alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / IDNTimes /
Jurnalisme di Tengah Gempuran Misinformasi dan Disinformasi
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5bdce9b5d675d461638b4573/jurnalisme-di-tengah-gempuran-misinformasi-dan-disinformasi

Jurnalisme di Tengah Gempuran Misinformasi dan Disinformasi

Jurnalisme di Tengah Gempuran Misinformasi dan Disinformasi

Surabaya, IDN Times - Tepat sebulan lalu, yaitu tanggal 2 Oktober 2018, kita disuguhi sebuah drama breaking news yang ditayangkan sebuah stasiun televisi swasta. Kala itu, wajah-wajah familiar dalam dunia politik berhadap-hadapan dengan sorot kamera wartawan. 

Tokoh utamanya adalah calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto. Topik kuncinya adalah anggota tim suksesnya, Ratna Sarumpaet, yang mengaku telah dianiaya oleh orang tak dikenal hingga lebam dan harus dirawat di rumah sakit. 

"Ini, menurut kami, adalah tindakan yang represif, tindakan yang di luar kepatutan, tindakan [yang] jelas pelanggaran hak asasi manusia, bahkan tindakan pengecut," ujar Prabowo dengan ekspresi serius kala itu. 

Polisi yang tak mau tinggal diam, lalu mengusut klaim penganiayaan tersebut. Hasil investigasi polisi membuat publik tercengang. Betapa tidak, polisi mengindikasikan bahwa Ratna berada di rumah sakit estetika di hari di mana dia disebut mengalami penganiayaan.  Setelah terdesak, Ratna pun mengaku di depan publik bahwa penganiayaan itu adalah kebohongan. Ratna sebenarnya baru menjalani operasi plastik. 


1. Kebohongan dimainkan secara dramatis di berbagai media
Jurnalisme di Tengah Gempuran Misinformasi dan Disinformasi
Sulit untuk 100 persen percaya bahwa Prabowo dan semua anggota tim pendukungnya, tanpa kecuali, begitu mudah terkecoh oleh pengakuan Ratna. Namun, jika benar itu yang terjadi, ada kemungkinan Prabowo dan timnya tergesa-gesa mempercayainya karena momentum. 

Pasalnya, insiden semacam itu berpotensi untuk menyerang oposisi. Ini bisa dilihat dari diksi yang digunakan Prabowo. Di akhir konferensi pers, ia berkata, "Kita ingin demokrasi berjalan dengan baik. Itu saja. Apapun keputusan rakyat, itulah yang harus dihormati. Jangan dengan kekerasan, dengan intimidasi, dan sebagainya." 

Pemilihan kalimat ini mengesankan bahwa ada lawan politik yang menggunakan cara-cara keji untuk mengancam kubunya. Bahkan Ratna sempat mengirimkan pesan ke grup WhatsApp wartawan yang berisi, "Mereka kan yang punya kekuasaan dan senjata. Saya punya anak-anak dan keluarga yang seumur hidup menanggung stigma karena saya." 


2. Propaganda berdasarkan kebohongan menghiasi arena perebutan kekuasaan sejak lama
Jurnalisme di Tengah Gempuran Misinformasi dan Disinformasi
Itu bukan kali pertama klaim tak berdasar dipakai untuk memenangkan pemilu. Salah satu yang paling terkenal adalah klaim "kesenjangan roket" antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang dipakai terus-menerus oleh John F Kennedy saat ia menjadi capres pada 1960. Begitu terpilih, tim Kennedy mengaku bahwa klaim Uni Soviet punya lebih banyak roket dibandingkan Amerika Serikat, dan bahwa ini berbahaya, adalah tidak benar. Jauh sebelum itu, menyusul kematian Julius Caesar, Octavian menyebarluaskan propaganda yang merusak reputasi lawannya, Antony. 

Propaganda itu—hampir seperti cuitan di Twitter—memfitnah Antony sebagai orang yang suka main perempuan dan mabuk-mabukkan. Alhasil, Octavian berhasil menjadi Kaisar pertama Romawi. 


3. Wartawan diwajibkan kembali skeptis jika menerima informasi
Jurnalisme di Tengah Gempuran Misinformasi dan Disinformasi
Mengingat tak sedikit yang menganggap semua adil dalam politik, wartawan sebagai profesi yang bertanggung jawab kepada publik wajib untuk menyajikan berita secara obyektif dan transparan. 

Menurut David Weinberger, peneliti senior Berkman Klein Center for Internet and Society di Harvard University, itu tak kalah penting dari pemberitaan yang berimbang serta akurat. Artinya, skeptisisme itu esensial bagi wartawan. 

Bila dikembalikan ke kasus Ratna, peneliti media sekaligus pendiri Remotivi, Roy Thaniago, menilai saat itu wartawan mengabaikan hal penting tersebut. Padahal, kata Roy, pers semestinya jadi "penjaga gawang" informasi mana yang layak ditayangkan atau tidak berdasarkan akurasi. 

"Yang jadi masalah [dalam] fenomena itu tadi kan memperlihatkan wartawan jadi hanya sibuk mencatat. Artinya mencatat omongan elite, dan elite dipertemukan di media ,dan kemudian orang-orang menjadi penonton. Dia [pers] seharusnya tanggung jawab terhadap klaim-klaim itu," ujarnya. 


4. Di tengah derasnya informasi, wartawan tak boleh sekadar jadi "juru catat"
Jurnalisme di Tengah Gempuran Misinformasi dan Disinformasi
Sementara itu, bekas wartawan LA Times, Maggie Farley, mengaku sedang berada di Indonesia ketika berita Prabowo melakukan konferensi pers. Farley bertanya kepadaku saat kami bertemu di sebuah forum, "Apakah saat itu tidak ada wartawan yang mencoba mencari tahu kebenarannya?" 

Mencari tahu dengan bertanya kepada Ratna, orang-orang di sekitarnya, serta kepolisian tentu dilakukan. Sayangnya, saat itu tak sedikit wartawan terdistraksi oleh beragam komentar dari politisi, seperti Fadli Zon maupun Fahri Hamzah. Godaan untuk mengutip komentar tersebut pun besar, terlebih lagi itu bisa mendatangkan klik. 

Alhasil, komentar kubu Prabowo dipertentangkan dengan dugaan polisi dalam artikel berbeda dan publik dibiarkan memilih untuk percaya pada siapa. Menurut Roy, ini juga yang terjadi ketika meliput Jokowi-Ma'ruf Amin serta Prabowo-Sandiaga Uno. 

"Mengklaim ekonomi Indonesia jatuh tanpa data pun akhirnya wartawan hanya mengutip begitu saja dan tidak menguji klaim itu. Atau sebaliknya, kubu Jokowi menunjukkan prestasinya tapi tidak diuji dengan data-data yang lain. Akhirnya kembali lagi media atau wartawan hanya jadi juru catat." 


5. Tuntutan untuk menyajikan berita dengan cepat jangan mengalahkan akurasi dan objektivitas
Jurnalisme di Tengah Gempuran Misinformasi dan Disinformasi
Disebut sebagai "juru catat" tentu menyakitkan di saat semestinya wartawan menjadi pihak yang memberitakan fakta, bukan klaim-klaim tak berdasar yang keluar dari mulut para elit sebagai cara mereka mencari perhatian. 

Lebih buruk lagi bila institusi media memakan umpan itu mentah-mentah sebab mereka mendatangkan klik. Ditambah lagi dengan karakteristik alami media masa kini yang cenderung mementingkan kecepatan. 

Sebagai wartawan, aku pun tak imun dari perasaan ingin cepat-cepat mengirimkan berita breaking news. Sayangnya, praktik ini rentan menjadi jalan menyebarnya informasi yang tak akurat. 

Maria Ressa, mantan koresponden CNN yang kini menjabat CEO Rappler, menyarankan agar redaksi membungkus breaking news dengan konteks serta menekankan aspek apa yang diketahui dan tidak diketahui soal berita tersebut kepada publik. 

"Tujuannya adalah agar wartawan tetap memberitakan fakta sebab ini lebih penting. Tapi tak berarti kita harus menjauh dari memberitakan breaking news," tegas jurnalis veteran tersebut. 


6. Kekhawatiran lain adalah soal penggunaan istilah "hoaks" maupun "fake news"
Jurnalisme di Tengah Gempuran Misinformasi dan Disinformasi
Tak hanya masalah kecepatan dan akurasi yang menjadi tantangan wartawan, tapi juga bagaimana troll internet mencampur-adukkan istilah "hoaks" dan "fake news"(berita bohong) untuk menyerang pers serta di saat bersamaan menghina siapapun yang berlawanan. 

Pada akhirnya, kedua istilah itu kehilangan makna. Bila dikembalikan lagi ke kasus Ratna, publik menyebut kubu Prabowo sebagai penyebar hoaks. Padahal, mereka belum terbukti menyebarkan kebohongan atau memang jujur tidak tahu. 

Ini melahirkan pertanyaan apa sudah saatnya kita membedakan misinformasi dan disinformasi. Misinformasi adalah informasi palsu yang sengaja disebarkan tanpa pihak penyebar tahu bahwa itu palsu. Sedangkan disinformasi adalah informasi palsu yang sengaja digunakan untuk menipu. 


7. Wartawan dan institusi pers bukan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab
Jurnalisme di Tengah Gempuran Misinformasi dan Disinformasi
Melimpahkan semua kesalahan kepada wartawan bukan tindakan yang tepat. Pasalnya, publik juga punya kepentingan untuk memilah-milah informasi. 

Pilihannya adalah intervensi pemerintah berupa pemblokiran situs atau media tertentu, atau promosi literasi media. Min-Chen Lee, anggota tim riset lembaga konsultasi politik Sway Strategy yang berbasis di Taipei, berpendapat bahwa "literasi media adalah solusinya".

Apalagi, tambahnya, "pengecekan fakta oleh wartawan itu memakan waktu" dan akan sering kalah dengan cepatnya informasi tersebar. Oleh sebab itu, integrasi literasi media ke dalam kurikulum pendidikan tampaknya sudah tidak bisa ditawar lagi. 

Ini yang dilakukan oleh Taiwan. Menteri Digital Taiwan, Audrey Tang, menjelaskan bahwa "dalam literasi media kita diajarkan berpikir kritis sehingga akan lebih berhati-hati dalam menerima informasi". Artinya, Taiwan sudah mengajarkan kemampuan yang harus dimiliki wartawan sedini mungkin.


Sumber : https://www.idntimes.com/news/indone...mpaign=network

---

Baca Juga :

- Jurnalisme di Tengah Gempuran Misinformasi dan Disinformasi Periksa Ratna Sarumpaet Bawaslu Kembali Sambangi Polda Metro Jaya

- Jurnalisme di Tengah Gempuran Misinformasi dan Disinformasi Kemenpar Gelar Gerakan Jurnalisme Ramah Pariwisata Seperti Apa Ya

- Jurnalisme di Tengah Gempuran Misinformasi dan Disinformasi Polisi 3 Saksi Hoaks Ratna Sarumpaet Bakal Dikonfrontir

siap, ane mau jdi jurnalis yg kece


×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di