alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Beritagar.id /
Darurat sawah, pemerintah bakal beli lahan
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5be03c05582b2e10528b458c/darurat-sawah-pemerintah-bakal-beli-lahan

Darurat sawah, pemerintah bakal beli lahan

Darurat sawah, pemerintah bakal beli lahan
Petani membajak sawah di lahannya kawasan Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Minggu (4/11/2018). Dalam setahun, 130 ribu hektar lahan sawah beralih fungsi.
Pemerintah bakal memberikan insentif bagi pemilik agar mempertahankan lahan sawah mereka. Bahkan kalau mungkin, akan membeli lahan sawah tersebut. Sebab, ancaman alih fungsi lahan dari sawah menjadi nonsawah makin kencang. Dalam lima tahun ini, laju konversi lahan ini mencapai 9 persen.

Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Budi Situmorang, mengatakan insentif tersebut masih dibahas apakah berupa fiskal atau nonfiskal, seperti subsidi pupuk bagi petani.

"Insentif sangat penting supaya mereka mau tetap menjadi sawah, tapi bisa hidup secara layak," kata dia kepada CNBC Indonesia, Jumat (2/11/2018). Bahkan, pemerintah juga bisa saja memutuskan untuk membeli lahan sawah milik perorangan jika sawahnya dinilai sangat penting.

Menurut data Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) luas lahan sawah di Indonesia menyusut drastis dalam lima tahun ini. Menteri ATR Sofyan Djalil Rabu (31/10/2018) lalu menyatakan pada 2013 lalu, ada 7,75 juta hektar lahan sawah yang di seluruh Indonesia.

Namun, saat ini luas yang tersisa hanya 7,1 juta hektar. Artinya, dalam waktu lima tahun terakhir lahan sawah sudah susut sebesar 650 ribu hektar atau sekitar 130 ribu hektar per tahun. Maka untuk menghentikan penyusutan ini, Pemerintah tengah menyusun Peraturan Presiden (Perpres) tentang Lahan Sawah Abadi yang diharapkan menghentikan penyusutan ini.

"Itu sedang kami dalami, tetap harus ada insentif begitu ada tanah orang enggak boleh diapa-apain. Itu sedang dikerjakan," ujar Sofyan, seperti dikutip dari Kompas.com.

Selama ini sebenarnya sudah ada Undang-Undang nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Aturan itu melarang alih fungsi lahan pertanian yang berkelanjutan. Tapi pemerintah daerah masih abai menyusun tata ruang mereka sehingga banyak lahan sawah digunakan untuk kepentingan nonpangan.

Agustus tahun lalu, Dosen Institut Pertanian Bogor IPB Dwi Andreas Santosa menilai, pemerintah daerah tidak terlalu memperhatikan UU tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam menyusun tata ruang wilayah mereka.

"(Sebab) kalau lahan sawah dibiarkan jadi lahan sawah dan pertanian, otomatis pemasukan PAD (Pendapatan Asli Daerah) kan tidak begitu besar," kata Dwi, seperti dikutip dari BBC Indonesia, Selasa (29/8/2017).

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Pending Dadih Permana menyatakan baru sekitar 215 dari 600an kabupaten/kota yang menetapkan pertanian berkelanjutan.

Jika konversi lahan dibiarkan, maka produksi pangan di Indonesia bisa terancam hingga akhirnya mengikis ketahanan pangan.

Budi menyatakan, dengan UU tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pemerintah daerah harusnya menetapkan lahan baku sawah. "Persoalannya, Pemda tidak menetapkan hingga saat ini. Kalau tidak ditetapkan, kami sebagai pengendali tidak bisa menyatakan tidak boleh ini," kata Budi.

Menurut Budi, Perpres itu nantinya akan mengatur sampai tingkat pemerintah daerah. Harapannya, Perpres tersebut dapat terbit akhir tahun ini, agar bisa mulai menindak perizinan lahan yang ada. Izin alih fungsi sawah yang selama ini sudah terlanjur diterbitkan kemungkinan besar akan dievaluasi.

Menurutnya, luas sawah yang harus dipertahankan adalah 7,1 juta hektar. Pihaknya juga sudah mengidentifikasi delapan provinsi yang menjadi lumbung pangan nasional, yakni Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Sumatera Barat, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

Kedelapan provinsi ini sudah mencakup sekitar 70 persen dari 7,1 juta hektar lahan baku sawah nasional yang ada. Sedang untuk lahan baku sawah di Sulawesi akan diverifikasi mulai tahun depan.
Darurat sawah, pemerintah bakal beli lahan


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...kal-beli-lahan

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Darurat sawah, pemerintah bakal beli lahan Kisah tampang Boyolali dari daerah sapi

- Darurat sawah, pemerintah bakal beli lahan Penguatan IHSG dipimpin sektor Industri Konsumsi

- Darurat sawah, pemerintah bakal beli lahan Vonis rata 10 hari kasus pembakaran bendera di Garut



×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di