alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Beritagar.id /
Hentikan intimidasi terhadap jurnalis
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5be18eee54c07a3b388b457a/hentikan-intimidasi-terhadap-jurnalis

Hentikan intimidasi terhadap jurnalis

Hentikan intimidasi terhadap jurnalis
Ilustrasi intimidasi pada awak media
Risiko tertinggi dari pekerjaan jurnalis adalah kehilangan nyawa. Namun risiko yang lain juga mencemaskan, misalnya tindak kekerasan, intimidasi, dan proses peliputan yang dihalang-halangi.

Data dari Committee to Protect Journalist yang diolah Lokadata, menyebutkan, tahun lalu di dunia ada 44 jurnalis yang dibunuh dengan motif diketahui. Sedang yang motifnya tidak diketahui sebanyak 20 orang.

Indonesia cukup beruntung, dalam lima tahun terakhir, tidak ada catatan yang menunjukkan risiko terbesar jurnalis tersebut. Namun bukan berarti Indonesia tempat yang aman dan nyaman bagi pekerjaan wartawan.

Kekerasan terhadap jurnalis masih acap kali terjadi, meskipun angkanya mengalami penurunan. Data yang dirilis Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dalam tiga tahun terakhir menunjukkan angka kekerasan terhadap wartawan masih lumayan tinggi.

Pada 2016 terjadi 81 kasus kekerasan terhadap wartawan; 2017 menurun menjadi 66 kasus. Dan tahun ini tercatat ada 34 kasus (sampai Oktober). Artinya pada 2018 ini setiap bulan rata-rata ada sekitar 3 orang jurnalis yang mengalami kekerasan.

Kekerasan yang dimaksud dalam data tersebut antara lain adalah: Kekerasan fisik, ancaman kekerasan, perusakan alat, mobilisasi massa, pengusiran dan intimidasi.

Peristiwa yang dialami jurnalis Detikcom, saat melakukan peliputan aksi bela tauhid 211, Jumat (2/11/2018) di Jakarta, menurut Ketua AJI Jakarta, Asnil Bambani Amri, bisa dikategorikan sebagai tindakan yang mengancam kebebasan pers.

Coba cermati tayangan video di Instagram yang viral beberapa hari belakangan. Dialog yang muncul, permintaan menghapus foto dan tajuk yang ditulis dengan huruf kapital pada video tersebut: “Wartawan detik tercyduk ingin membuat para aksi bela tauhid buruk dengan memfoto sampah”, jelas bernada intimidatif.

Kepada Tirto.id, Sekretaris Umum Presidium Alumni (PA) 212 Bernard Abdul Jabbar, penyelenggara demonstrasi tersebut, membantah apa yang dilakukan peserta aksi terhadap jurnalis sebagai intimidasi.

Bernard menyadari memotret sampah adalah hak jurnalis. Namun apa yang dilakukan terhadap jurnalis Detikcom tersebut adalah antisipasi agar berita yang akan diterbitkan tidak merugikan peserta aksi.

Undang-Undang No. 40 Tentang Pers menjamin kebebasan pers. Kemerdekaan pers tersebut tertulis dalam tiga ayat dalam Pasal 4 Undang-undang tersebut. Ayat 1, menyebut: Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.

Ayat 2, berbunyi: Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. Dan Ayat 3, menyebutkan: Untuk menjamin kemerdekan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Ancaman terhadap perbuatan yang menghalangi kemerdekaan jurnalis, diatur dalam Pasal 18, Ayat 1, yang berbunyi: Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (limaratus juta rupiah).

Bila mencermati Undang-undang Pers, kerumunan massa dan dialog yang dilakukan peserta aksi demo dalam video yang beredar, jelas termasuk perbuatan menghalangi kemerdekaan pers untuk mencari informasi.

Massa boleh saja menduga wartawan sedang mengumpulkan bahan berita buruk dengan memotret sampah. Tapi massa tidak punya hak untuk memastikan foto yang dikumpulkan wartawan tersebut akan jadi berita.

Yang punya hak memastikan berita atau foto bisa dimuat di sebuah media adalah sidang redaksi, bukan wartawan apa lagi massa peserta aksi demo.

Sedang permintaan untuk menghapus foto, bisa dikategorikan sebagai melakukan penyensoran terhadap pers.

Kita tentu sepakat dengan desakan AJI Jakarta yang meminta aparat kepolisian untuk mengusut tuntas kasus menghalangi kemerdekaan pers ini.

Penegakan hukum mesti dilakukan bukan dengan motif penghukuman semata, tapi juga untuk literasi terhadap masyarakat. Publik mesti tahu bahwa pekerjaan wartawan dilindungi oleh Undang-Undang.

Masyarakat juga harus paham bahwa UU Pers tidak hanya melindungi pekerjaan wartawan, tapi juga mengatur kewajiban apa yang harus dilakukan wartawan, seperti diatur dalam Kode Etik Jurnalistik.

Selain itu Undang-Undang ini juga memberi hak kepada masyarakat untuk memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, etika, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh insan pers.

Melalui pemahaman yang sama antara pers dan masyarakat terhadap UU Pers, keduanya akan bisa memosisikan diri secara proporsional. Wartawan punya tanggung jawab terhadap berita yang ditulisnya terhadap publik. Masyarakat pun punya hak mengontrol pers yang dijamin Undang-Undang.

Jadi publik tidak boleh lagi melakukan sensor terhadap tugas kewartawanan, dan intimidasi terhadap jurnalis harus dihentikan.
Hentikan intimidasi terhadap jurnalis


Sumber : https://beritagar.id/artikel/editori...hadap-jurnalis

---

Baca juga dari kategori EDITORIAL :

- Hentikan intimidasi terhadap jurnalis Waspada, teroris lakukan cuci otak di media sosial

- Hentikan intimidasi terhadap jurnalis Keselamatan penerbangan dalam tanda tanya

- Hentikan intimidasi terhadap jurnalis Memastikan perlindungan pekerja migran



×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di