alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Pak Jokowi kenapa relaksasi DNI, bukan buyback Indosat?
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5bf67524c0d7701b6e8b4575/pak-jokowi-kenapa-relaksasi-dni-bukan-buyback-indosat

Pak Jokowi kenapa relaksasi DNI, bukan buyback Indosat?

Pak Jokowi kenapa relaksasi DNI, bukan buyback Indosat?

JAKARTA (IndoTelko) - Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XVI yang diumumkan pemerintah pada Jumat (16/11) lalu terus mengundang perdebatan di media sosial.

Hal yang paling menjadi sorotan adalah rencana melakukan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI).

"Banyak orang salah membaca kebijakan ini, karena sebetulnya pemerintah tetap mendukung UMKM-K melalui relaksasi DNI 2018,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam keterangan di situs ekon.go.id, (19/11)

Dijelaskannya, kebijakan relaksasi DNI pada PKE XVI adalah untuk melakukan optimalisasi terhadap relaksasi DNI yang sudah dilakukan dua kali pada 2014 dan 2016, yang hasilnya masih belum optimal, dimana masih terdapat 51 bidang usaha yang investasinya tidak ada.

Isu relaksasi DNI menjadi hangat karena dari pemerintah sendiri terkesan gamang menentukan sektor yang akan dibuka 100% untuk investor asing.

Misalnya, untuk sektor Komunikasi dan Informasi (Kominfo).

Pada berita yang beredar di media massa (16/11) untuk sektor terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) seperti Perdagangan eceran melalui pemesanan pos dan internet, Warung Internet, Jasa sistem komunikasi data, Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi tetap, Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi bergerak, Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi layanan content (ringtone, sms premium, dsb), Pusat layanan informasi dan jasa nilai tambah telpon lainnya, Jasa akses internet (Internet Service Provider), Jasa internet telepon untuk keperluan publik, Jasa interkoneksi internet (NAP) dan jasa multimedia lainnya akan terbuka penuh bagi investor asing dibuka DNI-nya.

Namun, pada Minggu (18/11) data yang beredar berbeda dimana dinyatakan baru 28 bidang usaha yang disetujui perubahan DNI. Dalam informasi ini sektor TIK tak dicabut DNI-nya.

Terakhir pada Senin (19/11), sejumlah media memberitakan 25 bidang usaha akan dibuka 100% untuk asing. (Baca: Simpang siur isu DNI)

Dalam data ini untuk sektor TIK yang dimasukkan adalah Jasa sistem komunikasi, Penyelenggarakan jaringan telekomunikasi tetap, Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi bergerak, Penyelenggaraan jasa telekomunikasi layanan content, Pusat layanan informasi atau call center dan jasa nilai tambah telepon lainnya sektor Kominfo, Jasa akses internet, Jasa internet telepon untuk kepentingan publik, Jasa interkoneksi internet (NAP), dan jasa multimedia lainnya.

Jika mengacu pada Perpres nomor 44 tahun 2016 pada 12 Mei 2016 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal untuk jaringan tetap telekomunikasi, jaringan bergerak telekomunikasi, jasa telekomunikasi content (ring tone, SMS Premium, dan lainnya), call center dan jasa nilai tambah telekomunikasi, penyedia jasa internet, sistem komunikasi data, ITKP, jasa interkoneksi internet (NAP) hanya dibuka untuk investor asing hingga 67%.

Tak Matang
Sontak "umpan lambung" dari pemerintah ini menjadi santapan bagi oposisi.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang selama ini dikenal suka bersuara keras ke pemerintah dalam akun Twitter-nya pada 21 November 2018 menulis dikeluarkannya 54 bidang usaha dari daftar DNI sangat berbahaya karena mengizinkan modal asing masuk ke bidang-bidang usaha yang selama ini digeluti Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

"Saya menilai pemerintah ‘grusa-grusu’ dalam merilis kebijakan. Mereka tak melakukan studi dan analisis yang mendalam atas bidang usaha yang hendak dideregulasi. Dan itu buruk sekali," tulisnya.

Dicontohkannya, ide pembukaan jasa interkoneksi internet (NAP) bagi asing, sangat berbahaya. Kedaulatan itu bukan hanya bermatra darat, laut dan udara, tapi juga digital.

Merujuk pernyataan sejumlah perkumpulan profesional telekomunikasi, NAP itu merupakan batas teritorial digital, alias cyber border. Jika bisnis ini bisa 100% dimiliki asing, ini sama saja dengan menyerahkan batas kedaulatan kita untuk dikelola orang asing.

Tak sampai disitu, Fadli pun menilai menggelikan, di mana-mana Presiden bicara tentang era Revolusi Industri 4.0, namun infrastruktur vital ekosistem digitalnya mau diserahkan pada asing, dan pasar UMKM-nya mau dibuka kepada asing.

"Bagi saya, itu sangat ironis. Jadi, alih-alih merealisasikan janji kampanye melakukan buyback Indosat, Presiden @jokowi kini malah potensial sedang menyerahkan kedaulatan telekomunikasi kita kepada asing!" tegasnya. (Baca: Buyback Indosat)

Pak Jokowi kenapa relaksasi DNI, bukan buyback Indosat?

Disarankannya, sebelum mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi XVI, Pemerintah sebaiknya mengevaluasi paket-paket kebijakan ekonomi sebelumnya, apakah berjalan atau tidak, lalu apa dampaknya bagi perekonomian, positif ataukah negatif.

"Tapi kita tak pernah mendengar pemerintah melakukannya. Secara kuantitas, kebijakan deregulasi pemerintahan Presiden @jokowi ini ajaib. Bayangkan, dalam tiga tahun terakhir pemerintah telah merilis 16 paket kebijakan deregulasi," katanya.

Tanpa evaluasi. Padahal, dalam rentang 32 tahun, Orde Baru saja jumlah paket deregulasinya tak sampai sepuluh.

Dikatakannya, alasan pemerintah bahwa revisi DNI akan mendorong aliran modal masuk, sehingga bisa membantu memperbaiki nilai tukar Rupiah, tidak tepat

Sebab, pemerintah telah mengabaikan potensi destruktif kebijakan ini terhadap UMKM, yang selama ini telah menjadi penyangga perekonomian nasional.

Dipaparkannya, sejak dulu investasi asing sebenarnya bukan hal yang aneh, apalagi tabu. Namun, investasi asing mestinya hanya diizinkan pada bidang-bidang yang memerlukan modal besar dan teknologi tinggi saja.

"Tapi kenapa ini malah diizinkan masuk ke sektor UMKM? Apa gunanya investasi asing masuk jika ekonomi rakyat justru ambruk?" tanyanya.

Secara statistik 93,4% usaha di Indonesia adlh berjenis usaha kecil. Pelakunya pada 2018 sebanyak 58,97 juta orang. Sektor inilah yg telah menyerap 97% tenaga kerja kita.

Jika bidang usaha UMKM boleh dimasuki investasi asing, pertumbuhan ekonomi nantinya pasti akan kian ekslusif, karena dikuasai para investor besar. Sementara, para investor relatif kecil, yaitu para pelaku ekonomi rakyat, akan kian terdesak.

Fadli memahami sejak Januari hingga Oktober, defisit perdagangan mencapai US$5,51 miliar. Neraca pembayaran defisit US$31,2 miliar. Masalah-masalah tersebut perlu diatasi pemerintah. Namun cara mengatasinya tak bisa instan, apalagi membahayakan perekonomian rakyat.

Pemerintah mestinya berpikir bgmn caranya agar UMKM dalam negeri yang jumlahnya sangat banyak tadi terlibat dalam memperbaiki neraca perdagangan dan pembayaran. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah usaha mikro di Indonesia ada 58,91 juta unit, dan usaha kecil 59.260 unit.

Dari jumlah tadi, UMKM yg terhubung ke pasar ekspor jumlahnya ternyata masih kurang dari 5%. Selain itu, baru 3,79 juta pelaku UMKM, atau sekitar 6,4% saja, yg telah terhubung ke eCommerce. (Baca: Penolakan DNI)

"Ini kan memprihatinkan. Mestinya persoalan-persoalan inilah yang dipecahkan pemerintah untuk memperbaiki kinerja ekspor. Tanpa bantuan pemerintah pun UMKM kita sebenarnya sudah tumbuh dengan baik. Kontribusinya bagi PDB juga besar. Itu sebabnya, jika pemerintah tak bisa membantu UMKM, setidaknya mereka jangan sampai merugikan pelaku ekonomi rakyat dgn kebijakan-kebijakan kontraproduktif," tutupnya.

Sebelumnya, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menolak rencana relaksasi DNI. (Baca: Penolakan Relaksasi DNI)

APJII mengakui relaksasi DNI akan mengundang investasi luar negeri ke pelaku usaha terkait, namun itu hanya akan memberikan manfaat kepada segelintir pelaku usaha khususnya yang berskala besar.

Sedangkan yang lain atau sekitar 400-an pelaku usaha lainnya terkait sektor Kominfo akan tergilas habis, oleh segelintir pelaku usaha tersebut yang semakin mendapatkan empowerment dari investasi asing ini.

"Sehingga, hal itu jelas memiliki potensi untuk ‘membunuh’ pelaku usaha di sektor ini yang berskala UKM. Apalagi, sebagian besar anggota APJII adalah UKM,” ungkap Sekjen APJII, Henri Kasyfi Soemartono.

Sumber : https://www.indotelko.com/kanal?c=rm...uyback-indosat
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
Halaman 1 dari 2
Pak joko kenapa begitu kenapa tidak begini, kenapa begitu begini,, begitu begini.
Bosen..
Diubah oleh baybayz
posisi Indosat skg merugi sekian trilyun
kalo Jokowi tanda tangan pembelian Indosat, maka sudah bisa di katakan membuat kerugian negara
seperti karen atau dahlan iskan, pidana nya sudah masuk

kalo udah begitu, kelar udah pilpres, gak perlu lagi keliling pasar pake rambut pete emoticon-Embarrassment

makanya ngotot bgt kan, kalo bisa sebelum pemilu pilpres tandatangan. cling cling emoticon-Embarrassment
Diubah oleh sudarmadji-oye
indosat bukannya merugi ....
Diubah oleh kosong56
Soal relaksasi DNI ane kagak komen, belum paham baik buruknya.

Tapi soal buyback Indosat lebih mudah dimengerti kan? Karena gak menguntungkan. Buat satelit, udah ada satelit punya BRI.
Balasan post sudarmadji-oye
buy back indosat itu adalah salah satu janji kampanye pemilu dulu..itu janji keluar tanpa pemikiran yang matang makanya kena serang sekarang..nggak tahu apa jawabnya kalau di tanyain lagi
Balasan post brick_water
Quote:


namanya jg perusahaan, kadang diatas kadang dibawah atau malah bankrut

kalo ditanya paling jawabnya, gw ud move on, mantan yg dulu sekarang ud g sexy dulu emoticon-Malu
Saran ane sih jangan beli ISAT.. kinerja perusahaan parah, harga saham turun trs emoticon-Big Grin
Balasan post brick_water
Quote:


ah gak juga, emang janji nya kek gimana kalo boleh tau emoticon-Embarrassment
Balasan post brick_water
Quote:


tipikal kampret yang plintir janji2, jokowi sudah jelas bilang kalau ekonomi indonesia baik pertumbuhan 7%an
lagipula, kalaupun mencapai 7%, dan indosat sekarang buruk, terus merugi, kalah bersaing, tetap harus dilaksanakan gitu janjinya?
elo mau koar2 tetap saja salah jokowi karena gak bisa meramal masa depan gitu?
emoticon-Wakaka

kampret saja elo sono gih
njirrr Indosat yang suka ilang2an sinyal minta dibeli pake duit pajak ane...????

emoticon-Blue Guy Bata (L)
Balasan post sudarmadji-oye
Quote:


Makanya jangan janji buy back indosat

Mikir dulu mateng2, bikin hitung2an dulu baru janji, bukan terbalik janji dulu baru hitung2an akhirnya keluar jurus ngeles.

Rakyat kan gak minta buy back indosat, jokowi justru yang janji. Makanya jangan obral janji.

Contoh prabowo, TKN ngomong mau naekin gaji guru 20juta tapi prabowo nanya mau ambil uang darimana? Yang begini yang waras dan patut dicontoh karna realistis dan ga mau jadi tukang ngibul.

Coba sebelah kalo TKN nya ngomong gitu, pasti langsung diamini.
Diubah oleh Critical.4x
Balasan post Critical.4x
Quote:


masa?

emang janjinya jokowi kek gimana?
Balasan post MRHolmes
Balasan post sudarmadji-oye
Asal ada isp murah,stabil tanpa fup mau asing Aseng ya bolelahemoticon-Leh Uga
Balasan post brick_water
Balasan post brick_water
"Ke depan harus kita buy back, ambil kembali saham jadi milik kita sndiri. Oleh karena itu, ke depan pertumbuhan ekonomi kita harus di atas 7%," ungkap Jokowi.


emoticon-Embarrassmentemoticon-Embarrassment
Buybacknya tunggu untung, biar untung gimana??
Tunggu tahun 2030 emoticon-I Love Indonesia (S)
Balasan post sudarmadji-oye
Quote:


Hohh mau ngeles jokowi mau buy back klo ekonomi 7%?

Mengapa saat pemilu 2014 lalu rakyat dibiarkan misleading tentang janji PE 7% nanti sekarang karna tidak tercapai baru buru2 ngeles jokowi gak janji beli klo PE dibawah 7%.

Licik banget caranya bohongin rakyat.
Diubah oleh Critical.4x
Balasan post sudarmadji-oye
kalo secara laba, sih untung,, cek aja FR 2017 nya,

cuma ya itu, ..hehehe
Halaman 1 dari 2


×
GDP Network
© 2018 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di