alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Beritagar.id /
Memastikan perlindungan pekerja migran
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5bdb02b2ddd770e8548b456a/memastikan-perlindungan-pekerja-migran

Memastikan perlindungan pekerja migran

Memastikan perlindungan pekerja migran
Ilustrasi: Perbaikan-perbaikan dalam perlindungan pekerja migran harus terus semakin ditingkatkan.
Tuti Tursilawati, pekerja migran Indonesia (PMI), sudah menjalani eksekusi hukuman mati di Arab Saudi. Perempuan asal Majalengka, Jawa Barat, itu menjalani hukumannya di Kota Thaif pada Senin (29/10/2018).

Eksekusi itu dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada perwakilan negara kita. Ini bukanlah pertama kali dilakukan oleh Arab Saudi.

Maret lalu, ketika Zaini Misrin –pekerja migran asal Madura- dihukum pancung di negara yang sama, pemerintah Arab Saudi juga tidak menyampaikan notifikasi kepada pemerintah Indonesia. Sama seperti ketika tahun 2015 dua pekerja migran Indonesia - Siti Zaenab dan Karni- dihukum pancung.

Sejak eksekusi hukuman mati kepada warga negara Indonesia (WNI) pertama kali dilakukan pada tahun 2011, pemerintah Arab Saudi memang tidak pernah menyampaikan notifikasi sebelumnya kepada pemerintah Indonesia.

Pada 2015 pemerintah Indonesia meminta agar pemerintah Arab Saudi memberikan notifikasi –baik lisan maupun tulisan- sebelum eksekusi dilakukan. Sebelumnya, Arab Saudi dan Indonesia memang tidak mempunyai perjanjian Mandatory Consuler Notification, atau kesepakatan untuk memberikan notifikasi.

Enam hari sebelum Tuti dieksekusi, dalam pertemuan dengan Adel al-Jubeir -Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi secara resmi meminta pemerintah Arab Saudi untuk mempertimbangkan perjanjian tersebut.

Atas eksekusi Tuti yang dilakukan tanpa notifikasi itu, Retno Marsudi langsung menghubungi Adel al-Jubeir untuk menyampaikan protes dan “concern kita yang sangat mendalam.” Presiden Joko Widodo juga menyesalkan eksekusi hukuman mati terhadap Tuti yang dilakukan tanpa notifikasi.

Tuti Tursilawati berangkat ke Arab Saudi pada 2009. Di sebuah keluarga di Kota Thaif, Tuti bekerja sebagai penjaga lansia. Di tempat itu ia bekerja selama 8 bulan –dan masih ada gaji tak dibayar selama 6 bulan.

Kepada ibunya yang bernama Iti, Tuti mengaku sering diajak berhubungan seksual oleh Suud Mulhaq Al Utaibi -majikannya yang sudah renta itu. Karena merasa jengkel sering dilecehkan seperti itu, Tuti suatu kali pada bulan Mei 2010 mendorong majikannya itu sampai terjatuh. Tiga hari setelah dirawat di rumah sakit, si kakek tua itu meninggal.

Sebelum ditangkap polisi, Tuti sempat mencoba kabur ke Mekkah. Dalam pelariannya menuju Mekkah, sangatlah mengenaskan, Tuti di perkosa 9 pemuda Arab Saudi –yang semula mengaku hendak membantu pelariannya.

Tuti adalah pekerja migran Indonesia kelima yang dihukum mata di Arab Saudi. Saat ini, seperti disampaikan Wahyu Susilo -Direktur Eksekutif Migrant CARE kepada BBC Indonesia, ada 19 pekerja migran Indonesia di Arab Saudi yang masuk dalam daftar hukuman mati.

Pemerintah juga mencatat cukup banyak pekerja migran Indonesia yang dirundung masalah di negara-negara Timur Tengah. Itu sebabnya pada 2015 pemerintah melarang pengiriman pekerja migran ke negara-negara kawasan itu.

Dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan 260/2015, pemerintah menghentikan dan melarang penempatan tenaga kerja Indonesia pada pengguna perseorangan di 19 negara kawasan Timur Tengah. Yaitu, Arab Saudi, Aljazair, Bahrain, Irak, Kuwait, Lebanon, Libya, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Palestina, Qatar, Sudan, Suriah, Tunisia, Uni Emirat Arab, yaman, dan Yordania.

Keputusan pemerintah itu tampaknya bagian dari upaya untuk meningkatkan perlindungan terhadap para pekerja migran. Upaya untuk lebih memberikan perlindungan kepada para pekerja migran dilakukan juga dari sisi regulasi.

Pada Oktober 2017 Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkanUndang-undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Meskipun belum bisa dianggap sangat sempurna melindungi para pekerja migran, undang-undang tersebut dianggap lebih memberikan perlindungan ketimbang Undang-undang 39/2004 yang digantikannya.

Dalam Undang-undang Nomor 18/2017, perlindungan kepada calon pekerja migran maupun pekerja migran itu sendiri meliputi perlindungan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.

Salah satu ketentuan yang cukup penting dalam undang-undang tersebut untuk memastikan perlindungan pekerja migran ketika berada di negara tujuan terdapat pada Pasal 31.

Menurut Pasal 31 itu, pekerja migran Indonesia hanya dapat bekerja di negara tertentu. Yaitu, negara yang memiliki peraturan yang melindungi tenaga kerja asing, mempunyai perjanjian tertulis dengan pemerintah Indonesia perihal penempatan tenaga kerja, dan memiliki sistem jaminan sosial atau asuransi yang melindungi tenaga kerja asing.

Ketentuan itu memperjelas bahwa salah satu peran penting dalam perlindungan terhadap pekerja migran adalah kerja diplomasi. Sejauh ini pemerintah sebetulnya sudah memperlihatkan keterlibatannya yang aktif di berbagai kegiatan diplomatik untuk mengusung perlunya perlindungan pekerja migran di dunia, seperti diusulkan dalam penyusunan naskah Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM).

GCM sedang dinegosiasikan untuk menjadi pedoman dalam perlindungan dan pengembangan hak-hak pekerja migran. Dalam pertemuan High-Level Side Event Road to Marrakech–yang merupakan bagian dari rangkaian proses negosiasi GCM- pada September lalu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengingatkan 3 hal yang penting untuk diperhatikan.

Pertama, membentuk sinergi dan trust antara negara asal, transit dan tujuan migrasi. Kedua, membentuk perjanjian bilateral antar negara yang terlibat untuk perlindungan dan kesejahteraan serta adaptasi budaya. Ketiga, menguatkan mekanisme regional dan internasional melalui penguatan peningkatan kapasitas untuk menciptakan migrasi yang aman, teratur dan reguler.

Kita patut mempunyai harapan bahwa pemerintah akan lebih memperhatikan perlindungan kepada pekerja migran. Gelagat itu terlihat dari sejumlah perbaikan yang tampak dalam kerja sama bilateral Sistem Penempatan Satu Kanal Pekerja Migran Indonesia, antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi.

Salah satu perbaikan itu terdapat dalam sistem kerja. Banyak negara kawasan Timur Tengah –termasuk Arab Saudi- yang menerapkan sistem kafalah (majikan perseorangan).

Dalam sistem kafalah, pekerja ditempatkan oleh majikan tak lebih dari properti yang tidak bisa diganggu gugat. Dalam sistem itu, jika terjadi kasus kekerasan, para penegak hukum tidak bisa memasukinya.

Sistem itu tidak lagi dipakai dalam Sistem Penempatan Satu Kanal Pekerja Migran Indonesia. Kelak, pekerja migran Indonesia di Arab Saudi bekerja dengan sistem syarikah. Yaitu, bekerja kepada perusahaan yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada pemerintah Arab Saudi.

Dengan demikian pengawasan untuk memastikan perlindungan kepada pekerja migran, diharapkan, akan berlangsung lebih baik ketimbang sebelumnya.

Dalam konteks perlindungan pekerja migran, negara sekarang harus mempunyai perhatian kepada dua hal.

Pertama, memastikan amanat Undang-undang Perlindungan Pekerja migran Indonesia betul-betul dilaksanakan –dan oleh karenanya peraturan turunannya pun segera harus disiapkan.

Kedua, memberikan pendampingan yang memadai kepada pekerja migran Indonesia yang sekarang menunggu eksekusi hukuman mati.

Perhatian itu tak bisa ditawar.
Memastikan perlindungan pekerja migran


Sumber : https://beritagar.id/artikel/editori...pekerja-migran

---

Baca juga dari kategori EDITORIAL :

- Memastikan perlindungan pekerja migran Memulihkan kepercayaan publik kepada politisi, itulah soalnya

- Memastikan perlindungan pekerja migran Duka di Tanjung Karawang

- Memastikan perlindungan pekerja migran Hentikan jual beli jabatan

Urutan Terlama


×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di