Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu saat diamankan ke gedung KPK, Jakarta, Minggu (18/11/2018). Politikus Partai Demokrat itu diamankan KPK usai tertangkap tangan suap proyek di Dinas PUPR Pakpak Bharat, Sumatera Utara.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan Bupati Pakpak Bharat, Sumatera Utara Remigo Yolando Berutu dan lima orang lainnya, Sabtu (17/11/2018). Mereka ditangkap di tiga tempat berbeda, di Jakarta, Medan, dan Bekasi.

Ketua KPK Agus Rahardjo menjelaskan, Remigo diduga menerima suap sebesar Rp550 juta terkait proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pemerintah Pakpak Bharat tahun anggaran 2018. Uang itu diterima dalam tiga kali penyerahan. Yakni Rp150 Juta pada Kamis (15/11/2018), Sehari kemudian, Jumat (16/11/2018) Rp250 juta, dan saat ditangkap tangan, Sabtu (17/11/2018) ada penyerahan sebesar Rp150 juta.

Agus menyebutkan, dalam perkara ini, Remigo diduga memerintahkan sejumlah orang dekatnya untuk mengumpulkan uang dari mitra yang mengerjakan proyek di lingkungan Kabupaten Pakpak Bharat terkait imbalan proyek.

Remigo ditangkap Remigo pun ditangkap bersama DAK yang merupakan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat. "Tim mendapatkan informasi akan ada penyerahan uang kepada Bupati, tim pun mengamankan DAK di kediaman RYB di Medan sesaat setelah penyerahan uang. Dari lokasi tim mengamankan uang sebesar Rp150 juta yang dimasukkan ke dalam tas kertas," ujarnya, saat konferensi pers di KPK, Jakarta, Minggu (18/11/2018) seperti dinukil dari CNN Indonesia.

Tim KPK lalu menangkap HSE, pihak swasta, pada Minggu (18/11) pukul 01.25 WIB di Medan. Sekitar pukul 04.00 WIB, KPK menangkap S, pegawai honorer di Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat di rumahnya di Medan.

Di Jakarta, pada Minggu (18/11/2018) dini hari, KPK mengamankan JBS, ajudan Remigo. Dia ditangkap di mes Pakpak Bharat. Pukul 06.00 WIB, KPK mengamankan RP, pihak swasta di rumahnya yang berada di Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat.

Agus menduga, uang suap itu salah satunya akan digunakan untuk mengamankan kasus yang menjerat istri bupati. Agus belum bisa menjelaskan secara perinci kasus yang ia maksud. "Sedang kami pelajari kasusnya apa, sedang ditangani oleh penegak hukum siapa, ini sedang kami dalami," ujar Agus dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Minggu (18/11/2018) seperti dinukil dari Kompas.com.

Dalam penelusuran Tempo, istri Bupati Pakpak Bharat, Made Tirta Kusuma Dewi disebut-sebut dalam kasus dugaan korupsi kegiatan fasilitasi peran serta tim penggerak PKK Kabupaten. Kasus tersebut ditangani Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Benarkah sangkaan KPK ini?

Remigo enggan menjawab. Usai diperiksa selama 12 jam, Senin (19/11/2018) dini hari ia bungkam kepada media. Menurut pantauan detikcom, Remigo keluar dengan raut wajah lemas. Ia bungkam saat dicecar beberapa pertanyaan oleh awak media, lalu menutupi wajahnya setelah masuk ke mobil tahanan KPK.

Demikian pula dengan DAK, yang keluar KPK pukul 03.24 WIB. DAK yang juga mengenakan rompi oranye diam seribu bahasa.

Sebagai penerima suap, Remigo, DAK dan HSE bakal dijerat pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

KPK masih mengembangkan tangkapan ini. Sebab, Remigo diduga bukan hanya terkait suap Dinas PUPR. "Diduga RYB instruksikan kepada para kepala dinas untuk mengamankan semua pengadaan proyek di dinas masing-masing," ujar Agus.

Tangkapan ini sangat memprihatinkan. Sebab Remigo menjadi kepala daerah yang ke 27 yang ditangkap tahun ini. Jika ditotal sejak KPK berdiri, Remigo menjadi kepala daerah ke 104 yang mengenakan rompi oranye KPK.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...-korupsi-istri

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Rilis awal KNKT akan menentukan sanksi Lion Air

- Bupati mengundurkan diri untuk urusi ayahnya

- 3 Poin penting dari Paket Kebijakan Ekonomi akhir tahun