alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Beritagar.id /
500 Laporan korban fintech ilegal jadi perhatian LBH
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5be66e495a5163fd598b4589/500-laporan-korban-fintech-ilegal-jadi-perhatian-lbh

500 Laporan korban fintech ilegal jadi perhatian LBH

500 Laporan korban fintech ilegal jadi perhatian LBH
Ilustrasi pengaduan fintech
Terbongkarnya praktek ratusan perusahaan keuangan berbasis teknologi (fintech) pinjam meminjam (p2p lending) yang tidak terdaftar dan berizin alias ilegal berbuntut panjang. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menerima ratusan aduan soal itu.

LBH pun akhirnya membuka posko pengaduan bagi para nasabah yang merasa dirugikan. Posko ini dibuka mulai 4-25 November 2018 melalui situs www.bantuanhukum.or.id.

Hingga Rabu (7/11/2018), setidaknya ada 500 laporan yang masuk. Angka ini merupakan akumulasi dari aduan yang dilayangkan sejak 2016 hingga dibukanya posko pada November 2018. Jumlah ini diperkirakan masih bisa berubah, mempertimbangkan adanya laporan ganda.

Pengacara Publik LBH Jakarta, Jeanny Silvia Sari Sirait, pun menjelaskan rata-rata pengaduan dilakukan secara kelompok -- bukan perorangan.

Lalu, mayoritas pengadu mengaku terlilit utang pada lebih dari 10 fintech. Bahkan, ada juga yang punya utang pada 35 fintech sekaligus. Apalagi didukung dengan banyaknya fintech pinjam meminjam di Indonesia.

Kepala Bidang Perkotaan dan Masyarakat Urban LBH Jakarta Nelson Nikodemus Simamora menyatakan hal ini bisa jadi disebabkan nasabah kurang memahami skema pembayaran utang serta bunga pinjaman. Sehingga ketika waktunya mengembalikan, mereka terpaksa meminjam dari fintech lain, dan seterusnya.

"Yang jadi masalah adalah mereka tidak dijelaskan. Di surat perjanjian menurut penuturan mereka juga enggak jelas, bunganya cuma sekian, kalau terlambat enggak dijelaskan berapa," terangnya dikutip CNNIndonesia.com, Rabu (7/11).

Lalu terkait dengan proses penagihan. Menurut laporan, banyak fintech yang diketahui melakukan cara penagihan yang buruk dan cenderung melanggar tindak pidana. Mulai dari menyebarkan data pribadi nasabah berupa nomor telepon, hingga foto, dan video.

"Data itu kemudian disebarkan untuk menagih utang dan ini mempermalukan peminjam. Mereka menggunakan data itu untuk melakukan fitnah, penghinaan dan ancaman," kata Jeanny kepada Kontan.co.id, Rabu (7/11).

Tak hanya itu, berdasarkan laporan yang masuk, ada peminjam yang mengaku mendapat ancaman pembunuhan karena belum bisa melunasi utangnya. Ada juga yang melapor bahwa peminjam diminta menari telanjang agar pinjamannya bisa lunas.

Penagihan itu dilakukan dengan menekan nasabah. Salah satu peminjam pun mengaku ada yang sampai berencana menjual ginjal karena terlanjur terlilit utang dari bunga yang sangat besar.

Hal ini jelas merugikan nasabah, apalagi pihak fintech juga tak segan untuk menagih utang kepada kantor tempat nasabah bekerja dan atasannya. Salah satu korban pun menurut Jeanny mengaku menerima peringatan pemecatan dari kantornya karena masalah tersebut.

Adapun tujuan pembukaan layanan aduan ini adalah untuk menginventarisasi dan menyelesaikan praktik penagihan oleh lembang fintech yang diduga sudah melanggar hukum dan hak asasi manusia.

"Tentu saja itu salah satu goal kami, selain itu ingin sistem peraturan diperbaiki," jelasnya, dalam Tempo.co.id, Rabu (7/11).

Ketua Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Tongam L Tobing, mencurigai keterlibatan fintech ilegal dalam setiap laporan.

Dugaan tersebut juga diamini oleh Wakil Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI, Sunu Widyatmoko. Pasalnya, hingga saat ini belum ada laporan yang diterima oleh asosiasinya soal praktik penagihan yang melanggar hukum hak asasi manusia peminjam.

"Kami belum menerima komplain dari masyarakat mengenai anggota kami. Sampai saat ini tidak ada anggota yang teregistrasi di asosiasi melanggar," kata Sunu saat mengelar konferensi pers di Gedung 88 Office, Jakarta Selatan, seperti dikutip Tempo.co.id, Selasa (6/11).

Sunu menyesalkan dan merasa dirugikan dengan adanya fintech nakal yang diduga melanggar hukum dan melanggar hak asasi tersebut.

Sementara itu, menurut Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi OJK, hingga saat ini setidaknya 227 fintech ilegal telah diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bekerjasama dengan Google.
Cara mengetahui fintech ilegal
Guna menghindar dari jeratan fintech ilegal, OJK juga mengimbau masyarakat untuk memelajari ciri perusahaan daring tersebut yang tak terdaftar. Masing-masing adalah:

1. Kantor dan pengelola tidak jelas dan sengaja disamarkan keberadaannya.

2. Syarat dan Proses pinjaman sangat mudah.

3. Menyalin seluruh data nomor telepon dan foto-foto dari ponsel calon peminjam.

4. Tingkat bunga dan denda sangat tinggi dan diakumulasi setiap hari tanpa batas.

5. Melakukan penagihan online dengan cara intimidasi dan mempermalukan para peminjam melalui seluruh nomor dalam ponsel yang sudah disalin.
500 Laporan korban fintech ilegal jadi perhatian LBH


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...-perhatian-lbh

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- 500 Laporan korban fintech ilegal jadi perhatian LBH Tol Pejagan-Pemalang beroperasi, Trans Jawa nyaris usai

- 500 Laporan korban fintech ilegal jadi perhatian LBH Sensor Lion Air, langkah mundur Bupati Indramayu, dan anomali harga beras

- 500 Laporan korban fintech ilegal jadi perhatian LBH Ancaman bakteri super pada 2050

Urutan Terlama


×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di