alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Beritagar.id /
Kenapa kepala daerah berhenti di tengah jalan?
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5be5836ed9d770ad0e8b458b/kenapa-kepala-daerah-berhenti-di-tengah-jalan

Kenapa kepala daerah berhenti di tengah jalan?

Kenapa kepala daerah berhenti di tengah jalan?
Ilustrasi: Bupati Indramayu mengajukan pengunduran diri di tengah masa jabatannya.
Di tengah masa jabatannya, seorang kepala daerah memang dimungkinkan untuk meletakan jabatannya. Ada ketentuan perundang-undangan yang mengatur hal itu. Meski begitu, apa berarti seseorang bisa dengan enteng dan mudah meletakan jabatannya sebagai kepala daerah begitu saja?

Itulah salah satu pertanyaan yang muncul ketika beredar kabar bahwa Anna Sophanah mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Bupati Indramayu. Pada awal Januari 2016 Anna Sophanah, bersama Supendi –pasangannya dalam pemilihan kepala daerah, ditetapkan oleh KPU Indramayu sebagai bupati dan wakil bupati Indramayu terpilih periode 2016-2021.

Surat pengajuan pengunduran diri Anna itu masuk ke Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu pada 30 Oktober 2018. Rencana pengunduran diri sang bupati itu mengundang sikap pro dan kontra di kalangan anggota DPRD Kabupaten Indramayu. Menteri Dalam Negeri pun menunjukkan keheranannya dengan rencana itu.

Anna bukanlah kepala daerah pertama yang berkeinginan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Tahun 2011, Dicky Chandra mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Garut. Saat itu Dicky beralasan, ia merasa tidak cocok bekerja dengan Aceng HM Fikri –Bupati Garut.

Pada tahun yang sama, Prijanto juga mengajukan pengunduran dirinya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Saat itu Prijanto mengungkapkan salah satu alasan pengunduran dirinya adalah “hubungan dalam satu paket kerja yang makin lama makin tidak sehat”. Keinginan Prijanto itu tak terlaksana karena anggota DRPD DKI Jakarta tidak ingin dia mengundurkan diri.

Rencana dan permohonan pengunduran diri kepala daerah juga sering muncul pada saat pemilihan kepala daerah atau pemilihan anggota legislatif. Itu dilakukan terkait ketentuan-ketentuan untuk menghindarkan konflik kepentingan dalam pemilihan.

Apa alasan Anna Sophanah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Bupati Indramayu?

Anna tak pernah menyampaikan alasannya kepada media. Namun Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Gubernur Jawa Barat, dan Ketua Umum Partai Golkar –secara terpisah- mengatakan bahwa alasan keluargalah yang membuat Anna mengundurkan diri.

"Jadi, bukan urusan kedinasan. Jadi, ingin lebih mengurusi keluarga di sisa waktunya, yang mungkin selama ini agak terkendala karena kedinasan luar biasa," kata Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat.

Sebetulnya Anna diharapkan hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Indramayu Rabu (7/11/2018) kemarin. Namun, karena sedang mendampingi orangtuanya yang sedang berobat, ia tidak datang. Anna diwakili oleh Sekretaris Daerah Indramayu Ahmad Bachtiar dalam rapat itu.

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Indramayu itu yang dihadiri oleh 43 orang dari 50 anggotanya itu menyetujui permohonan pengunduran diri Anna. Secara politik, Anna sudah bukan Bupati Indramayu lagi. Namun, secara formal, pemberhentiannya belumlah mendapatkan penetapan.

Undang-undang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 78 ayat 1 huruf b, memang memungkinkan seorang kepala daerah untuk berhenti berdasarkan permintaan sendiri. Permintaan itu, menurut undang-undang yang sama, harus diumumkan dalam rapat paripurna DPRD dan lalu diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, melalui gubernur. Penetapan pemberhentian dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

Secara hukum, boleh jadi pengunduran diri seorang kepala daerah adalah hal yang legal. Pengunduran diri sang kepala daerah itu pun boleh jadi tidak akan mengganggu jalannya roda pemerintahan untuk sementara waktu –sampai mendapatkan pengganti definitifnya, karena pelaksanaan pelayanan publik dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah.

Namun apakah etis jika seorang kepala daerah begitu saja mengajukan pengunduran diri dengan alasan sembarangan?

Menjadi kepala daerah bukanlah proses tiba-tiba. Untuk menjadi kepala daerah, seseorang harus –setidaknya secara formal- mempunyai visi dan program-program untuk kemaslahatan masyarakat yang akan dipimpinnya. Ia dan tim pemenangannya harus meyakinkan para pemilih agar mau memilihnya.

Ketika mulai melangkah menjadi calon kepala daerah, seseorang seharusnya telah berkomitmen untuk bertanggung jawab atas langkahnya. Ia harus bersiap mengelola waktunya dalam menjalankan tugas. Ia harus sudah memperjelas rencana pengelolaan kekuasaan dengan pasangan dan partai politik pendukungnya.

Setiap suara yang ia dapat dari pemilihnya adalah perintah etis agar ia sungguh bertanggung jawab untuk menjalankan program yang dijanjikan dan mewujudkan visinya ketika menjadi kepala daerah. Perintah etis dari para pemilih itu tak boleh ditawar.

Apakah keinginan untuk mengurus keluarga -seperti yang disampaikan Bupati Indramayu- sudah cukup menjadi alasan yang bisa diterima untuk mengundurkan diri dari jabatan? Tidakkah seharusnya hal ini sudah dapat diperhitungkan sebelum memantapkan diri untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah?

Begitu juga halnya dengan soal kecocokan dengan pasangan yang menjadi wakilnya. Tidakkah hal itu seharusnya sudah dipastikan sejak awal pencalonan?

Tanpa alasan yang kuat, permintaan pengunduran diri kepala daerah di tengah masa jabatannya adalah tindakan tidak bertanggung jawab dan melukai demokrasi. Suara yang telah diberikan oleh pemilih di tempat pemungutan suara diremehkan begitu saja. Padahal suara pemilih adalah amanat dan perintah etis dalam sistem demokrasi.

Terlebih, kepala daerah bukanlah sejenis profesi, yang diperebutkan untuk kemudian boleh ditinggalkan begitu saja. Kepala daerah adalah jabatan yang diberikan kepada orang yang dipercayai oleh para pemilih untuk membawa masyarakatnya ke arah yang lebih baik. Ada harapan, amanat, perintah, dan tanggung jawab di dalamnya.

Pihak yang paling pertama harus bertanggung jawab atas pengunduran diri kepala daerah adalah partai politik atau kelompok yang mengusungnya dalam pemilihan. Di waktu mendatang kita tentu berharap para pengusung calon kepala daerah sudah harus terlebih dahulu memastikan kesiapan mereka yang berniat menjadi pemimpin.

Dalam pemilihan, jangan menawarkan orang yang meremehkan suara pemilih dan tidak siap menjadi pemimpin.
Kenapa kepala daerah berhenti di tengah jalan?


Sumber : https://beritagar.id/artikel/editori...i-tengah-jalan

---

Baca juga dari kategori EDITORIAL :

- Kenapa kepala daerah berhenti di tengah jalan? Lama sekali negara membayarkan ganti rugi kepada warganya

- Kenapa kepala daerah berhenti di tengah jalan? Hoaks menebar ketakutan

- Kenapa kepala daerah berhenti di tengah jalan? Hentikan intimidasi terhadap jurnalis

Urutan Terlama


×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di