alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Beritagar.id /
Presiden diminta ambil alih bencana tambang Kaltim
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5be387c59e7404872e8b4568/presiden-diminta-ambil-alih-bencana-tambang-kaltim

Presiden diminta ambil alih bencana tambang Kaltim

Presiden diminta ambil alih bencana tambang Kaltim
Upaya penyelamatan korban yang terperosok di lubang bekas galian tambang di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Minggu (4/11/2018).
Ratusan lubang bekas tambang batu bara di Kalimantan Timur (Kaltim) sudah menelan korban 31 jiwa dalam delapan tahun terakhir. Terbaru, Minggu (4/11/2018), Ari Wahyu Utomo (13) menjadi korban tenggelam di bekas area konsesi tambang PT Bukit Baiduri Energi (BBE) di Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara.

"Ini adalah kedua kalinya ada korban meninggal di area konsesi BBE," kata Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, Pradarma Rupang, Rabu (7/11/2018).

Siswa Mts Masyuhiriya Tenggarong Seberang ini, kata Rupang, merupakan warga permukiman yang berbatasan langsung dengan lokasi tambang. Ia menduga bocah malang ini tenggelam kala bermain di lubang tambang berkedalaman 5 hingga 7 meter.

Ironisnya, peristiwa naas ini bukan kali pertama terjadi di area konsesi BBE. Genap dua tahun silam, Rupang menyebutkan, peristiwa serupa terjadi merengut jiwa dua remaja; Noval Fajar Slamat Riyadi (15) dan Diky Aditya (15).

"Tewas tenggelam di area konsesi milik BBE ini pula. Tapi di lubang yang berbeda,” sergahnya.

Rupang mengatakan, BBE tidak memasang pagar pembatas dan papan peringatan di sekitar area lubang tambangnya. Padahal sesuai aturan Undang Undang Minerba, BBE semestinya memastikan area bersangkutan steril dari seluruh aktivitas warga.

Jatam mencatat ada 632 lubang bekas tambang tersebar di sejumlah kota/kabupaten di Kaltim. Selama 15 tahun terakhir ini, 1.404 izin usaha pertambangan (IUP) mendominasi luasan daratan di Kaltim. "Area pertambangan mencapai 43 persen dari total 12,7 juta hektare Kaltim," ungkapnya.

Lubang bekas tambang sudah merengut 31 jiwa tersebar di Kutai Kartanegara, Samarinda, Kutai Barat, dan Penajam Paser Utara. Ibu kota Provinsi Kaltim, Samarinda, menjadi penyumbang terbesar jumlah korban meninggal hingga 18 jiwa.

Sehubungan itu, Jatam Kaltim secara resmi meminta Presiden Joko Widodo mengambil alih penanggulangan bencana tambang di Kaltim ini. Rupang menilai, Pemprov Kaltim tidak serius dalam penyelesaian dampak negatif industri pertambangan ini.

“Agar kejadian serupa tidak terulang. Langkah luar biasa sudah selayaknya presiden lakukan,” kata Rupang.

Faktanya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomendasikan pencabutan 807 IUP yang non-clear and clean. Fakta di lapangan, Kaltim hanya mencabut 358 IUP.

"Izin yang dicabut ini pun adalah izin yang berakhir masa kontraknya. Kaltim secara resmi hanya mencabut 8 IUP selama dua tahun terakhir," papar Rupang.

Semestinya, presiden bisa memanfaatkan tangan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Rupang meminta presiden mengintervensi penanganan di 632 lubang tambang ini.

“Misalnya lubang berjarak 1 kilometer dari permukiman ditetapkan menjadi area tertutup. Lubang berjarak 500 meter dari permukiman agar segera direklamasi. Supaya jumlah korban jiwa tidak terus bertambah," imbuhnya.

Selain itu, presiden pun bisa memastikan moratorium penerbitan IUP di Kaltim untuk kurun 10 tahun ke depan. Pada masa itu, kementerian terkait bisa melakukan pemulihan lingkungan pascaeksploitasi tambang secara masif di Kaltim.

"Pemprov Kaltim harus kooporatif membantu pemerintah pusat. Bila membangkang bisa terkena sanksi dari Kementerian Dalam Negeri," tegasnya.

Soal ini, Jatam Kaltim sudah menyurati Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, ESDM, Sekretaris Negara, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

LSM lingkungan lain, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kaltim, pun turut mengecam respon pasif Gubernur Kaltim yang terkesan pasrah. Dalam beberapa kesempatan, Gubernur Isran Noor memang hanya berujar tentang rasa keprihatinannya.

"Gubernur seperti tak memiliki empati dan upaya untuk memberikan perlindungan kepada warga Kaltim," tutur Direktur Eksekutif Daerah Walhi Kaltim, Fathur Roziqin Fen.

Saat bersamaan, aparat kepolisian juga dianggap lambat dalam memproses berbagai kasus lingkungan yang terjadi di Kaltim. Soal ini, Fathur menduga ada pihak yang berupaya menghambat proses penyidikan kasusnya.

Sementara itu, Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kaltim mengaku sudah berbuat soal penyelesaian masalah lubang tambang. Salah satunya dengan mencabut IUP perusahaan yang melanggar izin analisis dampak lingkungan (amdal) dan jaminan dana reklamasi.

"Sudah ada beberapa yang kami cabut izinnya," ungkap Kepala Bidang Minerba Distamben Kaltim, Baihaqi H, tanpa menyebutkan total IUP termaksud.

Distamben Kaltim memiliki kendala karena persoalan lubang tambang Kaltim dianggap sudah terlanjur kusut. Petugas lapangan pun terpaksa menelusuri kembali berbagai permasalahan dari hulu hingga hilir.

"Kami memulai dari awal dan mencoba menata kembali permasalahan. Sejumlah perusahaan tidak bisa dihubungi, kalaupun bisa dihubungi ternyata sudah berganti kepemilikan. Saat didatangi ternyata tidak ada," keluh Baihaqi.

Akhirnya, Pemprov Kaltim hanya bisa mengurangi jumlah korban di lubang bekas tambang. Mereka terus mengingatkan warga agar menjauhi lokasi tersebut.

"Ingatkan warga agar tidak bermain di dekat tambang. Masyarakat terkadang tidak mengetahui bahaya lokasi ini," sebut Baihaqi.

Juru bicara PT BBE, Rahman Virlianto, menolak perusahaannya terus disalahkan dalam sejumlah kasus korban tenggelam. Dalam beberapa kasus, menurutnya, BBE turut menjadi korban. "Kami juga sudah menjadi korban dalam masalah ini," ungkapnya.

Lokasi tenggelam korban Ari Wahyu Utomo, diakui Rahman, memang berada di area konsesi BBE. Namun perusahaannya membantah pernah melakukan aktivitas eksploitasi batu bara di kawasan tersebut.

"Memang masih area kami, tapi kami tidak pernah melakukan eksploitasi tambang di situ. Karena terlalu dekat dengan permukiman. Perusahaan tentunya juga tidak mau melanggar hukum," ujarnya.

Adapun dua korban lain pada 2016, Rahman menyatakan BBE sudah berniat melakukan penutupan di lubang bekas galian. Pada akhirnya, masyarakat setempat pula yang meminta pengelolaan lubang ini.

"Mereka manfaatkan untuk sarana pengairan pertanian serta kebutuhan MCK masyarakat setempat," sebutnya.
Presiden diminta ambil alih bencana tambang Kaltim


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...tambang-kaltim

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Presiden diminta ambil alih bencana tambang Kaltim Sepeda motor listrik Jokowi

- Presiden diminta ambil alih bencana tambang Kaltim Silang pendapat, kasus pelanggaran tim Jokowi-Ma'ruf dihentikan

- Presiden diminta ambil alih bencana tambang Kaltim Modus Lucas melarikan Eddy

Urutan Terlama
Semoga ada jalan keluar terbaik bagi persoalan ini. emoticon-Angkat Beer
dalem itu lubang ...

kalo ga bisa berenang tenggelem tuh emoticon-Belo
emoticon-Hammer2 pemerintah tutup mata
ane lhat rekaman suntingan video wawancara gubernur kaltinm perihal ini pas dtnyain wartawan,

jwabannya btul2 neyeleneh,
gubernur koq jwabanya gitu, prihatin ane nunggu 5 thun lagi bru bsa dgantiemoticon-Shutup

Spoiler for video:
Diubah oleh steven.thereds


×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di