alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Kerap Ada Tumpang Tindih Data, Sebaiknya Pemerintah Canangkan "Satu Data Indonesia"
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5be54ef6a09a397c7a8b456b/kerap-ada-tumpang-tindih-data-sebaiknya-pemerintah-canangkan-quotsatu-data-indonesiaquot

Kerap Ada Tumpang Tindih Data, Sebaiknya Pemerintah Canangkan "Satu Data Indonesia"

Sabtu, 27/10/2018 16:01 WIB
Kerap Ada Tumpang Tindih
Data, Sebaiknya
Pemerintah Canangkan
"Satu Data Indonesia"


Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -
Home Kabar Indonesia Nasional
Sabtu, 27/10/2018 16:01 WIB
Kerap Ada Tumpang Tindih
Data, Sebaiknya
Pemerintah Canangkan
"Satu Data Indonesia"
Ketua Dewan Guru Besar Fakultas
Kesehatan Masyarakat
Universitas Indonesia Prof Wiku
Adisasmito berpendapat sudah
saatnya dibentuk "Satu Data
Indonesia", yaitu integrasi data
untuk mencegah adanya
tumpang tindih dan perbedaan
data yang kerap masih
ditemukan.

"Saat ini permasalahannya tiap
badan dan lembaga punya data
yang berbeda, sehingga
pemerintah bingung mengambil
kebijakan berdasarkan data yang
mana," ucapnya di Jakarta, Sabtu.
Jika sudah ada satu data yang
terintegrasi, pemerintah dapat
mengambil kebijakan
berdasarkan data yang
berkualitas, sehingga
meningkatkan kepercayaan publik
juga terhadap pemerintah, kata
Wiku.

Untuk menentukan arah
pembangunan, kebijakan yang
dilakukan Pemerintah Indonesia
tentu mengacu pada data yang
diperoleh dari hasil penelitian.

Tak heran, di seluruh kementerian
serta badan negara memiliki
bidang Penelitian dan
Pengembangan (Litbang) yang
masing-masing memiliki produk
data sebagai acuan penentuan
kebijakan.

Kalangan akademisi juga selalu
melakukan penelitian yang dapat
menjadi bahan pertimbangan
dalam perumusan kebijakan yang
lebih komprehensif dan
bersumber dari penelitian ilmiah.
Hasil penelitian yang baik akan
ditentukan oleh kualitas data
yang baik.

Jika data tidak mencakup kriteria
validitas, akurasi, konsistensi,
kelengkapan dan aktualitas, maka
data dapat dikatakan tidak
mumpuni untuk mendukung
kebijakan yang diambil.

"Permasalahan kualitas data inilah
yang sering kali diabaikan di
Indonesia," kata Wiku yang juga
koordinator "Indonesia One
Health University Network" itu.

Salah satu contoh permasalahan
konsistensi data dapat dilihat
pada data kesehatan yang
memiliki periode dokumentasi
yang berbeda-beda

Padahal, menurut UU No. 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik, data terkait
badan publik, kegiatan dan
kinerja, serta laporan keuangan
wajib untuk disampaikan oleh
instansi terkait minimal enam
bulan sekali.

Khusus untuk data kesehatan,
menurut Kepmenkes No. 116
Tahun 2003 seharusnya setiap
pemerintah tingkat kota/
kabupaten hingga nasional
mengeluarkan satu profil
kesehatan setiap tahunnya
sesuai cakupan pemerintahan.

Sementara itu Desrina Sitompul,
"projec officer Disease
Emergence and Economics
Evaluation of Altered
Landscapes (DEAL)" yang
merupakan proyek penelitian dari
INDOHUN dan USAID menyatakan
bahwa ketersediaan, akses, serta
kelengkapan data menjadi
catatan penting dalam
pelaksanaan penelitian ini.

Kesenjangan kualitas data
disebabkan oleh perbedaan
kapabilitas petugas yang terlibat
dalam seluruh proses
pengelolaan sistem informasi
kesehatan.

Untuk itu, selain melakukan
penelitian, DEAL juga
mengadakan peningkatan
kapasitas bagi peneliti internal
maupun peneliti di universitas
lokasi penelitian," ujar Desrina.

DEAL adalah studi yang meneliti
dampak negatif akibat
perubahan lahan hutan terhadap
kesehatan masyarakat. Penelitian
DEAL diharapkan dapat menjadi
landasan perumusan kebijakan
terkait pemanfaatan hutan.
Melalui kegiatan peningkatan
kapasitas penelitian yang
dilakukan oleh DEAL, diharapkan
kesenjangan pengetahuan dan
kemampuan antar peneliti dapat
diminimalisasi serta
meningkatkan kemampuan
penelitian secara komprehensif.

Peningkatan kapasitas peneliti
juga harus diimbangi dengan
peran pemangku kebijakan tiap
instansi untuk membuat regulasi
standar data dan metadata baku
agar tidak terjadi perbedaan data
seperti kasus yang terjadi pada
polemik impor beras.

Menurut Desrina, integrasi data
dapat dilakukan oleh Badan Pusat
Statistik dengan publikasi data
melalui satu portal, yaitu dapat
melalui portal BPS sendiri atau
'Satu Data Indonesia" seperti
data.gov milik Pemerintah
Amerika Serikat maupun
data.gov.au milik Pemerintah
Australia.

Penulis: Redaksi/Ant
Editor: Clara Aprilia Sukandar
Foto: Dina Kusumaningrum

https://m.wartaekonomi.co.id/berita2...data-indonesia
nanti gak ada proyek yang bisa ... upss
memang harusnya dari dulu udah demikian biar gampang, tinggal query nomor KTP lsg keluar semua data2nya, termasuk data sunatan juga ada -- database aja pake masterkey, masa negara punya 100 macam program, masing-masing program punya data KTP sendiri .. kan konyol, contohnya kyk sekarang, ke kelurahan / camat / imigrasi / rumah sakit / bpjs / npwp / bank masing2 punya data sendiri sendiri, jadinya klo ada yang meninggal, masing2 disamperin tuh buat diurus surat kematian dan dimatiin accountnya, kalo dia terdaftar di 100 program negara, jadilah kita mesti samperin satu2 ke semua 100 program pemerintah itu buat lapor orang yang udah meninggal biar masing2 bisa disable accountnya ... kalau bisa susah ... kenapa dipersulit ...
wah kalau cuma ada satu lembaga yang ngurusin data apa ada jaminan data yang disajikan valid?
Yang ada cuma monopoli kebenaran oleh penguasa (ini berlaku juga buat kubu oposisi apabila menang nanti di 2019)
Mukidi mana mampu ngurus ginian.
Kerjaannya cuma planga plongo, ngibul dan pencitraan saja.

Mana bisa dia itu.
Balasan post euforiaatta
Quote:


mukidi sih santai aja lah, ngapain cape2, mending main sm cucu, mumpung punya, apalagi pas lucu-lucunya, wong 2030 INDONESIA BUBAR katanya -- ya gak bray ?
Quote:
tujuannya kan beda2
pendataan itu sangat sulit banyak kendala geographis, software (pendata), hardware(tehnologi), networking termasuk biaya

sebaiknya kita nyontek sistem pendataan amerika soal pendataan ini
susah, kalo diintegrasi dan di 1 datakan pasti banyak kepentingan yang keganggu
Kerap Ada Tumpang Tindih Data, Sebaiknya Pemerintah Canangkan "Satu Data Indonesia"

1 data,
Pas dengan nomor urut.

Apakah tanda2 2 periode?

Kerap Ada Tumpang Tindih Data, Sebaiknya Pemerintah Canangkan "Satu Data Indonesia"
Quote:


emoticon-Salaman
salah prabowo ini, kok dia gak bisa mengkoordinasikan kementerian dan lembaga terkait. bikin UU ato PP nya kek.

4 tahun ini prabowo ngapain aja?
udah ngesahin berapa PP dan UU? udah bikin kebijakan ekonomi apa?
nol besar kan.
pantesan dolar dari 12 ribu jadi hampir 15 ribu. emoticon-Mad emoticon-Mad emoticon-Mad
Quote:


dipisahkan dulu dengan kebijakan dan wdata yang sentralisasi gan.

data itu tidak dapa dimonopoli gan,tapi dapat terdirtorsi (misal subsidi itu bisa jadi distorsi gan),lalu dasar kebijakan kan ada dasar ilmiah,profesional, politis.

jadi ga ada kekhawatiran masalah valid justru kalo menyajikan data tidak valid kita malah bisa ketahuan sama negara lain atau organisasi perkumpulan negara baik regional internasional jadi bisa dipandang aneh nanti.
Quote:


sip,,,
tujuan data hanya menyajikan keadaan yang aktual se aktual mungkin.

jadi dasar nanti,dan jadi dasar lagi melihat dampaknya jika di berlakukan kebijakan yang biasanya ada jeda waktu cukup lama bahkan bisa sangat lama.

makanya enak kalo kementrian bisa sedikit berkurang bebannya fokus di kebijakan dan keputusan saja di banding harus repot juga kumpulkan data.


×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di