Warga Sering Ditolak Saat Berobat, Ratusan Buruh Geruduk BPJS Tangerang


Ratusan buruh yang tergabung dalam relawan BPJS Watch Tangerang Raya mengadakan aksi demo di depan Kantor BPJS Kesehatan, Cikokol, Kota Tangerang, Selasa (6/11/2018) - TRIBUNJAKARTA.COM/EGA ALFREDA

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Ega Alfreda

TRIBUNJAKARTA.COM, CIKOKOL - Ratusan buruh dari relawan BPJS Watch Tangerang Raya mengadakan aksi demo di depan Kantor BPJS Kesehatan, Cikokol depan Tangerang City Mall.



Di dalam aksinya, massa yang menggunakan berbagai atribut itu juga memasang spanduk di pagar kantor BPJS bertuliskan 'Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Semakin Buruk. Pecat Segera! Kepala Cabang BPJS Kesehatan KC Cikokol Tangerang'.

Menurut koordinator aksi, Abu Bakar, aksi itu didasari oleh seringnya warga Tangerang yang ditolak saat berobat menggunakan kartu BPJS.

"Kami, peserta BPJS kesehatan butuh pelayanan bukan penolakan. Masa setiap bulan bayar, gak gratis, tapi ditolak terus" ujar Abu Bakar, Selasa (6/11/2018).

Abu Bakar menilai kinerja BPJS Kesehatan Cikokol sangat jauh dari harapan.

Pasalnya pelayanannya semakin hari semakin memburuk padahal, peserta BPJS membayar iuran setiap bulannya.

"Apalagi setelah terjadi defisit anggaran BPJS kesehatan sebesar Rp 16,58 Triliun kalau tidak salah. Pelayanan kesehatan dirasa semakin buruk lagi," jelas Abu Bakar.

Menurutnya, aksi ini merupakan buntut dari pantauan dan advokasi BPJS Watch Tangerang bahwa terdapat dua peserta BPJS yaitu, Winarma dan Yuliani yang meninggal dunia tanpa mendapatkan hak manfaat dari peserta BPJS.

"Oknum pejabat BPJS yang mempersulit peserta BPJS harus mundur, juga menindak tegas pegawai yang tidak becus," tegas dia.

Sejumlah aparat kepolisian pun tampak berjaga di sekitar lokasi unjuk rasa, lalu lintas di sekitar titik aksi juga terlihat sedikit kemacetan.

Saat ditemui, Kapolsek Tangerang, Kompol Ewo Samono membeberkan, sebanyak 50 personel diterjunkan untuk mengawal aksi itum

"Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan," singkat Ewo.

Dikesempatan yang sama, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jabodetabek, Ni Made Ayu Sri Ratna Sudewi menanggapi tudingan massa yang berjanjut hingga sore hari.

"Dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan 141 tahun 2018 hal-hal yang selama ini masih menimbulkan keluhan dimasyarakat karena pekerja mandiri mesti ditanggung apakah oleh dirinya sendiri atau BPJS," jelas dia saat dikonfirmasi.

Terkadang, kata Ayu, peserta BPJS mandiri belum mendaftar ke program BPJS ketenagakerjaan bahwa terdapat PMK 141/2018 tersebut ditanggung biayanya.

"Winarma belum ada PMK. Jadi ketentuan kami itu ini boleh enggak dijamin, jadi bertindak sesuai ketentuan. Alhamdulillah sudah ada jalan keluar ya," jelas dia.

http://jakarta.tribunnews.com/amp/2018/11/06/warga-sering-ditolak-saat-berobat-ratusan-buruh-geruduk-bpjs-tangerang

Wajar digeruduk. Yang salah bukan hanya BPJS Tanggerang, tapi juga BPJS pusat.
Tagihan 5-7 Trilyun, duit di kas cuman ada Ratusan Milyar.
Ngadu ke pimpinan tertinggi negara, malah dimarahin dibilang masa laporannya tekor melulu.
Ya sudah lah.

Tapi ini Semua wajib salahnya Oposisi, dan yang ini juga pasti salah (HaTeI, ngisis, FPI, teloris, uclim dkk). Jangan salahkan penguasa dan koalisinya