alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Citizen Journalism /
PT KAI (Persero) Berhak Menaikan Tarif Sewa Sesuai Aturan yang Berlaku di Perusahaan
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5bf7b8c894786844028b4580/pt-kai-persero-berhak-menaikan-tarif-sewa-sesuai-aturan-yang-berlaku-di-perusahaan

PT KAI (Persero) Berhak Menaikan Tarif Sewa Sesuai Aturan yang Berlaku di Perusahaan

PT KAI (Persero) Berhak Menaikan Tarif Sewa Sesuai Aturan yang Berlaku di Perusahaan

Repost dari Kompasiana.comemoticon-Repostemoticon-Repost

Warga Dusun Gembongan, Desa Pabelan, Kecamatan Kartasura yang tinggal di lahan PT KAI (Persero) merasa keberatan atas kenaikan tarif sewa tanah yang selama ini mereka huni. Mereka merasa kenaikan tarif sewa sangat tinggi sehingga warga meminta hearing dengan komisi III DPRD Kabupaten Sukoharjo untuk mencari solusinya.

Dalam hearing yang diselenggarakan pada Selasa (20/11) lalu, para warga ingin mengetahui perhitungan tarif sewa secara gamblang serta bukti kepemilikan PT KAI (Persero) atas lahan tersebut.

Ditemui di kantor PT KAI (Persero) Daop 6 Yogyakarta, Wisny Tri Ariyanti selaku Manager Hukum Daop 6 menjelaskan bahwa alas hak atas lahan tersebut adalah Grondkaart yang merupakan bukti kepemilikan atas tanah pada masa pemerintah Belanda. Setelah Indonesia merdeka maka secara otomatis kekayaan pemerintah hindia belanda menjadi kekayaan Negara Republik Indonesia yang kemudian berdasarkan Staatsblad Nedelandsch Indie diserahkan kepadan DKARI (Djawatan Kereta Api Republik Indonesia) yang dibentuk pada tanggal 28 September 1945. Selain aset dari pemerintah Hindia Belanda, terdapat juga aset perusahaan kereta api swasta Belanda yang dinasionalisasi berdasarkan UU No 86 tahun 1958 serta PP Nomor 40 dan 41 tahun 1959. Maka secara yuridis aset perusahaan kereta api pada saat zaman Belanda beralih menjadi aset DKA yang sekarang sudah menjadi PT. KAI (Persero), oleh karena itu semua aset yang ada dalam Grondkaart otomatis menjadi milik Pemerintah Indonesia dan kemudian diserahkan pengelolaannya kepada perusahaan kereta api yaitu PT. KAI (Persero).

Posisi Grondkaart juga diperkuat dengan adanya surat dari Menteri Keuangan Nomor B-II/MK. 16/1994 tanggal 24 Januari 1995 yang ditujukan kepada kepala BPN. Dalam surat tersebut terdapat dua poin utama, pertama disebutkan bahwa tanah-tanah yang diuraikan dalam Grondkaart pada dasarnya merupakan kekayaan negara sebagai aktiva tetap Perumka yang sekarang berubah nama menjadi PT.KAI (Persero). Berkenaan dengan hal itu maka tanah-tanah tersebut perlu dimantapkan statusnya menjadi milik atau kekayaan Perumka atau yang dikenal dengan PT. KAI (Persero). Poin kedua dalam SK tersebut menyatakan terhadap tanah perumka yang diduduki pihak lain yang tidak berdasarkan kerjasama dengan Perumka atau PT. KAI (Persero) sekarang, agar tidak menerbitkan sertifikat atas nama pihak lain apabila tidak ada izin atau persetujuan dari Menteri Keuangan.

Dasar hukum yang digunakan oleh PT KAI (Persero) dalam pendayagunaan aset dan pedoman kerjasama dengan pihak lain adalah Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor PER -03/MBU:08/2017 serta PER-04/MBU/09/2017 tentang pedoman kerjasama Badan Usaha Milik Negara.

Selain itu, PT KAI (Persero) juga mempunyai kewajiban untuk menjaga aset sesuai dengan surat KPK tahun 2014. Ada empat pembahasan utama dalam surat tersebut, pertama melanjutkan proses sertifikasi terhadap aset milik PT KAI (Persero) berupa rumah perusahaan, tanah dan bangunan. Kedua melanjutkan proses penertiban rumah perusahaan dengan melakukan upaya penertiban dari pihak yang tidak berhak. Ketiga secara berkesinambungan menyelesaikan permasalahan status kepemilikan tanah dan bangunan dalam rangka program penertiban barang milik negara di lingkungan PT KAI (Persero). Keempat menyampaikan perkembangan pelaksanaan hal-hal tersebut di atas secara periodik (per 3 bulan) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

PT KAI (Persero) Berhak Menaikan Tarif Sewa Sesuai Aturan yang Berlaku di Perusahaan

Wisny juga menjelaskan bahwa perjanjian sewa menyewa ini bersifat hukum privat yaitu perjanjian sewa menyewa antara kedua pihak yang harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yakni adanya kesepakatan kedua belah pihak, dewasa atau kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek tertentu dan adanya kausa yang halal.

Terkait aturan tarif sewa, Tiyono selaku Manager Pengusahaan Aset PT KAI (Persero) Daop 6 Yogyakarta mengatakan bahwa tarif yang diterapkan mengacu pada Keputusan Direksi no Kep.U/KA.102/IV/I/KA.2016 tanggal 27 April 2016. Besaran tarif yang muncul pun didasarkan pada beberapa hal, pertama dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dimana melalui NJOP bisa diketahui klasifikasi tanah tersebut. Kedua dari Upah Minimun Regional (UMR). Ketiga dari perutukannya, apakah lahan tersebut digunakan untuk kebutuhan komersial atau non komersial, hunian untuk tempat tinggal maupun hunian campur. Keempat adalah luasan, dimana semakin luas lahan yang disewa maka tarif juga semakin besar.

Terkait kenaikan tarif yang dinilai cukup tinggi, Tiyono menjelaskan bahwa NJOP tahun 2009 kebelakang masih rendah sehingga tarif sewa yang dikenakan PT KAI (Persero) juga murah sedangkan saat ini NJOP di daerah tersebut sudah tinggi. Nilai NJOP di daerah tersebut bervariasi, nilai terendahnya Rp 802.000 dan tertingginya Rp 2.745.000. Tarif sewa yang saat ini diterapkan oleh PT KAI (Persero) Daop 6 Yogyakarta disesuaikan dengan lokasi masing-masing dan peruntukannya. Artinya perhitungan tarif sewa sudah dibuat seringan mungkin tanpa melanggar keputusan Direksi.

Pihak PT KAI (Persero) Daop 6 Yogyakarta juga telah melakukan sosialisasi kepada warga Gembongan terkait alur dan harga sewa terbaru pada tanggal 18 September 2018 lalu. Dalam sosialisasi ini tidak ada warga yang mengajukan pertanyaan, bahkan ada beberapa warga yang langsung mengurus sewa mereka.

Pemberlakuan tarif sesuai aturan masa berjalan dimulai tahun 2018 sedangkan yang masih memiliki tunggakan atau pemanfaatan sewa yang belum dibayarkan mengacu pada tarif terakhir pembayaran dengan kenaikan sebesar 5% setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa PT KAI (Persero) masih memberikan keringanan bagi warga.

Dalam melunasi pembayaran sewa, para penyewa diberikan kemudahan melakukan pembayaran melalui bank BRI setelah adanya penandatanganan perjanjian kerjasama. Bagi yang mempunyai tunggakan diberikan keringanan pembayaran dengan cara dapat dicicil maksimal tiga kali.

PT KAI (Persero) Daop 6 Yogyakarta juga menghimbau kepada para penyewa lahan khususnya yang ada di wilayah Daop 6 untuk tertib dalam administrasi. Sebagai penyewa apabila ingin melanjutkan kontrak seharusnya mereka mengajukan permohonan perpanjangan kontrak kepada PT KAI (Persero) selambat-lambatnya dua bulan sebelum masa perjanjian berakhir.

23/11/18
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!


×
GDP Network
© 2018 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di