alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Penyelesaian Polemik KCN Marunda: Tak Mungkin Ada Investasi Tanpa Ada Kepastian Hukum
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5bf66af960e24b48708b4576/penyelesaian-polemik-kcn-marunda-tak-mungkin-ada-investasi-tanpa-ada-kepastian-hukum

Penyelesaian Polemik KCN Marunda: Tak Mungkin Ada Investasi Tanpa Ada Kepastian Hukum

Indonesia masih perlu banyak belajar dari negara-negara lainnya mengenai penanganan permasalahan hukum pada dunia usaha. Selama ini persoalan mengenai kepastian hukum masih menjadi kendala yang sering membuat para investor ragu untuk menanamkan modalnya di Tanah Air.

Belum adanya kepastian hukum yang jelas tentu sangat bertolak belakang dengan keinginan pemerintah mendorong masuknya investasi asing ke dalam negeri. Tidak hanya kepastian hukum, turunnya peringkat kemudahan berusaha atau ease of doing dusiness (EODB) Indonesia dari peringkat ke-72 menjadi peringkat ke-73 juga menjadi tantangan bagi pemerintah.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengatakan sejumlah permasalahan hukum yang seringkali dikeluhkan para investor antara lain ialah masalah perizinan, regulasi yang tumpang tindih antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, permasalahan hukum baik secara perdata atau pidana yang belum ada kepastian hukum dan terlalu lama prosesnya, serta beberapa regulasi dari kementerian/lembaga pemerintahan yang justru dinilai dapat menghambat investasi.

Menurutnya, jika Indonesia tidak ingin tertinggal dari negara-negara lainnya dalam menarik peluang investasi, maka seluruh stakeholder terkait mulai dari pemerintah, kementerian/lembaga, dan pihak terkait lainnya harus saling bahu membahu untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.

“Jadi untuk mendorong investasi di Indonesia, seluruh stakeholder terkait harus benar-benar solid, dan jangan saling mengutamakan ego sektoral,” ujarnya kepada Bisnis.

Lebih lanjut, dia mengatakan regulasi yang diterbitkan pemerintah pada tingkat pusat, maupun daerah juga harus dibuat agar bisa menerima investasi dengan baik yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya terhadap pertumbuhan perekonomian nasional.

Yasonna menuturkan pengawalan kepada investor dalam penanaman modal tidak hanya dilakukan pada saat investasi akan masuk, tetapi pada seluruh tahapan. Hal itu mengacu pada prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang No.25/2007 tentang Penanaman Modal.

Beleid itu menyebutkan bahwa pemerintah menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses perizinan sampai dengan realisasi, dan bahkan berakhirnya kegiatan penanaman modal. Selain itu, pemerintah juga harus memberikan perlakuan yang sama bagi penanaman modal dalam negeri, dan penanam modal asing.

“Meskipun demikian, dia menegaskan setiap tawaran investasi harus tetap diseleksi dengan ketat dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional,” jelasnya.


Sumber: Harian Bisnis Indonesia
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
permasalahan ini malah membuat investor swasta berpikir ribuan kali untuk investasi di Indonesia atau malah mungkin ragu untuk investasi di Indonesia emoticon-Frown


×
GDP Network
© 2018 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di