alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Indonesia Update /
Tantangan dan Optimisme Pelaksanaan Reforma Agraria 
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5bda81d29252334f118b456c/tantangan-dan-optimisme-pelaksanaan-reforma-agraria

Tantangan dan Optimisme Pelaksanaan Reforma Agraria 

Tantangan dan Optimisme Pelaksanaan Reforma Agraria 

JPP, JAKARTA - Reforma Agraria (RA) sebagai salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla dapat dimaknai sebagai penataan aset plus penataan akses. 

Penataan aset dalam hal ini adalah pada pemberian tanda bukti kepemilikan atas tanahnya (sertifikasi hak atas tanah), sedangkan penataan akses adalah penyediaan dukungan atau sarana prasarana dalam bentuk penyediaan infrastruktur, dukungan pasar, permodalan, teknologi, dan pendampingan lainnya, sehingga subyek RA dapat mengembangkan kapasitasnya.

RA 9 juta hektare sebagaimana lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun (PRJMN) 2015-2019, dalam skemanya meliputi dua kelompok besar.

Kelompok pertama adalah legalisasi aset 4,5 juta hektare yang terdiri dari legalisasi terhadap tanah-tanah transmigrasi yang belum bersertifikat, yaitu seluas 600 ribu hektare dan legalisasi terhadap tanah-tanah yang sudah berada dalam penguasaan masyarakat, yaitu seluas 3,9 juta hektare.

Kelompok kedua adalah redistribusi tanah 4,5 juta hektare yang meliputi redistribusi tanah terhadap Hak Guna Usaha (HGU) habis, tanah terlantar, dan tanah negara lainnya seluas 400 ribu hektare dan tanah-tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan seluas 4,1 juta hektare. 

Pemerintah pun telah menempuh langkah-langkah dalam upaya mewujudkan RA, antara lain mendorong pelaksanaan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (IP4T) sesuai dengan Ketetapan MPR No.IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Dalam hal ini yang dilakukan yakni melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (land reform) yang berkeadilan dengan mempertahankan kepemilikan tanah untuk rakyat.

Kemudian menerbitkan Perpres Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan, yang tujuannya adalah agar proses penyelesaian dan pemberian perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat atas tanah-tanah yang dikuasai dalam kawasan hutan diharapkan dapat berjalan efektif.

Selanjutnya pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di tingkat pusat dan provinsi, dan mulai tahun 2019 kelembagaan GTRA tersebut akan sampai pada tingkat kabupaten/kota. Dan yang terbaru, tanggal 24 September 2018 Pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang diharapkan menjadi payung hukum dan semangat baru dalam pelaksanaan RA yang lebih luas.

Perpres 86/2018

Pemerintah melalui Perpres Nomor 86 Tahun 2018 memang telah memberi arah yang lebih konkret tentang pelaksanaan RA. Ini merupakan agenda dalam mewujudkan keadilan dalam penyelesaian ketimpangan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. 

Di samping itu, dengan terbitnya Perpres ini, harapan pastinya dapat mempercepat pencapaian RA yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019, mengingat sampai saat ini pemerintah baru berhasil menyelesaikan 21,14% dari target yang telah ditentukan. 

Untuk memenuhi target RPJMN, pemerintah sendiri menargetkan 16 juta bidang tanah untuk legalisasi aset di tahun 2018 dan 2019. Terkait itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tidak hanya memperbanyak penerbitan sertifikat semata, namun menitikberatkan juga pada penataan kembali struktur penguasaan tanah melalui pelaksanaan redistribusi tanah sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMN. 

Untuk tahun 2018 target redistribusi tanah sejumlah 350 ribu bidang dan tahun 2019 pemerintah meningkatkan target redistribusi tanah menjadi 750 ribu bidang. Maka itu, dalam rangka meningkatkan pencapaian target yang diharapkan dalam RPJMN, Kementerian ATR/BPN terus berupaya meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait lainnya, seperti Kemendagri, Kementerian KLHK, Kemendes PDTT, serta semua pemangku kepentingan lainnya. 

Hal ini dilakukan guna mempercepatan proses inventarisasi dan verifikasi, baik terhadap subyek maupun obyek, dengan memperhatikan peruntukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sehinggga dapat mewujudkan apa yang menjadi cita-cita Presiden dan bangsa Indonesia dengan memberikan tanah dalam rangka pengentasan kemiskinan dan perwujudan pemerataan ekonomi. 

Perpres Nomor 86 Tahun 2018 memuat terobosan-terobosan baru dalam percepatan pelaksanaan RA, di antaranya meliputi sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), penyelesaian sengketa dan konflik agraria, kelembagaan RA, pengendalian dan pengawasan, dan peran serta masyarakat.

Gugus Tugas Reforma Agraria

Sebagai tindak lanjut dari terbitnya Perpres ini, pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN sebagai institusi pelaksana teknis RA tentunya tidak bisa sendirian, tetapi perlu dukungan dari Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan RA. 

Saat ini, telah terbentuk kelembagaan RA, baik secara nasional yang diketuai oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution, di tingkat pusat diketuai oleh Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A Djalil, maupun di tingkat provinsi yang diketuai oleh Gubernur. Ini merupakan langkah maju, sehingga pelaksanaan RA, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, dapat dilaksanakan secara terkoordinasi dengan baik. 

Selain itu, tahun ini juga dilaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) GTRA yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution dan dihadiri oleh Kementerian/Lembaga terkait, Gubernur, Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan seluruh Indonesia, dan jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi seluruh Indonesia. 

Adapun tujuan Rakornas GTRA ini antara lain meningkatkan koordinasi dan konsolidasi tugas antar-kementerian/lembaga terkait dengan pemerintah daerah berkaitan dengan pelaksanaan RA; menyosialisasikan Perpres Nomor 86 Tahun 2018 kepada para pihak yang terkait, baik di tingkat pusat dan daerah; menyamakan persepsi terhadap pelaksanaan RA; mengidentifikasi kendala dan tantangan pelaksanaan RA; dan merumuskan upaya dan tindak lanjut operasional pelaksanaan RA. 

Sehingga, harapan setelah terbitnya Perpres Nomor 86 Tahun 2018 adalah tercapainya sasaran RA yaitu pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi; memberikan kepastian dan keadilan kepada masyarakat; tersedianya informasi pertanahan yang berkualitas dengan penggunaan teknologi; mengurangi terjadinya sengketa dan konflik agraria; serta dukungan dan peran serta masyarakat dalam menyukseskan RA. (atr)


Sumber : https://jpp.go.id/nasional/infrastru...eforma-agraria

---

Kumpulan Berita Terkait NASIONAL :

- Tantangan dan Optimisme Pelaksanaan Reforma Agraria  Mencintai Produk Dalam Negeri Tumbuhkan Sektor Industri

- Tantangan dan Optimisme Pelaksanaan Reforma Agraria  Ini Postur Lengkap APBN 2018

- Tantangan dan Optimisme Pelaksanaan Reforma Agraria  Wiranto Tegaskan Pemerintah Serius Bangun Papua



×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di