Pesawat Merpati saat lepas landas di Bandara Internasional I Ngurah Rai, Bali, 19 Februari 2013.
Harapan untuk menghidupkan kembali maskapai Merpati Nusantara nyaris terkabul. Masalah keuangan yang membuat maskapai pelat merah ini harus berhenti beroperasi pada 1 Februari 2014, menemukan jalan keluarnya.

Direktur PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) Asep Ekanugraha mengumumkan perseroan berhasil mendapatkan suntikan modal sebesar Rp6,4 triliun dari perusahaan investasi dalam negeri, PT Intra Asia Corpora.

“Melalui program pencarian mitra strategis April-Juni 2018, Merpati berhasil memperoleh mitra strategis agar bisa kembali beroperasi,” tutur Asep dalam KONTAN, Senin (12/11/2018).

Catatan S&P Global Market yang dilansir Bloomberg menyebut, Intra Asia terafiliasi dengan Asuransi Intra Asia dan PT Cipendawa (pernah terdaftar di BEI dengan kode emiten CPDX).

Suntikan dana direncanakan bisa cair setelah keputusan hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Surabaya, Jawa Timur, keluar pada Rabu (14/11/2018). Keputusan itu akan menentukan apakah PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) dinyatakan pailit atau tidak.

Jika pengadilan berpihak pada Merpati, maka dana yang diinvestasikan Intra Asia akan turun secara bertahap dalam waktu yang berbeda disesuaikan dengan kebutuhan operasional perusahaan selama dua tahun.

Suntikan modal ini, sambung Asep, juga tidak akan digunakan untuk membayar utang Merpati.

Dana ini akan digunakan Merpati untuk membeli armada baru, suku cadang, dan infrastrukturnya. Asep mengatakan, Merpati akan tetap berfokus pada pada penerbangan perintis. Oleh karenanya, Merpati akan membeli pesawat khusus dengan kapasitas 20 penumpang.

Merpati berencana mengincar 10 destinasi wisata di Indonesia untuk rute domestik terbarunya. Sepuluh destinasi tersebut adalah Danau Toba (Sumatra Utara), Belitung (Bangka Belitung), Tanjung Lesung (Banten), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Candi Borobudur (Jawa Tengah), Gunung Bromo (Jawa Timur), Mandalika Lombok (Nusa Tenggara Barat), Pulau Komodo (Nusa Tenggara Timur), Taman Nasional Wakatobi (Sulawesi Tenggara), dan Morotai (Maluku Utara).

Kendati begitu, Merpati juga akan mencoba melebarkan sayapnya dengan merambah rute domestik-internasional dengan membeli pesawat berkapasitas 180 penumpang. Asep tidak memaparkan rute internasional yang dimaksud.

Dengan kembali beroperasinya Merpati, maka perseroan berharap bisa membayar kewajiban kepada para kreditur yang sudah tertunda selama bertahun-tahun. Merpati mematok rencana untuk bisa mengudara lagi pada 2019.

Untuk selanjutnya, Intra Asia berhak memiliki sebagian saham Merpati. Akan tetapi, belum diketahui pasti berapa jatah saham yang akan dikantongi investor ini.

“Persentase (saham) ada dalam hitungan, nanti sesuai persetujuan dari pemegang saham juga persetujuan Kementerian Keuangan,” sambung Asep, dinukil detikcom.

Di tempat terpisah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta pihak yang bersedia menyuntikkan modal ke Merpati sebaiknya memiliki rekam jejak yang jelas. Sebab, suntikan dana itu bukkan hanya berguna dalam memulihkan kondisi keuangan Merpati, tetapi juga memperbaiki kondisi perusahaan secara keseluruhan.

“Jangan hanya orang yang interested masuk ke Merpati tapi Cuma bawa nama tidak bawa keahlian, teknologi, uang…Jadi akhirnya cuma bawa nama saja,” tegas Sri Mulyani.

Oleh karenanya, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini meminta PT Perusahaan Pengelolaan Aset (Persero) atau PPA untuk melakukan uji tuntas (due diligence) terhadap semua skenario penyelamatan Merpati, termasuk soal penggunaan aliran modal dari investor swasta.

“Kalau mereka punya modalitas yang kredibel, kami siap mendukung dengan baik, karena buat pemerintah kalaupun perusahaan itu sekarang bangkrut, kami cuma mendapatkan sisa-sisa dari pinjaman yang sudah disalurkan, tetapi tidak bisa dikembalikan,” sambung Sri Mulyani dalam CNN Indonesia.
Utang mengalahkan aset
Dalam proses PKPU, Merpati tercatat mempunyai kewajiban utang mencapai Rp10,95 triliun. Perinciannya adalah tagihan kreditur preferen (prioritas) senilai Rp1,09 triliun, konkuren (tanpa jaminan) sebesar Rp5,99 triliun, dan separatis sebesar Rp3,87 triliun.

Tagihan separatis dimiliki oleh tiga kreditur, yakni Kemenkeu sebesar Rp2,66 triliun, Bank Mandiri sebesar Rp254,08 miliar, dan PT PPA sebesar Rp964,98 miliar.

Jumlah itu melebihi aset yang dimiliki Merpati hingga akhir Desember 2017 yang tercatat hanya Rp1,21 triliun. Posisi ekuitas maskapai ini bahkan minus hingga Rp9,51 triliun pada periode waktu yang sama.

Masalah semakin rumit ketika pemerintah menolak untuk ikut campur dalam menyelamatkan keuangan Merpati. Ujung-ujungnya, PKPU berlabuh di pengadilan.

Total utang Merpati yang diajukan kreditur di pengadilan mencapai Rp10,03 triliun. Awalnya persidangan memberikan tenggat hingga 3 November 2018 kepada Merpati untuk merestrukturisasi perusahaannya. Jika tidak maka perusahaan dinyatakan bangkrut. Belakangan, tenggat itu mundur lagi hingga 14 November 2018.

Kuasa hukum Merpati, Rizky Dwinanto, menilai keputusan penundaan sidang PKPU sebagai sebuah hal yang positif. Dalam lansiran Bisnis Indonesia, Rizky yakin pada akhirnya majelis hakim akan memutuskan untuk homologasi kasus ini mengingat banyak yang akan dikorbankan jika Merpati diputuskan pailit.

Homologasi adalah pengesahan oleh hakim atas persetujuan antara debitur dan kreditur untuk mengakhiri kepailitan.

“Kreditur konkuren ini tidak punya jaminan, lho. Bahkan, dia tidak tahu kapan akan dibayar oleh debitur, tapi mereka punya willingness untuk menunggu,” sebut Rizky, Rabu (7/11/2018).

Selain itu, Ketua Presidium Pilot Merpati R. Sardjito juga berharap hakim akan memutuskan untuk homologasi. Sebab, putusan diyakini bisa menciptakan peluang usaha dan lapangan pekerjaan baru.

Harapannya, Merpati dapat segera memenuhi seluruh kewajiban pembayaran utang dan sisa pesangon terhadap ribuan kreditur dan eks-karyawan.
Buntut pembelian pesawat
Masalah keuangan Merpati berawal pada tahun 2011, tepatnya ketika terjadi pembelian 15 pesawat MA-60 buatan Tiongkok oleh Merpati dengan harga $11,2 juta AS per unitnya (nilai tukar rupiah saat itu berkisar Rp10.000 per dolar AS).

Perjanjian pinjaman ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang a.n. Pemerintah Indonesia dengan The Export-Import Bank of China (CEXIM Bank) pada 5 Agustus 2008.

Antara menjelaskan, penandatanganan perjanjian pinjaman lunak ini dinilai sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Dan/Atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri, serta peraturan pelaksanaannya.

Perjanjian pinjaman dinyatakan efektif pada saat pihak CEXIM Bank menyampaikan "Notice of Effectiveness of The Loan Agreement" pada 30 Juni 2010, setelah perjanjian penerusan pinjaman ("Subsidiary Loan Agreement"/SLA) antara Pemerintah Indonesia dengan PT MNA ditandatangani pada 11 Juni 2010.

Dengan adanya SLA itu, maka Merpati diposisikan sebagai penerima barang sedangkan pembelian itu bisa dikategorikan sebagai utang Indonesia terhadap Tiongkok.

Pada 10 Februari 2014, Direktur Utama Merpati Asep Ekanugraha, menjelaskan lebih dari 50 persen utang Merpati adalah kepada pemerintah dan BUMN.

Kewajiban kepada pemerintah itu dalam bentuk "Subsidiary Loan Agreement/SLA" atau yang lazim disebut utang luar negeri pemerintah yang diteruskan kepada Merpati, dan utang kepada BUMN lainnya.

SLA pertama terjadi ketika Merpati membeli pesawat simulator jet, sedangkan SLA kedua pengadaan sebanyak 15 unit pesawat jenis MA-60. Tanggungan kepada pemerintah itu disebut berjumlah hingga Rp2 triliun.

Bukan hanya kepada pemerintah, Merpati juga terbebani utang kepada BUMN, khususnya PT Pertamina sebesar Rp1,38 triliun.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...i-terbang-lagi

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Korban pelecehan seksual, terpidana UU ITE

- Komitmen semu Donald Trump dan Kim Jong-un

- Sihir Alibaba bernama belanja