alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Beritagar.id /
DPR hanya akan bahas 12 RUU baru pada 2019
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5bda8c9c902cfefa778b457f/dpr-hanya-akan-bahas-12-ruu-baru-pada-2019

DPR hanya akan bahas 12 RUU baru pada 2019

DPR hanya akan bahas 12 RUU baru pada 2019
Suasana rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (31/10/2018). DPR masih saja memasang target tak realistis dalam tugasnya menyusun undang-undang.
Rapat Paripurna DPR menyetujui hasil penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas Tahun 2019. Ada 55 RUU yang setujui akan dibahas oleh DPR pada masa sidang 2019.

Menurut Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas, dari jumlah itu, hanya ada 12 RUU yang baru.

"Jumlah RUU dalam Prolegnas Prioritas sebanyak 12 RUU baru dan 43 dari Prolegnas 2018 (yang tak mampu diselesaikan)," ujar Supratman, dalam rapat paripurna di DPR, Jakarta, Rabu (31/10/2018) seperti dipetik dari detikcom.

Dari 12 itu, satu RUU diusulkan DPD tentang Bahasa Daerah. Pemerintah mengusulkan empat RUU. Terdiri dari, RUU tentang Hukum Acara Perdata, RUU tentang Wabah, RUU tentang Perlindungan Data Pribadi, dan RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara

DPR usulnya paling banyak, tujuh RUU. Yakni tiga RUU baru tentang Permusikan, tentang Keamanan dan Pertahanan Siber, serta tentang Energi Baru dan Terbarukan. Empat lainnya berupa perubahan atas undang-undang. Yakni UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU tentang Penanggulangan Bencana, UU tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengkritik, daftar prioritas RUU DPR yang tidak didasarkan pada kebutuhan regulasi mendesak bangsa saat ini.

Menurut Lucius, RUU prioritas ini hanya formalitas dan disusun asal-asalan tanpa misi untuk melengkapi ketersediaan regulasi. "Tak heran memang dengan model perencanaan ala Badan Legislasi DPR ini, setiap tahun DPR selalu merah alias rendah kinerja legislasinya,” kata Lucius kepada Kompas.com, Senin (29/10/2018) malam.

Lucius menilai, orientasi keberadaan sebuah RUU harus berdasar kebutuhan regulasi bangsa saat ini.

Selain itu, DPR tampak seperti mengkhayal dengan mematok target RUU paling banyak selama masa periode 2014-2019. Padahal, waktu yang tersedia pada 2019 sangat singkat. “Karena DPR ini hanya akan menjabat sampai Bulan Oktober 2019. Belum lagi DPR masih harus reses dan jangan lupa dengan kampanye Pemilu,” tutur Lucius.

Lucius mengatakan, kesibukan dan ketersediaan waktu yang singkat itu membuat rencana menyelesaikan 55 RUU itu terkesan tidak realistis. Sebab, di tahun-tahun biasa tanpa ada Pemilu, DPR tak pernah mampu menyelesaikan lebih dari 10 RUU Prioritas dalam setahun.

Tahun 2018, DPR juga memasang target bombastis, menyelesaikan 50 RUU dalam setahun selama masa sidang 2018. Hasilnya, selama masa sidang itu hanya lima undang-undang yang bisa disahkan.

Tahun 2017, mereka memasang target 52 RUU bisa diolah jadi undang-undang. Tapi hanya bisa berhasil mengubah enam RUU menjadi Undang-undang. Saat itu Lucius menilai, salah satu yang membuat pembahasan RUU terbengkelai adalah manajemen perencanaan dari DPR yang kacau.

Menurutnya, DPR terlalu mudah memperpanjang waktu sehingga tidak konsisten dengan aturan jangka waktu dalam menyelesaikan satu RUU. Lucius mencontohkan RUU KUHP sudah lebih dari 10 kali diperpanjang waktu pembahasannya. "Padahal tata tertib sudah mengatur, jangka waktu tiga kali masa sidang untuk menyelesaikan satu RUU,” kata Lucius, Kamis (21/12/2017) seperti dinukil dari Kumparan.
DPR hanya akan bahas 12 RUU baru pada 2019


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...baru-pada-2019

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- DPR hanya akan bahas 12 RUU baru pada 2019 Pencabutan hak politik Wali Kota nonaktif Kendari dan ayahnya

- DPR hanya akan bahas 12 RUU baru pada 2019 Setya Novanto menitipkan surat tanah ke KPK

- DPR hanya akan bahas 12 RUU baru pada 2019 Insiden Lion Air coreng keselamatan penerbangan Indonesia



×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di