alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Menyambut Hari Anti-Korupsi Se-Dunia: Kebijakan Anti-Korupsi Dalam 4 Tahun Ini
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5bdc2c6696bde6da6a8b457c/menyambut-hari-anti-korupsi-se-dunia-kebijakan-anti-korupsi-dalam-4-tahun-ini

Menyambut Hari Anti-Korupsi Se-Dunia: Kebijakan Anti-Korupsi Dalam 4 Tahun Ini

Menyambut Hari Anti-Korupsi Se-Dunia: Kebijakan Anti-Korupsi Dalam 4 Tahun Ini
gambar:FIMELAfamily.com

Sebagai sebuah kejahatan, kasus korupsi bisa dikatakan sangat luar biasa daya rusak dan dampaknya. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menyebutkan bahwa untuk melawannya dibutuhkan cara-cara yang luar biasa pula, tak bisa dengan cara biasa. 

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejak 2004 hingga akhir Mei 2018 terdapat 856 pejabat negara dan swasta terjerat kasus korupsi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 205 orang merupakan anggota DPR dan DPRD.

Meskipun sudah banyak pejabat yang tertangkap KPK karena melakukan tindak pidana kasus korupsi, tapi belum membuat penyelenggara negara jera. 

Karenanya, setiap akhir tahun, tepatnya pada 11 Desember selalu diperingati sebagai hari anti-korupsi. Hal ini merupakan upaya untuk mengingatkan publik agar secara bersama-sama memberantas kasus korupsi di sekitarnya. 

Dari sisi pemerintah, selama 4 tahun ini Presiden Jokowi berupaya memberantas korupsi melalui berbagai kebijakan. Presiden juga terus mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberantas korupsi di dalam negeri. 

Perilaku anti-korupsi juga ditunjukkan oleh pribadi dan keluarga Presiden Jokowi. Presiden menjadi pejabat negara yang paling banyak melaporkan penerimaan gratifikasi. Tercatat hingga 4 Juni 2018, total pengembalian penerimaan gratifikasi Jokowi sebesar Rp 58 miliar.

Kemudian, keluarga Presiden Jokowi tidak ada yang berbisnis melalui proyek negara. Anak-anaknya justru bekerja secara mandiri dengan mendirikan usaha kuliner.

Kemudian, Presiden Jokowi juga memberikan prioritas yang tinggi pada upaya pencegahan korupsi, sebagaimana halnya dengan upaya penindakan. Langkah lebih antisipatif telah diletakkan Presiden Jokowi dengan mendorong upaya pencegahan korupsi di pemerintahannya melalui agenda reformasi birokrasi.

Hal ini membuat Indonesia mampu mencetak prestasi yang cukup baik. Transparency International mengungkapkan bahwa Indonesia naik lima peringkat menjadi negara antikorupsi di dunia. Pada 2012, nilai persepsi korupsi Indonesia ada di posisi 32, sementara kini naik menjadi 37 di 2017.

Capaian tersebut merupakan bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi dalam 4 tahun ini. Selama ini, terdapat beberapa kebijakan Presiden Jokowi untuk memberantas korupsi. 

Diantaranya berikut ini:

Inpres Pencegahan Korupsi  
Presiden Joko Widodo menandatangani Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Inpres untuk 2016 dan 2017 itu fokus pada dua hal, yakni soal pencegahan tindak pidana korupsi dan penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi. Kedua fokus tersebut diimplementasikan dalam tujuh sektor.

Ketujuh sektor itu, yakni industri ekstraktif/pertambangan, infrastruktur, sektor privat, penerimaan negara, tata niaga, BUMN dan pengadaan barang dan jasa. Inpres itu bertujuan untuk memperbaiki indeks persepsi korupsi, memperbaiki ease of doing bussiness, dan transparansi pemerintahan

Tolak Remisi Koruptor Dipermudah
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sempat melontarkan rencana revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Reaksi keras datang dari berbagai kalangan, karena revisi PP 99/2012 dianggap mempermudah remisi bagi koruptor dengan hilangnya syarat menjadi JC.

Jokowi sendiri menolak revisi yang tengah disusun Kementerian Hukum dan HAM. Hal itu diungkapkan Jokowi saat bertemu para pakar hukum di Istana Merdeka, Jakarta, pada September 2016.

Perpres Pencegahan Korupsi 
Pada Juli 2018, Jokowi meneken Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Perpres mengamanatkan pembentukan Tim Nasional Pencegahan Korupsi. 


Perpres ini fokus pada tiga hal yakni perizinan dan tata niaga, keuangan negara dan penegakkan hukum dan reformasi birokrasi. Tiga hal itu dinilai sebagai sektor yang rawan korupsi.

Perpres ini juga semakin mengukuhkan peran KPK sebagai koordinator dan supervisi yang akan melibatkan kementerian dan lembaga pemerintah lainnya, misalnya Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Staf Presiden.


Menunda RKUHP 
Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dibuat DPR RI memasukkan delik tindak pidana khusus, salah satunya tindak pidana korupsi. Hal ini menjadi persoalan, karena mendapat penolakan dari KPK dan sejumlah aktivis antikorupsi.

Saat ditanya soal hal tersebut, Presiden Joko memastikan bahwa KPK harus diperkuat. Kepada Ketua KPK, Presiden menyampaikan bahwa pembahasan RKUHP tidak harus dilakukan terburu-buru. Jokowi tidak memberi batas waktu kapan RKUHP ini harus rampung.


Pelapor Korupsi Bisa Dapat Rp. 200 juta 
Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. 

Dengan PP 43/2018 tersebut, masyarakat yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai dugaan korupsi akan mendapatkan penghargaan dalam bentuk piagam dan premi yang besarannya maksimal.


×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di