alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Raih dana Rp58 triliun, Inalum siap tebus saham Freeport
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5be5a405dbd77080178b456b/raih-dana-rp58-triliun-inalum-siap-tebus-saham-freeport

Raih dana Rp58 triliun, Inalum siap tebus saham Freeport

Langkah PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) Persero untuk menguasai 51,2 persen saham tambang milik PT Freeport Indonesia mulai menyentuh tahap finalisasi sesuai kesepakatan pembayaran di bulan Desember, setelah sebelumnya sales and purchase aggrement diteken September lalu.

Induk perusahaan tambang pelat merah tersebut akhirnya mampu meraup dana hingga 4 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp58 triliun melalui penerbitan surat utang global (global bond). Perolehan dana tersebut akan digunakan perseroan untuk menebus akuisisi saham Freeport.

Adapun, untuk bank Joint Global Coordinators (JGC) dalam obligasi ini adalah BNP Paribas, Citi, dan MUFG, sedangkan perbankan yang bertindak sebagai Joint Book Runner (JBR) adalah BNP Paribas, CIMB, Citi, Maybank, MUFG, SMBC Nikko, dan Standard Chartered.

Menurut Strait Times, Inalum menjual obligasi global tersebut dalam empat seri dan kemudian dicatat di bursa saham Singapura, Kamis (8/11/2018). Seri pertama dengan nilai pokok 1 miliar dolar memiliki tenor tiga tahun atau jatuh tempo pada 2021 dengan bunga 5,5 persen.

Seri kedua dengan nilai pokok 1,25 miliar dolar bertenor lima tahun atau jatuh tempo pada 2023 dengan bunga 6 persen. Seri ketiga dengan nilai pokok 1 miliar dolar memiliki tenor 10 tahun atau jatuh tempo pada 2028 menawarkan bunga 6,875 persen.

Terakhir, seri keempat dengan nilai pokok 750 juta dolar bertenor 30 tahun atau jatuh tempo pada 2048 dengan bunga 7,375 persen.

Obligasi global yang bertenor tiga tahun mengalami kelebihan permintaan atau overrsubscribed hingga 4,1 miliar dolar atau empat kali lipat. Obligasi ini sudah mendapatkan rating Baa2 dari lembaga pemeringkat Moody's dan BBB- dari lembaga Fitch Ratings.

Peringkat Baa2 dan BBB berarti memiliki tingkat risiko moderat dan memiliki level menengah bawah (lower medium). Dalam daftar peringkat obligasi, keduanya adalah peringkat level sembilan. Sementara peringkat teratas adalah Aaa atau AAA.

Dana hasil penerbitan obligasi valas ini juga bisa digunakan untuk membiayai ulang (refinancing) pinjaman yang didapatkan perseroan untuk membiayai akuisisi tersebut. Sebelumnya, perseroan berencana mencari pinjaman yang sempat ditawarkan oleh lima bank asing untuk membiayai akuisisi.

Kepala Riset Koneksi Kapital Sekuritas, Alfred Nainggolan, mengatakan keputusan Inalum untuk menerbitkan surat utang global karena terbatasnya sumber pendanaan dari dalam negeri.

Ia menilai penerbitan global bond lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan pinjaman bank. Selain berjangka waktu panjang, tingkat bunga surat utang lebih kompetitif jika dibandingkan dengan tingkat bunga perbankan yang cenderung mulai meningkat beberapa waktu ini.

"Freeport itu perusahaan global, dengan konteks itu, tidak mungkin pendanaannya menggunakan kurs rupiah," ujar Alfred saat dihubungi oleh Beritagar.id, Jumat (9/11).

Menurut Alfred, larisnya obligasi yang dirilis oleh Inalum menandakan kepercayaan investor asing terhadap prospek bisnis Inalum usai mengakuisisi saham Freeport.

"Eksposur terhadap risiko kurs bisa diatasi Inalum, mengingat pendapatan yang diperoleh Freeport berdenominasi dolar AS,"

Di mata investor, Freeport masih memiliki daya tarik dari segi keuntungan. Freeport mampu membukukan penjualan hingga 1 miliar pound (454,95 ribu ton) tembaga, dan 2,1 juta ounces (59,68 ton) emas dari tambang Grasberg di Papua, Indonesia, pada periode Januari-September 2018.

Penjualan tembaga dan emas dari Grasberg pada sembilan bulan pertama tahun ini masing-masing naik 59,21 persen dan 120,19 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Dengan harga rata-rata tembaga sebesar 2,93 dolar/pound, maka Freeport mampu mengantongi 2,94 miliar dolar atau setara Rp44,11 triliun pada periode Januari-September 2018.

"Dengan potensi tersebut, investor menilai kemampuan Inalum untuk melunasi utang bunga bukan menjadi soal," jelas Alfred.

Dalam kesepakatan Head of Agreement yang telah ditandatangani pada 12 Juli 2018 lalu, Inalum harus melunasi pembayaran senilai 3,85 miliar dolar atau sekitar Rp56 triliun agar bisa menguasai kepemilikan saham di Freeport.

Rinciannya, 3,5 miliar dolar untuk membeli participating interest (PI) 40 persen milik Rio Tinto dan 350 juta dolar guna mengakuisisi 9,36 persen saham milik Indocopper Investama.

Jika pembayaran telah selesai, saham Freeport Indonesia yang dimiliki Inalum akan naik dari 9,36 persen jadi 51,23 persen. Sementara, Pemerintah Daerah Papua akan memperoleh 10 persen dari 100 persen saham Freeport Indonesia.
Izin khusus Freeport diperpanjang
Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali memperpanjang masa berlaku Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport hingga akhir November. Perpanjangan diberikan seiring dengan habisnya masa berlaku IUPK lawas pada 31 Oktober lalu.

Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agung Pribadi, mengatakan perpanjangan IUPK diberikan berdasarkan permohonan dari Freeport.

"IUPK Freeport sudah diperpanjang satu bulan ke depan, sampai akhir November. Sama seperti perpanjangan bulan-bulan sebelumnya," kata Agung dalam Berita Satu.

Hingga 30 September 2018, kemajuan pembangunan smelter Freeport baru mencapai 2,5 persen. Ini di bawah target yang ditetapkan pada Agustus bisa mencapai 5,18 persen.

Selama September juga tidak ada perkembangan mengenai pembangunan pabrik tersebut. Progres pembangunan smelter baru sebatas deposit 150 juta dolar, serta studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), studi desain konstruksi, dan pemantapan tanah.

Kemajuan smelter dievaluasi oleh Kementerian ESDM setiap enam bulan terhitung sejak diterbitkannya rekomendasi persetujuan ekspor.

Freeport mengantongi rekomendasi tersebut pada Februari kemarin. Ada ketentuan sanksi bila progres tidak mencapai batas minimal 90 persen dari rencana kerja yang diajukan. Sanksi yang diberikan itu berupa pencabutan izin ekspor.

sumber https://beritagar.id/artikel/berita/...saham-freeport
oh tidak emoticon-Leh Uga kabar buruk bagi mca dan majikannya emoticon-Leh Uga
Bank tiongkok ada join? emoticon-Smilie
berita gak jelas..fernyataan siafa ini..hoax membangunemoticon-DP
emang ga niat nih pripot bikin smelter.
nah lo bisa kena sanksi pencabutan ekspor...


dipaksain juga emoticon-Big Grin

setelah membeli saham Rio Tinto, apakah pemerintah dapat kewajiban juga tuk menanggung Dana Lingkungan yg mesti di bayar PT Freeport, kalo iyaa bener² di goblokin Indonesia emoticon-Wakaka


kegobloka pertama udah beli saham Freeport padahal lahan yg di kelola Freeport dalam 2 tahun ke depan dah bisa kita sendiri yg mengelolanya krn lahan it kontraknya habis, kegoblokan kedua.. pemerintah mesti ikut membayar kewajiban Freeport karena telah ikut mencemarkan lingkungan disana emoticon-Big Grin


emoticon-Traveller


entah sapa yg dungu disini emoticon-Busa



bagus tuh
cepetan dibayar
cuma bikin ribut mulu
Balasan post nganuku.berdiri
Quote:



yang dungu yang ente saracen bangsaaddd GOBLOK !


https://www.cnbcindonesia.com/news/2...bikin-ri-repot

Pasal-pasal di Kontrak Freeport Ini yang Bikin RI Repot
NEWS - Gustidha Budiartie, CNBC Indonesia 17 July 2018 20:20
SHARE

Jakarta, CNBC Indonesia- Pertanyaan paling besar dan membuat penasaran publik soal Freeport sampai saat ini adalah, mengapa negosiasi untuk mengakuisisi 51% saham di tambang emas raksasa itu begitu alot dan sulit?

Jawabannya adalah, tak lain tak bukan karena Kontrak Karya (Contract of Work) PT Freeport Indonesia yang begitu mengikat. Meminjam istilah Mahfud MD, perjanjian ini bersifat 'menyandera' RI.

Kontrak Karya yang dimaksud adalah kontrak yang diteken oleh Presiden Soeharto dengan Freeport McMoran pada 1991. Kontrak ini sendiri diajukan oleh Freeport setelah pada 1988 mereka berhasil menemukan tambang Grasberg, salah satu tambang emas besar di dunia.

Mengetahui potensi emas di pulau Papua, Freeport mengajukan kontrak yang berlaku puluhan tahun namun penuh dengan artikel yang dapat diperdebatkan. Lalu pasal apa saja yang bikin RI 'kesusahan' melego aset mineralnya sendiri di timur Indonesia itu?


Direktur PT Inalum (Persero) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan salah satu pasal yang 'panas diperdebatkan' adalah pasal 31-2 KK, yang tertulis sebagai berikut;


Raih dana Rp58 triliun, Inalum siap tebus saham Freeport


"Ini setiap barisnya bisa dipedebatkan oleh kedua belah pihak," ujar Budi saat menggelar jumpa pers terbatas di kantornya, Selasa (17/7/2018).

FCX atau Freeport McMoran dan Pemerintah memiliki interpretasi yang berbeda atas isi pasal 31-2 KK ini. Freeport menginterpretasikan bahwa KK yang berakhir di 2021 masih berhal diperpanjang untuk 20 tahun lamanya, sampai 2041. Dan pemerintah, tidak akan menahan atau menunda persetujuan tersebut secara tidak wajar. Tanpa ada penjelasan atau definisi lebih lanjut apa yang masuk dalam kategori tidak wajar.

Jika Pemerintah tidak memperpanjang kontrak sampai 2041, maka perbedaan interpretasi tersebut akan dibawa Freeport ke arbitrase internasional. "Tidak ada jaminan 100% bahwa Pemerintah akan menang. Proses panjang arbitrase akan menyebabkan ketidakpastian operasi, membahayakan kelangsungan tambang, serta ongkos sosial ekonomi, khususnya ke Papua," katanya.


Lalu, ada juga pasal atau artikel 22-2 yang mengatur soal termination value.

Raih dana Rp58 triliun, Inalum siap tebus saham Freeport

Merujuk pasal ini, di akhir masa kontrak semua aset PTFI akan ditawarkan ke pemerintah minimal sama dengan harga pasar atau harga buku. Di tahun 2017, nilai buku aset PTFI mencapai US$ 6 miliar atau setara Rp 86 triliun.

baca perjanjiannya dulu saracen bangsaddd GOBLOK sebelum komeng

1. pasal 31-2 KK disebutkan berpotensi dibawa ke arbritrase int, dan tidak ada jaminan akan menang dan pasti akan mengganggu kelangsungan operasi tambang.

2. kalaupun kontrak tidak dilanjutkan, pasal 22-2 menyebutkan aset yang ada harus dibeli oleh pemerintah Indonesia sesuai nilai buku $6 miliar untuk tahun 2017 (bukan sesuai penawaran ibu mu ).

para ahli di esdm dan kemenkeu tidak lebih GOBLOK dari ente saracen bangsaaddd GOBLOK

Balasan post samsuadi84
Quote:




eeehhh kecebong GOUBLOK, lo liat yg gw bold merah emoticon-fuck2

sekarang nyetor duit utk dapetin 51% saham yg dipegang Rio Tinto pemerintah mesti mengeluarkan uang sebesar 53,9 Trilliun atau senilai 3,85 miliar dolar.

dan sampe sekarang belon ada kejelasan juga apakah pemerintah mesti membayar juga Dana Lingkungan yg mesti di tanggung Freeport yg 185trilliun.

kalo berdasarkan artikel yg lo kasih, pemerintah akan dapat 💯% saham Freeport dan pemerintah cuma berkewajiban mengganti 86trilliun utk mengganti uang asset yg telah di keluarkan Freeport.


coba pikir lagi kecebong dongok, mending Mana , dpt lahan pengelolaan tambang Freeport 💯% cuma mengeluarkan Dana 86 trilliun, atau ngeluarin 53,9 Trilliun cuma dapat saham 51% doang emoticon-fuck2

yg otomatis devidennya dari keuntungan yg di peroleh Freeport utk di sharing ke pemerintah cuma 51% juga.



coba lu piikirrrr idiot emoticon-fuck








×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di