alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Kominfo ingin terapkan klasifikasi data, Pengamat : Mimpi di siang bolong
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5be3b965c0d77063098b456b/kominfo-ingin-terapkan-klasifikasi-data-pengamat--mimpi-di-siang-bolong

Kominfo ingin terapkan klasifikasi data, Pengamat : Mimpi di siang bolong

Kominfo ingin terapkan klasifikasi data, Pengamat : Mimpi di siang bolong

JAKARTA (IndoTelko) - Langkah Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang ingin merevisi terhadap Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) menjadi sorotan banyak pihak di industri telematika nasional.

Salah satu yang disorot tajam dari komunitas telematika nasional adalah langkah teroboson dengan mengatur lokalisasi data berdasarkan pendekatan klasifikasi data, yaitu Data Elektronik Strategis, Tinggi dan Rendah, seperti dituangkan dalam draft revisi PP PSTE yang dinilai Kominfo tak akan merugikan Indonesia.

Terobosan ini rencananya ingin menganulir aturan yang sudah ada di PP PSTE yang tegas menyatakan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk pelayanan publik wajib menempatkan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana di wilayah Indonesia untuk kepentingan penegakan hukum, pelindungan dan penegakan kedaulatan negara terhadap data warga negaranya.

"Ide klasifikasi data itu seperti mimpi di siang bolong. Banyak hal yang harus dilakukan jika ingin merealisasikan wacana itu. Jangan wacananya dulu dijalankan, tetapi platform belum ada, itu namanya menggadaikan bangsa ini," tegas Peneliti di Internet Development Institute (ID Institute) Muhammad Salahuddien Manggalanny dalam keterangan (7/11).

Dalam analisanya, ide mengklasifikan data artinya pemerintah mau beralih dari rezim retensi fisik menjadi rezim klasifikasi data.

Namun, jika itu pilihan yang ingin dilakukan, ada sejumlah hal yang harus disiapkan agar negara ini tak merugi di era data sebagai "The Next Oil".

Pertama, Indonesia harus memiliki arsitektur network nasional yang mandiri, terdistribusi merata dan terhubung dengan exchange point nasional maupun di daerah serta lebih banyak alternatif rute ke global internet yang tak bergantung pada satu titik (Singapura), seperti kondisi sekarang agar terjamin retensi trafik internet Indonesia tetap di dalam negeri sehingga atraktif bagi semua kepentingan bisnis baik itu jaringan (Penyedia Jasa Internet dan Network Access Provider/NAP), infrastruktur layanan (data center, cloud, IX) maupun layanan aplikasi (ecommerce, egovernment dan lainnya.)

"Jangan sampai, peralihan rezim ini justru mengakibatkan "data flight" dimana kecenderungan penempatan data akan ke offshore karena di dalam jaringan fiber optik, broadband tidak ada bedanya kualitas akses di dalam negeri atau di luar negeri. dari segi jarak geografis. Singapura tetap memiliki keunggulan untuk penempatan data walau dari perspektif Indonesia seperti misalnya standar data center yang lebih tinggi (TIER-4), keterhubungan dengan Tier-1 IX dan pertimbangan teknis lainnya termasuk harga," katanya.

Diingatkannya, belum meratanya jaringan akses di seluruh indonesia dan tidak adanya pengaturan trafik dan routing, mengakibatkan inefisiensi trafik di dalam negeri. sehingga menghambat pertumbuhan data center dan cloud di area selain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

"Jangan sampai terjadi "capital flight" karena investasi di dalam negeri tidak menarik sehingga para pengusaha data center dan cloud kita sendiri memilih investasi ke luar indonesia untuk menangkap pasar indonesia sendiri yang akan cenderung menempatkan data offshore," katanya.

Hal yang merugikan jika infrastruktur, data dan konten ada di offshore, maka trafik nasional akan mengalir ke luar negeri dan artinya pengguna internet Indonesia harus membayar mahal, menyedot devisa karena pembayaran dalam mata uang asing.

"Ini akan menjadikan kekuatan pasar internet Indonesia akan pupus karena tidak ada atau sangat sedikit trafik dari luar negeri masuk ke Indonesia. kita hanya akan dieksploitasi oleh seluruh dunia," sedihnya. (Baca: Data Tergadai)

Terakhir, jika memang memaksakan rezim klasifikasi data, perlu adanya konsensus nasional dengan semua pemangku kepentingan terkait tentang definisi dan konsep klasifikasi data yang dimaksud oleh pemerintah.

"Harus jelas bagaimana nanti operasionalnya, reward and punishment, konsekuensi terhadap bisnis, dan lainnya mengingat sebagian besar data yang ada di tengah masyarakat dikelola oleh swasta sehingga perlu kepastian hukum dan kepastian iklim berusaha. apakah sudah dipertimbangkan beban tanggung jawab baru akibat berlakunya kebijakan ini?" tanyanya.

Disarankannya, untuk mencegah polemik dan resistensi, sebelum ada kesesuaian pandangan dan kesepahaman dengan seluruh pemangku kepentingan dan karena pertimbangan tingkatan kebijakan ini adalah Peraturan Pemerinta, maka sebaiknya ditunda sampai dengan definisi dan konsep ini masuk terlebih dahulu di dalam RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) atau RUU lain yang lebih luas aspek pengaturannya dan/atau lebih tinggi kedudukannya.

Regulasi Ideal
Lebih lanjut dijelaskannya, jika memang pemerintah ingin menggairahkan bisnis data center dan cloud computing maka yang diperlukan adalah regulasi setingkat Instruksi Presiden atau Peraturan Presiden tentang kebutuhan lokasi, mengingat investasi data center membutuhkan kepastian area (kebencanaan) dan ketersediaan lahan.

Adanya regulasi standar data center yang adaptif dan progresif sehingga kualitas layanan data center mendapatkan kepercayaan secara global. Termasuk upaya alternatif kelonggaran ijin pembangunan pembangkit listrik mandiri, misalnya dengan sumber energi alternatif terbarukan selain dari pasokan PLN untuk menjamin ketersediaan pasokan daya sesuai dengan standar global dan tuntutan Service Level Agreement (SLA) yang tertinggi.

Selain itu dibutuhkan juga regulasi yang mengatur kerjasama antara penyelenggara data center, jaringan dan internet exchange (IX) serta pengaturan routing yang efisien.

"Semua ini membutuhkan kehadiran negara, karena terciptanya ekosistem internet yang sehat akan menjadi basis bagi kedaulatan siber. Jangan seperti draft revisi PP PSTE itu malah menggadaikan kedaulatan siber," sindirnya.

Sebelumnya, Kominfo menyakini langkah terobosonnya dengan mengatur lokalisasi data berdasarkan pendekatan klasifikasi data tak akan merugikan Indonesia.

"Saya bisa bilang hanya 5-10% yang masuk data elektronik strategis, sisanya itu data rendah atau tinggi. Pengklasifikasian ini justru membuat pemerintah menjadi lebih efisien dalam mengelola data," ungkap Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan, pekan lalu.

Sumber : https://www.indotelko.com/kanal?c=id...a-id-institute
kan bobo siang
semoga ga ada yg nyinyir "pemerintah ingin maju tapi kalian bla bla bla"
Menkominfo dari dulu memang gak jelas kok.
Tapi menkominfo yg sekarang levelnya memang uda jauh beda. Bacot doang yg jadi modal hasil tak ada sama sekali.
Ide positif harus didukung ... Ide negatif mari kita bungkus dan masukkan ke tong sampah ...
Coba tanya pendapat ahli telematika roy sukro buat second opinion emoticon-Big Grin
Diubah oleh emiliaw
bikin sibuk diri supaya anggaran turun banyak. kemenkominfo inikan jaman dulu departemen penerangan. jaman gus dur sudah dibubarkan. kok di ada-adain lagi sih. setan mana itu yg bikin ini.
Quote:


Biasanya ada pendapat karena pendapatan
emoticon-Ngakak

semoga masih profesional

Yang lebih urjen itu soal pendidikan internet bagi awammer, jangan hanya di klasifikasi kubangan internet = porno, judi, carding.

Kalo mo jujur November adalah bulannya masyarakat digital internasional, biasanya di bulan ini investasi soal server adalah momen black friday & cyber monday.

How to educate well internet implemented to society and take for benefit itu penting dan mestinya merata dulu.
Persoalan ini kalo di omongkan sama forum internasional yang ada relevansi dengan hal ini pasti welcome banget itu calon2 investor.

Terus kemarin yang sama Jack Ma hasilnya apa?
Dulu yang baloon looming gimana kelanjutannya?

Harusnya lebih wise dalam melihat hal-hal kaya gini.

Saya hanya berpikir problem gaya komunikasi aja nih yang ada di kominfo, kurang ngadain riset.
Tenang,.. 2 minggu dijamin kelar kok..



emoticon-Wkwkwk
Balasan post sidempur
Quote:


sssstttttt duluuuuu banget ada namanya proyek sisminbakum.

duluuuuuu ..........

ketika 10 tahun sebelum kreator 2 Minggu Kelar

emoticon-Ngakak
Quote:


Bagus nih gan, semoga jadi pertimbangan para ajudan2 dimari yg silent reader buat disampaikan dan menjadi kebijakan yg baik kedepannya emoticon-thumbsup


Dan budayakan membaca utk masyarakat biar nggak banyak blunder2 hoax emoticon-Thinking
Diubah oleh prayformysky
Quote:
Balasan post Schivver
Keracunan revolusi mental
Menkominfo trlalu nafsu krn bnyak investor asing akan startup digital, btw gateway inet ASean kan emg di singapura.
Rudiantara ini kominfo paling melek IT yg pernah di miliki RI loh, soal infra,kl emg google loon bisa bantu g usah di persulit deh, mending kl teknis pikirin aja sosialisasi ipv6 noh sbab ipv4 udh kritis, sm hoax dan anonimity netijen itu jadiin concern dlu.

Oiya itu situs situs judi makin nggerogoti kayak kanker loh, efeknya sampe ke dunia nyata, jangan sampe jd penyakit masyarakat nya netijen, udh kang nyinyir, kang judi, keabisan duit ngutang nipu sana sini.

Klasifikasi data mah ntarr, kl koneksi internet dah beres.
Quote:


Jujur, kalo gw bilang mah Rudiantara itu menkominfo paling goblok yang pernah ada kalo diliat dari kebijakan2 yg uda dia buat dan hasilnya yang gak sesuai harapan.

Entah memang bener goblok atau ada udang di balik bakwan yah gw gak tau deh emoticon-Ngakak (S)


×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di