan 21 masjid milik BUMN.

Pernyataan BIN itu merujuk pada hasil survei Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) dan Rumah Kebangsaan, 29 September 2017 hingga 21 Oktober 2017, yang menyebut ada 41 masjid milik lembaga pemerintah di Jakarta yang terindikasi terpapar paham radikal.

Yang terbanyak terpapar paham radikal adalah masjid BUMN, yakni 21 masjid. Rinciannya, tujuh masjid dengan level paparan radikal berat, 13 masjid level sedang, dan satu masjid level rendah.

Pertanyaannya, bagaimana bisa ASN yang “mencari makan” dari negara, hendak mengganti ideologi negara, yakni Pancasila, dengan Khilafah? Bagaimana bisa pula para pegawai BUMN yang juga “mencari makan” dari negara, hendak mengganti Pancasila?

Khilafah adalah paham yang selama ini identik dan diusung Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), organisasi kemasyarakatan (ormas) yang sudah dilarang pemerintah Indonesia.

Apakah sudah sejak puluhan tahun lalu HTI berupaya “menyelundupkan” orang-orangnya menjadi ASN dan pegawai BUMN, dan pelan-pelan mulai merekrut ASN dan pegawai BUMN lainnya sehingga lama-lama bisa membesar dan akhirnya bisa mengganti Pancasila dengan Khilafah?

Kita tidak tahu pasti. Yang jelas, keberadaan 19,4% ASN yang anti Pancasila dan merebaknya paham radikal di kalangan pegawai BUMN menunjukkan pemerintah telah kecolongan. Telah terjadi keteledoran pemerintah dalam perekrutan ASN dan pegawai BUMN di masa lalu.

Dua kecenderungan tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah, jangan sampai negara ini bisa mereka hancurkan dari dalam, sebagaimana pasukan Yunani menghancurkan kota Troya dengan menyusup melalui kuda kayu.

Di luar ASN dan pegawai BUMN, HTI tampaknya juga sedang mencari celah untuk bisa “menyerang” Indonesia, antara lain melalui aksi-aksi demonstrasi berkedok agama yang mereka tunggangi, dan juga diskusi bertajuk “Syiar dan Silaturahim Kekhalifahan Islam se-Dunia 1440 H” dengan tema “Indonesia Titik Awal Kebangkitan Islam Dunia” di Bogor yang digagalkan polisi akhir pekan lalu.

Bagi pemerintah dan polisi, menghadapi diskusi tentang Khilafah tentu sangat dilematis atau bak makan buah simalakama: bila diizinkan maka paham Khilafah akan terus berkembang, bila tidak diizinkan maka pemerintah bisa dituduh macam-macam, seperti anti-demokrasi, anti-Islam bahkan memusuhi ulama.

Tapi baiklah, apa yang dilakukan Polri, khususnya Polres Bogor, yang menggagalkan diskusi tentang Khilafah dengan tidak menerbitkan izin acara tersebut, sudah tepat.

Bagaimana bisa orang-orang yang mengusung paham Khilafah, yang berarti menolak Pancasila dan demokrasi, minta diperlakukan demokratis? Kalau memang tidak percaya dengan demokrasi, mestinya mereka juga menolak perlakuan demokratis.

Ultimatum

Sebagaimana komunisme, paham Khilafah juga dilarang di Indonesia, karena kedua paham tersebut bertentangan dengan Pancasila.

Larangan terhadap paham Khilafah idem ditto dengan larangan terhadap HTI, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM No AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan Status Badan Hukum HTI.

Pencabutan dilakukan sebagai tindak lanjut atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 yang mengubah UU No 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Pada 7 Mei 2018, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan yang diajukan HTI. Gugatan bernomor 211/G/2017/PTUN.JKT tersebut didaftarkan HTI pada 13 Oktober 2017.

Ada tiga alasan pemerintah membubarkan HTI. Pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.

Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagaimana diatur dalam UU No 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Ketiga, aktivitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).


Bagaimana dengan nasib 19,4% ASN dan para pegawai BUMN yang anti-Pancasila dan pro-Khilafah?

Pemerintah harus mengambil tindakan tegas terhadap mereka, misalnya, dengan memberikan tindakan administratif, atau ultimatum apakah akan tetap menjadi ASN dengan kembali bersumpah setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan NKRI sebagaimana sumpah jabatan yang pernah mereka ucapkan, ataukah keluar dari ASN.

Betapa munafiknya bila mereka anti-Pancasila, tapi tetap “mencari makan” dari negara Indonesia yang menganut ideologi Pancasila.

Bagaimana kalau dipidanakan? Sepanjang tidak melakukan gerakan makar, mereka jelas tidak bisa dipidanakan, karena pemikiran seseorang memang tidak bisa dipidanakan. Kecuali bila pemikiran itu sudah mereka manifestasikan ke dalam perbuatan.

Adapun larangan terhadap komunisme tertuang dalam Ketetapan MPRS No XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi PKI, dan Larangan Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme.

Aturan kedua yang digunakan negara untuk memberangus komunisme ialah Pasal 107 UU No 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara, yang ditandatangani Presiden BJ Habibie pada 19 Mei 1999.

Ekstrem kiri seperti PKI dan komunisme, serta ekstrem kanan seperti HTI dan Khilafah, sama-sama telah dilarang di Indonesia. Lalu, ada apa dengan para ASN dan pegawai BUMN yang anti-Pacasila dan lebih percaya dengan Khilafah?


http://www.tribunnews.com/tribunners/2018/11/19/kuda-troya-khilafah-menyusup-ke-pemerintah?page=all.

PKI udah clear ya

Khilapak ini masih jadi duri dalam daging harus di proses cepat, jenis parasit berbahaya.

Next.... Uantek mengleng yg makan tidur berak di Indonesia tapi nyembah khomainis mengleng, menyanjung ras cuihna dan merendahkan saudara sebangsanya, biasanya merendahkan pakai ucapan "ras buabu", atau "uitem duekuil'.

Bersih2 internal untuk menghadapi ancaman eksternal. Menuju Indonesia Jaya

Quote:
Diubah oleh LordFaries
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
Halaman 1 dari 4
itulah orang2 munafik, lagaknya sok paling agamis. hujat2 pihak yg kasi penghidupan. klo konsisten ya berhenti dr kerjaannya baru hujat sepuasmu
Ini sangat berbahaya. Ideologi sesat khilafah ala isis yg menjadi pegangan kampret2 busuk parasit pembenci Jokowi hrs diberantas sampai ke akarnya
Wiranto aja anaknya pake cadar dan menantunya celanannya cingkrang dibiarin...
Lah nuduh2 orang kuda troya... Kualat lho wiranto dkk
Sebelum nuduh orang periksa dulu keluarga ente wir...
Ke orang lain berapi2 nuduh keluarga sendiri pakeannya sama dengan yang ente tuduh...
Mikir
emoticon-Ngakak emoticon-Ngakak emoticon-Ngakak

Sebelum nuduh liat dulu keluarga ente sendiri
Kuda Troya Khilafah Menyusup ke Pemerintah?
HTI makin kuat karena lemahnya kepemimpinan nasional dan hanya sibuk soal ekonomi saja
ekonomi baru bisa kuat kalo ada stabilitas
stabilitas hanya tercipta kalo kepemipinan nasional tegas dan berwibawa
tegas dan berwibawa artinya gak semuanya harus di sikapi dengan HAM HAM HAM, tapi juga dgn aksi militer dan berani tidak populer
yg udah udah, kepemimpinan nasional lebih mengutamakan popularitas utk bisa menang di pemilu pilkada mendatang, lebih mementingkan diri dan kelompoknya sendiri ketimbang kepentingan nasional
akibatnya terjadi pembiaran pembiaran yg makin menguatkan mereka mereka yg selama ini anti Pancasila dan anti pemerintah
celah itulah yg dimanfaatkan HTI, karena tahu pemerintah bisa ditekan dgn isu isu HAM, Pancasila, demokrasi, dan sejenisnya

kalo mau bandingkan head to head soal ketegasan kepemimpinan nasional, mngkin kita bisa belajar dari Soeharto kala hantam balik PKI usai G30S :

1. tangkap semua menteri yg setia sama Soekarno, ada 15 menteri kalo gak salah, pdhal belum tentu semuanya terlibat PKI, tapi soeharto gak mau ambil resiko
2. kandangin semua pasukan cakrabirawa (paspampres nya soekarno) - soeharto sampai kerahkan 4000 pasukan utk ini
3. kandangin Soekarno, bos nya sendiri, dgn alasan kesehatan (masih menghormati posisi Soekarno sebagai presiden, padahal sebenarnya sih itu bahasa halus aja, bahasa kasarnya di asingkan)
4. bantai jutaan pengikut PKI di pelosok daerah dgn cara memberikan license to kill pada warga masyarakat

oke lah kita tak perlu niru 100% kek gitu, tapi minimal harus berani tidak populer utk bisa lakukan tindakan tegas terukur terarah. masalahnya pemimpin jaman now gak berani berkorban (tidak populer).
Diubah oleh prabowosandii
ya karena di kampus radikalisme dibiarkan. orang2 radikal di kampus ya pasti lulus dan nyari kerja. mereka saat jd pns ya pasti nyebarin pahamnya lah. Solusinya ya banned itu mahasiswa mahasiswi yg radikal. dari tampilannya juga kelihatan lah mana yg radikal mana yg enggak
Yup emang ada sih PNS yang pro-Hizb ut-Tahrir emoticon-Embarrassment

Infiltrasi ke badan pemerintahan itu salah satu cara gerombolan khilafah untuk menegakkan khilafah

Jadi inget ISIS dulu waktu di Irak, ada petinggi tentara yang defect ke ISIS, tapi orang ga tau saat itu. Dia nyuruh anak buahnya libur, dianter pake bus. Taunya dibantailah semuanya sama si orang itu (Camp Speicher Massacre)
Diubah oleh schrodinger.cat
Kuda Troya Khilafah Menyusup ke Pemerintah?
Kuda Troya Khilafah Menyusup ke Pemerintah?
Balasan post prabowosandii
Quote:


Beda ideologi
Ini kan antara yg ngusung kilafah dan yg mau menindak seagama
Kl mau dikerasin, gw yakin indo jd suriah krn yg moderat pun akhirnya ikut yg radikal

Contoh nyata: abis bom surabaya, temen gw kuliah mau bikin gerakan anti radikalisme, dia buka pendaftaran di grup wa alumni
Dari sekitar 80an anggota wa, cm 8org yg daftar, dr 8, 5org kristen
Dan emang mrk udah beda, skg kl ada yg ultah dll ngucapinnya pake bhs arab, suka nyebar hoax keajaiban islam ky batu melayang di yerusalem dll, rame bgt hujat ahok dan prndukungnya di pilkada dki kmrn dll
Ini orang2 yg pas kuliah biasa aja loh, bukan yg anak hmi atau rohis dll, ada yg pas kuliah ngobat, dugem dll skg ikut 212
Dan ini dr kampus negri terkemuka
Kl mau dikerasin skg udah telat, mestinya pas mrk mulai masuk indo di awal 2000an
karena kalo dilarang bakal dibilang anti islam ya akhi emoticon-Leh Uga
Quote:
anti islam

sebelah mana ya
Pecat pecatin aja ASN yang kedapatan berpahaman radikal.. sapu bersih..
Terkait yang "next" itu ...
Bisa dipelajari terkait dengan pergaulan yang ada di Indonesia (atau beberapa daerah khususnya, karena tidak semua). Ada segmentasi yang terjadi secara alamiah (tidak seperti saat masa penjajahan dulu). Dimana segmentasi ini terjadi, selain timbul karena adanya kesenjangan (pada beberapa bidang, tidak melulu pada ranah ekonomi) ...juga muncul karena interaksi (negatif) antar pihak.
'Gak mungkin orang akan "merapat", bila dia diperlakukan secara bermusuhan (dicap kafir, komunis, babi dan sebagainya). "Area yang di tengah" pasti akan kosong dengan sendirinya, dan secara otomatis tentunya kemudian akan menyusul timbulnya polarisasi.
...
Terkait dengan "ancaman" itu, bila belum ada bukti konkrit seperti dua pihak yang dikemukakan sebelumnya, kiranya lebih tepat untuk disebut sebagai ... "layak untuk diwaspadai". Kiranya ini lebih "netral" kalau dbaikik dari sudut pandang terkait masalah pemikiran, karena kalau "ancaman" maka dalam pemikiran pun kemudian secara otomatis akan muncul "rasa permusuhan", kecuali bila laku pengembangan kasih sudah mencapai level yang tinggi.
Quote:


Baru tau ane pake celana cingkrang sama cadar itu auto khilafak emoticon-Bingung
Quote:


https://nasional.kompas.com/read/201...sasi-terlarang
Quote:


radikal = ga dukung jokul ?
Balasan post prabowosandii
Quote:


coy entar sama nasbung bakalan dikatain wiwi anti islam, anti ulama, anti umat, dan ujung2nya demo bersilid2

ngarti dikit lah kaum mereka sukanya playvictim sesuai SOP buat nyari simpati
teroris aj mereka bela kok, ap lg yg beginian jago banget emoticon-Malu
Akibat terlalu lama dibiarkan menyebar kan paham dimasyarakat. Dulu tiap jumat selalu dijejelin pamflet2 HTI yg provokatif dg janji2 semua gratis kalo khilafah berkuasa. Orang goblok mana coba yg tdk kepincut.
numpang nyimak gan emoticon-Traveller
Halaman 1 dari 4


×
GDP Network
© 2018 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di