alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Beritagar.id /
Untung rugi ratifikasi tujuh perjanjian dagang ASEAN
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5be3d3b5925233b41e8b4569/untung-rugi-ratifikasi-tujuh-perjanjian-dagang-asean

Untung rugi ratifikasi tujuh perjanjian dagang ASEAN

Untung rugi ratifikasi tujuh perjanjian dagang ASEAN
Aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (17/10/2018).
Proses ratifikasi tujuh perjanjian perdagangan internasional (PPI) bakal segera diselesaikan. Inisiatif ini diambil pemerintah lantaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak kunjung membuat keputusan terkait perjanjian dagang yang dimaksud.

Padahal, pengajuan pembahasan sudah dilakukan pemerintah secara bertahap sejak 2015.

Pasal 84 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur, pemerintah bisa mengambil keputusan ratifikasi jika DPR tak juga mengambil keputusan dalam waktu paling lama 60 hari kerja pada masa sidang.

Untuk selanjutnya, pemerintah bakal menyelesaikan proses ratifikasi melalui Peraturan Presiden (Perpres).

“Saya akan segera lapor pada Presiden dengan membawa draf Perpres yang sudah siap,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam lansiran merdeka.com, Rabu (7/11/2018).

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita juga akan melaporkan perkembangan proses ratifikasi ini kepada pihak perwakilan ASEAN dalam agenda pertemuan tingkat menteri di Singapura, pekan depan.

Proses ratifikasi tidak bisa ditunda lagi. Darmin beralasan, Indonesia bakal menerima kerugian cukup besar bila tidak terlibat dalam perjanjian yang sebagian besarnya dibagi bersama negara-negara di kawasan ASEAN ini.

Untuk diketahui, laman KBBI menyebut ratifikasi adalah pengesahan suatu dokumen negara oleh parlemen, khususnya pengesahan undang-undang, perjanjian antarnegara, dan persetujuan hukum internasional.

Apa saja ketujuh PPI dan apa potensi kerugian jika Indonesia tidak bergabung? Berikut kami rangkumkan penjelasannya.

First Protocol to Amend the ASEAN-Australia-New Zealand FTA (AANZFTA) Agreement

Catatan aanzfta.asean.org menyebut perjanjian AANZFTA mulai dibahas sejak 2010. Sebagian besar negara anggota ASEAN mulai menjalani perjanjian ini pada Oktober 2015. Indonesia, mengajukan izin pembahasan AANZFTA kepada DPR per Maret 2015.

Beberapa poin dalam perjanjian ini di antaranya pengurangan dan penghilangan tarif produk impor secara progresif (hingga 90 persen) dalam jangka waktu tertentu, fleksibilitas dalam pengiriman barang, serta membebaskan persyaratan dalam perdagangan jasa antarnegara.

Beberapa besaran tarif yang ditawarkan bisa dikulik pada link ini: https://ftaportal.dfat.gov.au/countries/IDN.

Kementerian Perindustrian menyebut, perjanjian ini adalah peluang besar bagi eksportir Indonesia, khususnya bergerak di bidang manufaktur dan jasa, mengembangkan bisnisnya di Australia dan Selandia Baru.

“Perusahaan-perusahaan Selandia Baru serius mengembangkan kemitraan dengan Indonesia untuk mendorong penerapan teknologi di semua sektor, termasuk manufaktur. Apalagi, saat ini kita berupaya masuk ke era revolusi industri 4.0,” ucap Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto dalam rilisnya, awal Oktober 2018.

Selain itu, sambung Menteri Darmin, ada sekitar 73,6 persen atau setara $1,76 miliar total ekspor Indonesia ke Australia dan Selandia Baru yang bisa dimanfaatkan melalui fasilitas AANZFTA.

Agreement on Trade in Service under the ASEAN-India FTA (AITISA)

Ada delapan sektor jasa yang ditawarkan dalam perjanjian AITISA, yakni penelitian dan pengembangan, telekomunikasi, konstruksi dan teknik, keuangan, pendidikan, pariwisata, transportasi, dan energi.

Bentuk perjanjian akan menitikberatkan pada pertukaran pekerja serta tenaga profesional pada sektor-sektor tersebut. Perjanjian ini juga menjadi gerbang sederet kesepakatan yang diteken oleh Presiden Joko “Jokowi” Widodo dengan Perdana Menteri India Shri Narendra Modi di Istana Merdeka, Jakarta, Maret 2018.

Awal tahun ini, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menekankan, hubungan Indonesia dan India perlu diperkuat. Alasannya, Indonesia dan India merupakan dua kekuatan ekonomi yang saat ini tengah diperhitungkan dunia.

India adalah mitra dagang keenam utama untuk Indonesia dengan total investasi pada 2016 mencapai sebesar $55 juta AS dengan total perdagangan sebesar $12,9 miliar AS.

Neraca dagang Indonesia-India juga cemerlang. Periode 2013-2017, Indonesia selalu mengalami surplus perdagangan dengan India. Meski, Indonesia masih terus bernegosiasi dalam penurunan tarif impor sawit India yang mencapai 44 persen.

Third Protocol to Amend the Agreement on Trade in Goods under ASEAN-Korea FTA (AKFTA)

Perjanjian ini pertama kali ditandatangani 24 Agustus 2006 oleh seluruh negara anggota ASEAN, selain Thailand. Perjanjian ini menciptakan kesempatan bagi 670 juta warga ASEAN dan Korea dengan total PDB mencapai $2,9 triliun untuk mendapatkan fasilitas pasar yang lebih terbuka serta fleksibilitas dalam bentuk investasi.

Salah satu keuntungan perjanjian ini adalah volume perdagangan bilateral antara Korea dan ASEAN melonjak hingga tiga kali lipat.

Per 2016, ekspor Korea Selatan ke 10 negara ASEAN mencapai $745 juta AS atau meningkat 132 persen dibandingkan tahun 2006. Selain itu, impor Korea Selatan dari negara-negara ASEAN juga melonjak 49 persen menjadi $443 juta AS dari $297 juta AS dari 10 tahun sebelumnya.

Dalam perjanjian ini, Indonesia diwajibkan menerapkan prinsip transparansi, salah satunya dengan menurunkan biaya transaksi dua negara. Jika payung hukum tak juga dibuat, maka Indonesia bisa [URL="http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2012/118~PMK.011~2012PerLamp.pdf"]disengketakan [/URL]lantaran tidak bisa memberikan kepastian komitmen sebagai bagian dari hasil perundingan pada 2007 dan 2012.

Protocol to Amend the Framework Agreement under ASEAN-Tiongkok FTA (ACFTA)

Kerangka perjanjian ini ditandatangani dua belah pihak pada 4 November 2002. Secara garis besar, perjanjian ini menjanjikan pemangkasan tarif impor hingga 90 persen pada 2010.

Sekitar tahun 2003 dan 2008, perjanjian ini membuahkan hasil. Nilai perdagangan ASEAN dengan Tiongkok melonjak dari $59,6 miliar AS menjadi $192,5 miliar AS.

Sama seperti perjanjian AKFTA, Indonesia bisa kehilangan tiga hal jika tak juga meratifikasi ACFTA. Pertama, Indonesia dapat disengketakan karena tidak mempermudah ketentuan SKA (Surat Keterangan Asal) dalam perizinan bea cukai, prosedur kepabeanan, dan fasilitas perdagangan.

Kedua, Indonesia tidak menikmati penambahan komitmen lima subsector jasa dari Tiongkok, seperti obat-obatan, mesin, pariwisata, konservasi lingkungan, serta keamanan.

Ketiga, mengurangi insentif investor Tiongkok yang berinvestasi di Indonesia akibat tidak adanya penyederhanaan prosedur aplikasi dan persetujuan investasi.

Protocol to Amend Indonesia-Pakistan PTA (IP-PTA)

IP-PTA ditandatangani pada 3 Februari 2012 di Jakarta dan efektif diimplementasikan sejak 1 September 2013. IP-PTA merupakan implementasi dari Framework Agreement on Comprehensive Economic Partnership (FACEP) Indonesia-Pakistan.

IP-PTA mencakup 232 pos tarif Indonesia dari total 10.000 pos tarif Indonesia (HS 10 digit) dan 313 pos tarif Pakistan dari keseluruhan total 5.000 pos tarif Pakistan (HS 6 digit).

Indonesia cukup meraup untung dari perjanjian ini. Dalam lima tahun terakhir, perdagangan Indonesia dengan Pakistan selalu positif.

Sejak Januari hingga Agustus 2018, ekspor Indonesia ke Pakistan sebanyak $1,63 miliar AS, meningkat 1,91 persen dari periode yang sama pada 2017. Sementara impor Indonesia dari Pakistan yakni $386,6 juta AS, meningkat dua kali lipat (yoy).

Oleh karenanya, jika Indonesia tidak meratifikasi perjanjian ini, maka setidaknya ada lima potensi kerugian, yang di antaranya adalah Pakistan akan menghentikan perjanjian dan Indonesia kehilangan pangsa pasar CPOnya senilai $1,46 miliar (2017).

Protocol to Implement the 9th ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS-9) dan ASEAN Agreement on Medical Device Directive (AMDD)

Terkait AFAS-9, potensi kerugiannya adalah Indonesia tidak dapat mengakses pasar jasa ASEAN pada subsektor yang ditambahkan Negara-Negara ASEAN ke dalam AFAS (Indonesia menambahkan 11 subsektor).

Selain itu, juga berpotensi disengketakan oleh anggota ASEAN lain yang memiliki kepentingan komersial.

Sementara untuk perjanjian AMDD, jika Indonesia tidak meratifikasinya, maka produk alat kesehatan (alkes) Indonesia sulit dipasarkan di ASEAN dan dunia karena AMDD mengatur standar, aturan teknis, dan prosedur kesesuaian penilaian yang mengharmonisasikan standar alkes di ASEAN sesuai standar internasional.

Selain itu, Indonesia dapat dikatakan tidak mendukung INPRES No. 6 tahun 2016 tentang Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan. Potensi kehilangan pasar ekspor ke ASEAN senilai $853 juta AS untuk tahun 2017.
Untung rugi ratifikasi tujuh perjanjian dagang ASEAN


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...n-dagang-asean

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Untung rugi ratifikasi tujuh perjanjian dagang ASEAN Uang muka KPR nol persen untuk PNS pada tahun politik

- Untung rugi ratifikasi tujuh perjanjian dagang ASEAN Pengerjaan MRT Fase II belum akan sampai ke Ancol

- Untung rugi ratifikasi tujuh perjanjian dagang ASEAN Presiden diminta ambil alih bencana tambang Kaltim



×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di