alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Beritagar.id /
Vonis 8 tahun untuk penerima suap Bakamla
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5bf5ebe592523395418b456a/vonis-8-tahun-untuk-penerima-suap-bakamla

Vonis 8 tahun untuk penerima suap Bakamla

Vonis 8 tahun untuk penerima suap Bakamla
Sejumlah orang mengangkat peti jenazah pramugari pesawat Lion Air JT 610 Alfiani Hidayatul Solikah sebelum dimakamkan di rumah duka Desa Mojorejo, Kebonsari, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Rabu (14/11/2018).
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjatuhkan vonis 8 tahun penjara kepada mantan anggota Komisi I DPR RI Fayakhun Andriadi, Rabu (21/11/2018).

Fayakhun terbukti menerima suap sebesar $911.480 Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp12 miliar dalam proyek anggaran Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI.

Selain hukuman kurungan, Fayakhun turut dikenakan denda senilai Rp1 miliar subsider delapan bulan kurungan. Hak politik Fayakhun juga dicabut selama lima tahun setelah masa tahanannya selesai.

Dalam pertimbangannya, hakim menilai perbuatan Fayakhun tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas korupsi. Perbuatan Fayakhun juga mencederai amanat wakil rakyat di DPR RI.

Kendati terbukti bersalah, vonis yang dijatuhkan kepada Fayakhun lebih ringan dua tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sikap sopan Fayakhun selama persidangan, latar belakangnya yang tidak pernah dihukum, serta menyesali perbuatan, membuat hakim memutuskan untuk meringankan hukuman.

Selama proses persidangan, Fayakhun juga telah mengembalikan sebagian uang yang diterimanya itu.

Menanggapi vonis, Fayakhun mengaku akan pikir-pikir terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk mengajukan banding atau menerima putusan.

Fayakhun dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Suap yang diterima Fayakhun berasal dari Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia Fahmi Darmansyah melalui anak buahnya, Muhammad Adami Okta, dalam empat tahap. Fahmi dan anak buahnya sudah divonis oleh Tipikor lebih dulu.

Dalam pembacaan berita acara pemeriksaan (BAP) terhadap terpidana dengan vonis 2 tahun 8 bulan itu, Fahmi menyebut keterlibatan Fayakhun sebagai anggota DPR yang menerima aliran dana darinya. Namun, suami dari pesohor Inneke Koesherawati itu juga menyebut satu politisi lainnya, yakni Eva Sundari.

Dalam BAP itu, Fahmi mengaku pernah memberikan uang Rp24 miliar kepada staf khusus Kepala Bakamla, Ali Fahmi alias Fahmi Habsyu. Uang tersebut adalah imbalan sebesar 6 persen atas anggaran pengadaan satelit pengamatan Bakamla sebesar Rp400 miliar.

Dalam persidangan kasus yang sama dengan terpidana Nofel Hasan, mantan Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin disebut sebagai sosok yang mengenalkan Fayakhun kepada Ali Fahmi.

Ali Fahmi, yang juga politikus PDIP, disebut sebagai tokoh kunci sebab namanya selalu muncul dalam dokumen dakwaan dan keterangan di persidangan. Fahmi bahkan mengaku telah memberikan total Rp54 miliar kepada Ali Fahmi.

Pada persidangan dengan agenda pembacaan pledoi, Rabu (7/11/2018), Fayakhun mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya. "Saya meminta maaf kepada keluarga, Partai Golkar, masyarakat, dan pemerintah," kata Fayakhun, dikutip dari detikcom.

Kendati demikian, Fayakhun tetap mengaku tidak mengenal mantan Fahmi Darmansyah. Fayakhun juga mengaku tidak mengenal mantan Kabakamla Laksdya Arie Soedewo beserta staf khususnya, Ali Fahmi.

Fayakhun hanya mengakui bahwa suap yang diterimanya berasal dari Direktur PT Rohde and Schwarz Indonesia Erwin Arief.Fayakhun justru kembali menyebut nama TB Hasanuddin dalam pledoinya tersebut.

"Saya berandai-andai saat itu menolak tawaran Erwin, andai saja saya menolak permintaan tolong TB Hasanuddin, mungkin saya tidak duduk di sini," sebutnya.

KPK sudah pernah memanggil TB Hasanuddin pada awal Juli 2018. Usai diperiksa, TB Hasanuddin mengelak mengetahui adanya aliran dana Bakamla. Sampai sekarang, status politisi yang pernah ikut bertarung dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat ini masih sebatas saksi.

Kasus ini berawal ketika KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 14 Desember 2016, di kantor Bakamla. Saat itu KPK menetapkan tiga tersangka pemberi suap, yakni Fahmi Darmawansyah dan dua anak buahnya, Hardy Stefanus dan M Adami Okta. Ketiganya telah dijatuhi vonis oleh Pengadilan Tipikor.

Sementara itu, keempat pejabat Bakamla turut terseret karena diduga menerima suap, yakni Deputi Bidang Informasi Hukum dan Kerjasama Bakamla, Eko Susilo Hadi sebesar 100.000 dolar Singapura, $88.500 AS, dan Euro 10.000.

Penerima lainnya adalah Laksamana Pertama Bambang Udoyo, Direktur Data dan Informasi pada Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerjasama Bakamla. Bambang yang merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) menerima 105.000 dolar Singapura.

Pengadilan Militer Jakarta menghukum Bambang 4 tahun 6 bulan dan denda Rp200 juta pada 20 Desember 2017. Bambang juga dikeluarkan dari kesatuannya, TNI Angkatan Laut.

Uang suap juga, disebutkan dalam dakwaan, mengalir ke Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan sebesar 104.500 dolar Singapura, dan Tri Nanda Wicaksono selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sestama Bakamla sebesar Rp120 juta.
Vonis 8 tahun untuk penerima suap Bakamla


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...a-suap-bakamla

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Vonis 8 tahun untuk penerima suap Bakamla Amien Rais akan menjewer

- Vonis 8 tahun untuk penerima suap Bakamla Pemerintah buka lebar 25 bidang usaha untuk investor asing

- Vonis 8 tahun untuk penerima suap Bakamla Mengapa usaha ritel penting bagi perekonomian negara?

Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!


×
GDP Network
© 2018 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di