alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Beritagar.id /
Survei integritas dan sarang suap di Sumut
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5bf65126de2cf282498b4580/survei-integritas-dan-sarang-suap-di-sumut

Survei integritas dan sarang suap di Sumut

Survei integritas dan sarang suap di Sumut
Pengunjung melihat lukisan kartun yang dipajang dalam Pameran Kartun Anti Korupsi di Balaikota Malang, Jawa Timur, Selasa (2/10/2018).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan Survei Penilaian Integritas 2017 di 36 kementerian/lembaga dan pemerintahan daerah. Hasil survei memperlihatkan bahwa Sumatra Utara (Sumut) menjadi sarang praktik suap/gratifikasi menurut pegawainya.

Praktik suap di Sumut diakui pegawai yang menjadi responden dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) 2017. Sebanyak 18 persen responden pegawai pemerintah Sumut pernah mendengar/melihat rekannya menerima suap/gratifikasi.

Persentase pengalaman suap/gratifikasi itu meningkat dibandingkan SPI 2016 (14%) sehingga menobatkan Sumut sebagai wilayah paling rawan suap. Posisi Sumut menggeser Banten yang turun drastis dari 21% pada 2016 menjadi 10 persen pada 2017.

Praktik suap di Sumut juga terjadi dalam promosi dan mutasi jabatan. Sebanyak 11 persen pegawai Sumut melihat/mendengar suap/gratifikasi kebijakan karir. Persentase yang sama juga terjadi di Kepulauan Riau.

Tak hanya suap/gratifikasi, Sumut pun dipercaya sebagai tempatnya penggelembungan anggaran. Sebanyak 35 persen responden pegawai Sumut percaya ada markup anggaran di instansinya. Posisi Sumut itu sama dengan Papua Barat dan Pemerintah Kota Palangkaraya.

Sumut memang telah menjadi juara suap, setidaknya dari pengakuan pegawainya. Namun, praktik suap gratifikasi itu muncul di semua peserta survei. Ada 1 dari 10 pegawai melihat/mendengar rekannya menerima suap. Di sisi lain, ada 3 dari 10 pengguna layanan melihat/mendengar rekannya menerima suap.

"Hal itu menandakan bahwa risiko korupsi dapat terjadi di semua lembaga," demikian laporan Direktorat Penelitian dan Pengembangan Kedeputian Bidang Pencegahan dalam penyampaian hasil Survei Penilaian Integritas 2017.
Survei integritas dan sarang suap di Sumut
Survei penilaian integritas 2017 berdasarkan pengalaman penerimaan suap yang diluncurkan KPK pada Rabu (21/11/2018).
Survei Penilaian Integritas merupakan penilaian integritas berbentuk survei yang telah dikembangkan oleh KPK sejak 2007. Survei Penilaian Integritas 2017 dilakukan terhadap 36 kementerian/lembaga, 15 pemerintah provinsi dan 15 pemerintah kabupaten/pemerintah kota.

Kementerian/lembaga yang menggelar survei adalah Mahkamah Agung, Kepolisian RI, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, dan Badan Pertahanan Nasional.

Provinsi yang berperan dalam survei ini adalah Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Banten, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

Survei ini juga diikuti Kota Banda Aceh, Kabupaten Deli Serdang, Kota Padang, Kota Pekanbaru, Kota Bengkulu, Kabupaten Klaten, Kota Madiun, Kota Tangerang, Kabupaten Badung, Kota Mataram, Kota Palangkaraya, Kota Banjarmasin, Kota Samarinda, Kota Palu, dan Kota Makasar.

Responden survei ini terdiri dari unsur internal lembaga pemerintah, eksternal dan tim ahli.

Jumlah responden internal yaitu 2.084 yang didominasi oleh staf/fungsional umum (60,1 persen). Ada juga pejabat utama, pejabat administrator, pejabat pengawas. Mereka harus bekerja minimal 1 tahun di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Adapun responden eksternal berjumlah 2.142 yang didominasi karyawan swasta. Mereka juga harus menggunakan layanan minimal sekali dalam 12 bulan terakhir.

Dimensi penilaian integritas meliputi budaya anti korupsi, pengelolaan anggaran, pengelolaan SDM, dan sistem antikorupsi.

Praktik suap/gratifikasi termasuk dalam kategori budaya organisai. Meski Sumut menjadi wilayah yang rawan suap, indeks integritasnya secara keseluruhan berada di tengah (60,79). Indeks integritas tertinggi berada di Pemerintah Kota Banda Aceh (77,39) dan terendah Papua (52,91).

Nilai Indeks mendekati 100 menunjukkan risiko korupsi rendah dan adanya kemampuan sistem untuk merespons kejadian korupsi dan pencegahannya secara lebih baik.

Nilai tinggi tidak berarti kejadian korupsi tidak akan terjadi karena korupsi sebagaimana tindak pidana lain dapat terjadi meski dalam sistem yang sudah mapan sekali pun.

"Bukan berarti tidak ada korupsi di sana, tidak juga. Ya, kita tahu sistem sebaik apapun juga orang akan mencari celah (melakukan korupsi)," kata Direktur Penelitian dan Pengembangan Kedeputian Bidang Pencegahan KPK Wawan Wardiana melalui Kompas.com.
Survei integritas dan sarang suap di Sumut


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...-suap-di-sumut

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Survei integritas dan sarang suap di Sumut Gaji guru Rp20 juta dalam pusaran pilpres

- Survei integritas dan sarang suap di Sumut Vonis 8 tahun untuk penerima suap Bakamla

- Survei integritas dan sarang suap di Sumut Amien Rais akan menjewer

Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!


×
GDP Network
© 2018 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di