alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Indonesia Update /
Bersama 7 Negara, RI-Australia Pimpin Pertemuan Bahas Kontraterorime
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5be23791a09a390b0b8b4584/bersama-7-negara-ri-australia-pimpin-pertemuan-bahas-kontraterorime

Bersama 7 Negara, RI-Australia Pimpin Pertemuan Bahas Kontraterorime

Bersama 7 Negara, RI-Australia Pimpin Pertemuan Bahas Kontraterorime

JPP, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Wiranto bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Australia Peter Dutton memimpin pertemuan Sub Regional Meeting on Counter Terrorism yang dihadiri oleh tujuh negara peserta.

Pertemuan yang berlangsung di Jakarta, Selasa (6/11/2018), ini membahas upaya negara peserta sub regional dalam memberantas tindak pidana terorisme melalui satu penguatan kerja sama yang telah ada. 

“Negara yang hadir dalam pertemuan kali ini adalah Indonesia, Australia, Filipina, Brunei Darussalam, Selandia Baru, Myanmar, Thailand, dan Singapura,” ungkap Menko Polhukam Wiranto. 

Menurut Menko Polhukam Wiranto, pertemuan tersebut juga mencoba merancang program-program baru yang perlu dilakukan sehubungan dengan peningkatan ancaman terorisme yang juga menggunakan berbagai media dan cara-cara baru, baik secara teknis maupun taktik.

Sebab, kata dia, sebagaimana diketahui bahwa cara dan metodologi kekerasan terorisme telah berkembang, bahkan seperti kasus terorisme di Surabaya, Jawa Timur, beberapa waktu lalu telah menggunakan keluarga, khususnya kaum perempuan dan anak-anak. 

“Selain itu juga menggunakan teknologi yang semakin maju, juga digunakan untuk masyarakat umum, mereka gunakan untuk melakukan satu perencanaan tindak terorisme yang tadi telah kita sepakati untuk kita lawan bersama. Oleh karena itu, salah satu upaya yang juga dibahas adalah bagaimana pemerintah bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil untuk menanggulangi terorisme itu,” kata Menko Polhukam Wiranto. 

Di samping itu, pertemuan juga membahas upaya penanggulangan terorisme melalui media sosial, di mana pemerintah akan bekerja sama dengan pihak-pihak swasta yang berkecimpung dalam masalah teknologi komunikasi.

Menko Polhukam Wiranto mengatakan, hasil pertemuan ini akan ditindaklanjuti pada Jakarta Working Group yang terdiri dari para pejabat-pejabat senior dari sembilan negara yang bertugas untuk merumuskan rencana pelaksanaan dan monitoring kegiatan-kegiatan secara bersama.

“Kalau ada satu kesepakatan bersama dalam rangka aksi, tetapi regulasinya kan beda, Undang-Undangnya beda. Kalau Undang-Undangnya beda, yang memayunginya beda, tetapi langkahnya sama, kan tidak mungkin, jadi working group itu penting sejauh mana Undang-Undang setiap negara memayungi kegiatan-kegiatan media sosial yang kita gunakan untuk counter terrorism itu bagaimana, tapi nanti platform-nya sama hanya saja bobot aksinya bisa beda,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Menko Polhukam Wiranto mengatakan bahwa perusahaan media sosial Twitter sudah menawarkan diri untuk memberikan satu sharing hal-hal yang bisa dikerjasamakan dengan pemerintah. Misalnya saja memblok situs-situs yang hanya mengacaukan, apakah hatespeech atau hoax

“Bahkan mereka sudah ikut serta untuk men-suspend beberapa situs sampai 1 juta sekian dalam kurun waktu sekian tahun, itu saya kira kita akan tindaklanjuti. Saya kira semua sumber-sumber media sosial harus punya tanggung jawab yang sama dalam rangka melawan terorisme. Itukan tidak hanya (tugas) pemerintah, tapi juga media sosial, swasta, pengguna twitter, pengguna facebook, pengguna internet kita harapkan punya satu tanggung jawab yang sama untuk kita melawan terorisme,” tegasnya.

Hal senada juga diungkapkan Mendagri Dutton bahwa perusahaan media sosial juga memiliki kewajiban yang signifikan untuk membantu organisasi penegak hukum, terurtama ketika pesan atau layanan yang dienskripsi digunakan dalam perencanaan teroris. 

“Semua negara demokrasi dan masyarakat harus bisa merangkul media sosial karena sangat penting bagi kita semua. Namun, perusahaan-perusahaan itu memiliki kewajiban spesifik untuk melakukan penegakan hukum atas kasus ini. Ini isu yang sangat penting dan serius, jadi kami butuh penanganan yang lebih baik dengan perusahaan media sosial,” tuturnya. (pol)


Sumber : https://jpp.go.id/polkam/hankam/3271...kontraterorime

---

Kumpulan Berita Terkait POLKAM :

- Bersama 7 Negara, RI-Australia Pimpin Pertemuan Bahas Kontraterorime Indonesia-Rusia Susun Program Strategis Tingkatkan Kerja Sama Ekonomi

- Bersama 7 Negara, RI-Australia Pimpin Pertemuan Bahas Kontraterorime Kemandirian Ekonomi untuk Indonesia Maju

- Bersama 7 Negara, RI-Australia Pimpin Pertemuan Bahas Kontraterorime Perlahan Tapi Pasti, Revolusi Mental Mulai Dirasakan Masyarakat



×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di