alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Indonesia Update /
Menteri Basuki: Jangan Ada Proyek PUPR Mangkrak Sampai 2019
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5be166ab1a997527078b457e/menteri-basuki-jangan-ada-proyek-pupr-mangkrak-sampai-2019

Menteri Basuki: Jangan Ada Proyek PUPR Mangkrak Sampai 2019

Menteri Basuki: Jangan Ada Proyek PUPR Mangkrak Sampai 2019

JPP, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan belanja infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR turut menggerakan sektor rill di berbagai daerah. Pada tahun 2018, anggaran yang dibelanjakan sebesar Rp114,33 triliun dengan progress penyerapan sebesar Rp72,56 triliun atau 63,46% dan progress fisik mencapai 80%. 

Menurutnya, progres fisik yang lebih besar dari penyerapan keuangan merupakan kewajaran. Salah satunya adalah karena adanya ketentuan jaminan pemeliharaan setelah proyek selesai.

“Pada akhir tahun 2018, kami targetkan bisa mencapai 90-93%. Penyerapan anggaran bukan tujuan, tetapi sebagai salah satu indikator kinerja. Belanja infrastruktur juga akan mendistribusikan uang ke daerah. Untuk itu, realisasi belanja infrastruktur PUPR juga harus dirasakan langsung manfaatnya, terutama meningkatkan daya beli masyarakat kecil yang merata hingga pelosok desa di seluruh Indonesia,” jelas Menteri Basuki dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Kementerian PUPR tahun 2018, di Jakarta, Senin (5/11/2018).

Dalam Rakortas tersebut, Menteri Basuki meminta kepada seluruh Satuan Kerja (Satker) untuk tidak hanya mempercepat realisasi belanja infrastruktur, namun juga memperhatikan kualitas infrastruktur yang dibangun dengan memperkuat pengawasan, serta mengelola dengan baik aset infrastruktur yang sudah dibangun.

Dalam arahannya, Menteri Basuki menginstruksikan kepada Para Kepala Balai/Satker Kementerian PUPR di daerah tidak hanya sebagai construction manager yang hanya fokus membangun, tetapi merupakan infrastructure manager.

“Kepala Balai Jalan harus bertindak sebagai road manager yang mampu mengatur jaringan jalan yang bisa dimanfaatkan oleh Kepolisian dan Kementerian Perhubungan dalam mendukung kelancaran konektivitas. Begitu juga Kepala Balai Wilayah Sungai harus mampu menjadi water manager di wilayah kerjanya,” tutur Menteri Basuki.

Ia menegaskan, menjelang berakhirnya Kabinet Kerja pada tahun 2019, tidak boleh ada proyek infrastruktur yang mangkrak. Oleh karenanya, dalam penganggaran tahun 2019 akan difokuskan untuk menyelesaikan proyek infrastruktur yang sedang dibangun.

Adapun progres penyerapan empat direktorat jenderal yang mengelola anggaran total Rp111,62 triliun, masing-masing yakni Ditjen Sumber Daya Air sebesar 65,6% atau sekitar Rp24,68 triliun dari pagu Rp37,62 triliun, Ditjen Bina Marga sebesar Rp27,04 triliun atau sekitar 59,09% dari total anggaran Rp45,77 triliun, Ditjen Cipta Karya sebesar 68,26% atau Rp12,46 triliun dari pagu Rp18,25 triliun, dan Ditjen Penyediaan Perumahan sebesar 65,57% atau Rp6,55 triliun dari total pagu Rp9,98 triliun.

Rakor yang dihadiri sekitar 409 peserta terdiri dari para pejabat pimpinan tinggi madya, pratama, para kepala balai, dan kepala satker Kementerian PUPR dari seluruh Indonesia ini tujuannya adalah melakukan evaluasi pelaksanaan program tahun 2018 dan penajaman program tahun 2019. (pupr)


Sumber : https://jpp.go.id/nasional/infrastru...ak-sampai-2019

---

Kumpulan Berita Terkait NASIONAL :

- Menteri Basuki: Jangan Ada Proyek PUPR Mangkrak Sampai 2019 Tahun 2019, PUPR Alokasikan 850 Miliar untuk Program Hibah Air Minum

- Menteri Basuki: Jangan Ada Proyek PUPR Mangkrak Sampai 2019 Langkah Kementerian PUPR Antisipasi Banjir pada Musim Hujan 2018-2019

- Menteri Basuki: Jangan Ada Proyek PUPR Mangkrak Sampai 2019 Menkeu Targetkan Defisit Anggaran Lebih Rendah



×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di