alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Wiranto Sebut Pemerintah Tak Berwenang Atur Bendera Tauhid
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5be58371947868c55c8b456a/wiranto-sebut-pemerintah-tak-berwenang-atur-bendera-tauhid

Wiranto Sebut Pemerintah Tak Berwenang Atur Bendera Tauhid

Wiranto Sebut Pemerintah Tak Berwenang Atur Bendera Tauhid

CNN Indonesia | Jumat, 09/11/2018 14:50 WIB

Wiranto Sebut Pemerintah Tak Berwenang Atur Bendera Tauhid
Menko Polhukam Wiranto. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyerahkan sepenuhnya kepada seluruh ormas Islam untuk membahas tentang identitas bendera beraksara tauhid untuk mendiskusikannya lebih lanjut.

Ia menegaskan bahwa pemerintah tak memiliki kewenangan untuk mengatur soal identitas bendera tersebut.

"Soal kalimat tauhid silakan akan dibicarakan lebih luas lagi, itu bukan domain pemerintah untuk mengatur, untuk menentukan tata cara penghormatan terhadap suatu kalimat-kalimat tauhid dan sebagainya," kata Wiranto saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (9/11).

Identitas bendera itu menjadi polemik di tengah masyarakat. GP Ansor menyebut bahwa benda yang dibakar anggotanya adalah bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sementara itu, Eks juru bicara HTI Ismail Yusanto tidak sepakat. Menurut dia, yang dibakar adalah bendera ar-Rayah dan bukan bendera HTI.

Wiranto Sebut Pemerintah Tak Berwenang Atur Bendera TauhidMassa Aksi Bela Tauhid. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Wiranto menyatakan Ormas Islam telah berkesimpulan bahwa pembakaran bendera tauhid merupakan bentuk kesalahpahaman yang tidak boleh terulang lagi di kemudian hari. 

Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa kasus pembakaran bendera itu sudah selesai dan tak perlu diperpanjang kembali.

"Dialog seperti ini mencari kebenaran, semangat tabayun sangat dijiwai, sehingga kita sangat gembira dan terjadi satu kesepakatan bahwa ini ada kesalahpahaman, yang tak lagi boleh terjadi di masa depannya," kata Mantan Panglima ABRI itu.

Lihat juga:
 Hadir di Acara Dialog Wiranto, FPI Tak Bawa Kasus Rizieq

Tak hanya itu, Wiranto turut menegaskan bahwa seluruh ormas Islam sudah bersepakat agar kasus pembakaran bendera dapat diselesikan secara hukum oleh pihak kepolisian.

"Kesimpulannya semua sudah menerima apa yang sudah diselesaikan, baik masalah hukum, organisasi, para oknum-oknum yang terlibat soal itu," kata dia.

Di sisi lain, Wiranto mengimbau agar umat Islam dapat bersinergi bersama-sama aparat keamanan menjaga stabilitas negara agar dapat terjaga dengan baik.

"Saya kira pertemuan pagi ini tapi sudah menghasilkan sesuatu yang sangat fundamental, strategis dan penting untuk bergerak ke depan," ujarnya.

https://www.cnnindonesia.com/nasiona...bendera-tauhid

Wiranto Berharap Perdebatan soal Bendera Tauhid Selesai
Jumat 09 November 2018, 13:21 WIB


Wiranto Sebut Pemerintah Tak Berwenang Atur Bendera TauhidWiranto (Grandyos Zafna/detikcom)

Wiranto Sebut Pemerintah Tak Berwenang Atur Bendera TauhidJakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengingatkan agar aksi demo tak dipolitisasi. Dia melihat ada beberapa aksi yang ditunggangi HTI.

"Tadi saya juga mengingatkan pada teman-teman yang demonstrasi, hati-hati, demonstrasi yang terkadang punya niat baik untuk membangun satu pemahaman positif, terkadang dia ditunggangi oleh kelompok lain untuk kepentingan politik," kata Wiranto seusai dialog dengan ulama di kantornya, Jumat (9/11/2018).

"Tadi saya tayangkan untuk demonstrasi yang kedua kali itu, ternyata memang ditunggangi oleh kelompok-kelompok yang memanfaatkan kepentingan politik tertentu, dimanfaatkan oleh teman-teman dari HTI untuk tetap eksis berorganisasi," lanjut dia.

Saat berdialog dengan para ulama, kata Wiranto, sudah ada kesamaan paham soal bendera tauhid. Dia bilang aksi pembakaran bendera tauhid di Garut karena kesalahpahaman.

"Dari perwakilan organisasi yang anak buahnya membakar bendera, juga organisasi yang anak buahnya membawa bendera ini saya kumpulin jadi satu, silakan berdialog dan saya bersyukur dialog berlangsung sangat santai, bersahabat dipenuhi dengan suatu kesadaran bahwa dialog semacam ini mencari kebenaran semangat tabayun," papar dia.

Baca juga: Wiranto Soal 'Bendera ISIS' di Kediaman Habib Rizieq: Urusan Saudi

"Kita gembira terjadi kesepakatan bahwa ini ada kesalahpahaman yang tidak lagi boleh di masa ke depan nantinya," imbuh Wiranto.

Wiranto berharap perdebatan soal bendera dengan simbol-simbol tauhid bisa selesai. Para ormas Islam, tambahnya, sudah menerima putusan hukum kepada 3 pelaku dalam insiden pembakaran bendera itu.

"Kesimpulannya adalah bahwa semua sudah menerima apa yang sekarang sudah diselesaikan. Masalah ukhuwah Islamiah tauhid, akidah yang selama ini masih terjadi perdebatan walaupun sudah mereda tetapi perdebatan yang cukup sengit tentang bagaimana pembakaran bendera, yang pembakar dianggap bendera HTI, tapi sementara sebagian kalangan dianggap sebagai simbol tauhid sehingga terjadi perbedaan yang sangat tajam," jelasnya.

Dia juga mengatakan pertemuan dengan ulama akan dilakukan secara berkala. Tujuannya agar kebersamaan umat Islam terus terjaga. "Saya kira pertemuan semacam ini akan dilakukan secara berkala, periodik agar kebersamaan kita sesama umat Islam, sesama antaragama tetap terjaga," katanya.

https://news.detik.com/berita/d-4294...tauhid-selesai

----------------------------------

Bendera bertuliskan kalimat TAUIHID nggak perlu dilarang-larang, apalagi kalau mengingat bahwa di negeri ini sekitar 87% penduduknya  diketahui pemeluk Islam. 

Asal tahu aja bila  umat Islam diwajibkan untuk menjaga dan mempertahankan kalimat itu hingga akhir hayatnya kelak di dunia ini. Orang muslim yang mengucapakan kalimat itu di akhir hayatnya, kata kanjeng nabi, insya Allah akan dmasuk surga

Lain halnya kalo yang dikibarkankan itu adalah bendera negara asing atau bendera sparatisme seperti bendera 'bintang kejora' milik Papua Merdeka itu contohnya!

Wiranto Sebut Pemerintah Tak Berwenang Atur Bendera Tauhid
source 1

Wiranto Sebut Pemerintah Tak Berwenang Atur Bendera Tauhid
source 2

Wiranto Sebut Pemerintah Tak Berwenang Atur Bendera Tauhid
Source 3
Diubah oleh shahrani2019
Quote:
"Tadi saya tayangkan untuk demonstrasi yang kedua kali itu, ternyata memang ditunggangi oleh kelompok-kelompok yang memanfaatkan kepentingan politik tertentu, dimanfaatkan oleh teman-teman dari HTI untuk tetap eksis berorganisasi," lanjut dia.


Emang bener pak..

HTI DAN SEMUA PENDUKUNGNYA ITU TAI KUCING!
Waduh bendera perang dibiarkan bahaya tuh
Balasan post khayalan
Quote:


terguncang atas pernyataan junjungannya sendiri

emoticon-Traveller

mampos

emoticon-Wakaka
Kemendagri: Yang Dilarang Bendera HTI, Bukan Bendera Tauhid
Minggu, 23 Juli 2017 15:58 WIB

Suasana kantor DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Menteng Dalam, Tebet, Jakarta, Kamis (20/7/2017). Kantor HTI tidak terdapat aktivitas pasca Kemenkumham mencabut status badan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mulai tanggal 19 Juli 2017 dan SK telah dilaksanakan pada Rabu, 19 Juli 2017 oleh pemerintah. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Soedarmo membantah berita yang mengakabarkan kalau dirinya melarangan pengibaran bendera tauhid yang identik dengan logo dan lambang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

“Yang kami larang itu adalah bendera dengan simbol HTI, bukan bendera tauhid. Keduanya berbeda, kalau HTI ini mencantumkan tulisan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di bawah kalimat Laillahaillallah,” kata Soedarmo lewat pesan singkatnya, Jakarta, Minggu (23/7/2017).

Menurut dia, media tersebut menyebarkan informasi yang sifatnya provokatif tanpa melihat dampak yang akan timbul bagi bangsa dan negara ke depannya. Ia juga mengimbau agar publik tak bersikap reaktif dan terpancing dengan berbagai isu-isu pemberitaan seperti ini.

Soedarmo menjelaskan, sejak pemerintah mencabut surat seterangan (SK) organisasi, maka HTI tak boleh melakukan aktifitas. Termasuk menutup tempat-tempat yang dijadikan sebagai kantor.

Ditjen Polpum Kemendagri juga telah meminta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah bersama dengan jajaran Kominda (Komite Intelejen Daerah) beserta unsur lainnya seperti tokoh masyarakat, adat dan agama terus melakukan pengawasan terhadap HTI atas aktifitas mereka.

“Pengawasan ini juga untuk melarang semua kegiatan HTI, terutama dakwah-dakwah yang menyampaikan khilafah Islamiyah, Ini intinya,” tambah dia.
http://www.tribunnews.com/nasional/2...bendera-tauhid

Penting! HTI Sudah Dibubarkan, tapi Bendera Tauhid Tetap Diizinkan
Sabtu, 22 Juli 2017 – 20:10 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Soedarmo menyatakan bahwa langkah pemerintah membubarkan Hizbut TahrirIndonesia (HTI) bukan berarti lantas melarang bendera bertuliskan kalimat tauhid. Sebab, yang dilarang adalah HTI dan logonya.

“Yang kami larang itu adalah bendera dengan simbol HTI, bukan bendera tauhid. Keduanya berbeda, kalau HTI ini mencantumkan tulisan Hizbut TahrirIndonesia di bawah kalimat laillahaillallah,” ujar Soedarmo di Jakarta, Sabtu (22/2).

Mantan petinggi Badan Intelijen Negara itu merasa perlu menyatakan hal tersebut guna menepis pemberitaan yang menyebut Kemendagri melarang bendera bertuliskan kalimat tauhid. Bahkan, Soedarmo menyebut pemberitaan itu sangat provokatif.
Menurutnya, pemberitaan itu bisa berdampak kurang baik bagi masyarakat. Untuk itu, dia mengimbau masyarakat agar tidak panik dan mencari pemberitaan dengan sumber yang bisa dipercaya.

Soedarmo menegaskan, sejak pemerintah mencabut badan hukum dan membubarkan HTI, maka ormas pengusung khilafah itu tidak boleh lagi melakukan aktivitasnya. HTI, sambung Soedarmo, juga harus menutup semua tempat yang selama ini dijadikan kantor sekretariatnya di tingkat pusat ataupun daerah.

Menurut Soedarmo, Kemendagri telah meminta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah, jajaran Komite Intelijen Daerah (Kominda) dan unsur lainnya untuk mengawasi HTI dan aktivitasnya. “Pengawasan ini juga untuk melarang semua kegiatan HTI, terutama dakwah-dakwah yang menyampaikan khilafah Islamiah, ini intinya,” pungkas Soedarmo
https://www.jpnn.com/news/penting-ht...etap-diizinkan


Yusril Bantah HTI punya Bendera Resmi
Jum'at, 2 November 2018 - 19:40 WIB

Ia menyatakan, dalam sejarah ketatanegaraan RI, hanya PKI yang pernah dinyatakan sebagai organisasi terlarang berdasarkan TAP MPRS No: XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia.

Konferensi pers HTI sikapi Perppu Ormas di Jakarta, Rabu (12/07/2017).

Hidayatullah.com– Kuasa Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Prof Dr Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan klarifikasi dan bantahan terkait kasus pembakaran bendera berkalimat tauhid di Garut, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

Klarifiikasi itu menindaklanjuti maraknya pemberitaan dan pembahasan di ruang-ruang publik mengenai peristiwa pembakaran bendera itu yang secara sistematis dan terstruktur dikait-kaitkan secara langsung dengan bendera HTI, yang dinilai senyatanya bukan.
Pihaknya mempertimbangkan pula pemberitaan dan pembahasan di ruang-ruang publik mengenai keputusan pencabutan status badan hukum HTI yang seolah-olah telah memposisikan HTI sebagai Organisasi Terlarang.

“Padahal secara hukum tidak demikian adanya,” ujar Yusril dalam siaran persnya di Jakarta, Jumat (02/11/2018) diterima hidayatullah.com.
Kuasa hukum HTI memyampaikan sejumlah klarifikasi dan bantahan.

Pertama, ihwal pembakaran bendera tersebut.

“Bahwa kami menyesalkan peristiwa pembakaran bendera hitam bertuliskan lafadz tauhid dalam acara Peringatan Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober 2018 di Kota Garut oleh oknum anggota ormas tertentu. Kami mendukung proses hukum atas perbuatan tersebut agar dapat diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Bahwa, tambahnya, sejalan dengan keterangan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), kami turut pula menegaskan bahwa bendera bertuliskan lafadz tauhid tersebut bukanlah bendera HTI.

“Bendera berwarna hitam tersebut sama sekali tidak terdapat tulisan Hizbut Tahrir Indonesia, sehingga tidak dapat dibantah bahwa yang dibakar adalah bendera hitam bertuliskan lafadz tauhid,” terangnya.

“Bahwa melalui ini kami tegaskan pula Hizbut Tahrir Indonesia tidak memiliki bendera resmi yang didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Pasal 26 Anggaran Dasar Hizbut Tahrir Indonesia hanya menentukan simbol Organisasi sebagaimana dikatakan:
“Perkumpulan ini berlambang “Bendera Laa Ilaha Ilallah Muhammadur Rasulullah” di atas dasar warna hitam dan atau putih, di bawahnya bertuliskan “HIZBUT TAHRIR INDONESIA”

(penulisan tebal dan capital dari teks asli anggaran dasar),” sebutnya.

Bahwa atas dasar itu, kata Yusril, selain karena HTI tidak memiliki bendera resmi yang didaftarkan, ketiadaan tulisan Hizbut Tahrir Indonesia pada bendera yang dibakar tersebut telah membuktikan bahwa bendera yang dibakar tersebut bukanlah bendera HTI.

Kedua, ihwal sebutan Hizbut Tahrir sebagai “Organisasi Terlarang”.
Bahwa, terang Yusril, Menteri Hukum dan HAM memang telah mencabut Status badan hukum HTI yang sekaligus bermakna Pembubaran pada tanggal 19 Juli 2017 melalui SK Menkumham Nomor AHU-30.AH.01.08.
HTI sudah melakukan perlawanan hukum ke pengadilan dan memang dua tingkatan pengadilan yakni Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telah membenarkan keputusan tersebut.
Akan tetapi, tambah Yusril, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara hanya sekadar menilai apakah Keputusan Pencabutan tersebut telah benar secara wewenang, prosedur, dan substansinya menurut UU yang berlaku dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik.
“Keputusan tersebut hanya mencabut status badan hukumnya dan melalui sebuah pernyataan membubarkan HTI. Tidak satu katapun menyatakan HTI sebagai organisasi terlarang,” jelasnya.
Ia mengungkap, pada tanggal 19 Oktober 2018, HTI telah secara resmi mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
“Dengan demikian, persoalan pencabutan status badan hukum tersebut kembali dalam proses hukum yang sedang berjalan dan belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) atasnya,” terangnya.

Ia menyatakan, dalam sejarah ketatanegaraan RI, hanya PKI yang pernah dinyatakan sebagai organisasi terlarang berdasarkan TAP MPRS No: XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, dan larangan menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme/marxisme-leninisme.

Sedangkan Partai Masyumi Indonesia, ketika diperintahkan pembubaran oleh Presiden Soekarno, telah menyatakan membubarkan diri dua hari sebelum tenggat waktu yang ditetapkan. Sehingga Masyumi juga tidak pernah menyandang status sebagai Partai terlarang, jelasnya.
“Kami tegaskan bahwa sampai saat konferensi pers ini dibacakan, tidak ada satu putusan pengadilan pun yang telah menyatakan paham atau ideologi Khilafah yang didakwahkan Hizbut Tahrir Indonesia sebagai paham terlarang.

Semenjak keputusan Menteri Hukum dan HAM hanyalah mencabut baju badan hukum bukan mengkriminalisasikan pahamnya, dan senyatanya sebuah ormas terdapat yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum yang keduanya sama-sama sah diakui di hadapan hukum, maka terhadap perseorangan anggota atau pengurus Hizbut Tahrir Indonesia yang ingin menjalankan kegiatan dakwah secara individu atau menggunakan perkumpulan tidak berbadan hukum, maka hal itu tetap sah dan legal di mata hukum karena tidak ada satu Putusan Pengadilanpun yang menyatakan paham atau ideologi Khilafah itu sebagai paham yang terlarang,” paparnya.

Dengan penjelasan, pihak kuasa hukum HTI mengimbau kepada semua kalangan agar berhati-hati mengenakan label “Organisasi Terlarang” kepada HTI.“Sebab label tersebut tidak terdapat pijakan hukumnya sehingga dapat mengarah kepada perbuatan fitnah atau pencemaran nama baik yang mengandung konsekuensi pidana,” pungkasnya.*
https://www.hidayatullah.com/berita/...era-resmi.html
Quote:


Terguncang paan? Napa gw kudu sewot soal bendera tauhid? Toh emang ga dilarang di negara ini bukan?

Makanya gw fokusin ke wiranto ngomong soal hti...

Dan emang fansboy hti kudu dibejek2 kepalanya kok... emoticon-Big Grin
Balasan post nanis69
Quote:


rasah nggedabrus bos,pemerintah sifatnya hanya meredam saja......jadi orang2 macem kalian nanti jangan sampe melakukan hal yang berlebihan sehingga pemerintahan menutup pintu komunikasi
Balasan post khayalan
iya om

emoticon-Leh Uga
Balasan post khayalan
Quote:


ane ga sewot kok om khayalan

emoticon-Peluk

bukanya udah biasa kita saling quote

emoticon-Wakaka
Quote:


HTI sudah kayak PKI aja memanfaatkan organisasi lain...

Sudah waktunya diberantas...
Quote:


Eh? Ni sapa?

Btw.. selama ada lambang simbol yg tidak dilarang di Indonesia ya ga masalah..

Beda halnya seperti simbol pki/komunis.

Maksud Wiranto di atas jelas.. pointnya adalah kesalahpahaman..

Pihak yg 1 ngebakar gara2 nyangka itu simbol hti, yg pihak lain marah.. karena yg dibakar itu dianggap sebagai simbol tauhid itu sendiri..

Dan masalah sudah clear..

Jadi buat member hti tai kucing yg majang2 tu bendera tauhid item sebagai simbol pergerakan mereka.. ya mereka itu salah kaprah.. karena hibuz tahrir ga ada hubungannya dengan ketauhidan... cuma ngedompleng ketauhidan biar didukung oleh umat Islam agar bisa mencapai tujuan mereka sendiri..

Ga beda dengan teroris yg meleduk sambil teriak2 takbir..

Lah takbir masa lantas dilarang gara2 tiap tero teriak tabir sih? Gimana cara gw Sholat kalo ga pake takbir? emoticon-Nohope

Betul kan?

Betuuuuul dooong!!
Diubah oleh khayalan
Balasan post khayalan
Quote:


masih goblog aja lu tong

emoticon-Wakaka

cek sana ke lembaga terkait soal simbol ormas

emoticon-Wakaka
Quote:


Goblok sebelah mana?


×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di