alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Beritagar.id /
Pencabutan hak politik Wali Kota nonaktif Kendari dan ayahnya
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5bda356054c07a1a1d8b4572/pencabutan-hak-politik-wali-kota-nonaktif-kendari-dan-ayahnya

Pencabutan hak politik Wali Kota nonaktif Kendari dan ayahnya

Pencabutan hak politik Wali Kota nonaktif Kendari dan ayahnya
Mantan Wali Kota Kendari Asrun (kanan) bersama anaknya yang juga Wali Kota Kendari nonaktif Adriatma Dwi Putra (kiri) menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (31/10/2018).
Hukuman pencabutan politik kembali dijatuhkan terhadap terpidana korupsi. Wali Kota Kendari 2012-2017, Asrun, dan anaknya yang merupakan Wali Kota Kendari 2017-2022, Adriatma Dwi Putra, menambah jajaran eks pejabat terpidana korupsi yang dicabut hak politiknya.

Dalam sidang di Pengadilan Tindak Korupsi Jakarta, Rabu (31/10/2018) lalu, bapak-anak ini dihukum seragam, yaitu 5,5 tahun penjara ditambah denda Rp250 juta subsider 3 bulan kurungan karena dinilai terbukti menerima suap Rp6,8 miliar dari pengusaha Hasmun Hamzah.

Vonis itu lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang menuntut agar Adriatma dan Asrun divonis 8 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subisder 6 bulan.

Hakim juga mengabulkan permintaan JPU untuk mencabut hak politik Adriatma dan Asrun meski masih di bawah tuntutan JPU KPK yang meminta agar Adriatma dan Asrun dicabut hak politiknya selama 3 tahun penjara setelah menjalani hukuman.

"Mencabut hak terdakwa I Adriatma dan terdakwa II Asrun dalam jabatan publik masing-masing selama 2 tahun dihitung sejak terdakwa selesai jalani pidana pokok," kata ketua majelis hakim Hariono melalui Antaranews.

Asrun, lahir di Kendari, 24 April 1961, sehingga hak politiknya baru pulih ketika memasuki usia 64, kalau vonis itu dijalani penuh dan tidak ada dakwaan baru.

Adriatma masih berpeluang kembali ke jalur politik setelah menjalani hukuman karena usianya yang relatif muda. Adriatma lahir di Kendari pada 28 Mei 1989. Hak politik Adriatma dapat pulih ketika memasuki usia 37, kalau vonis itu dijalani penuh dan tidak ada dakwaan baru.

Adriatma pun menambah generasi milenial (kelahiran tahun 1980-1999) yang terjerat kasus korupsi. Data yang dihimpun oleh Lokadata Beritagar.id, para generasi milenial yang tersangkut kasus korupsi sebanyak 82 orang.

Dalam perkara ini Adriatma dan Asrun dinilai terbukti menerima suap sebesar Rp6,8 miliar. Uang itu diterima sebagai jatah karena memenangkan PT Sarana Bangun Nusantara (SBN) milik Hasmun Hamzah dalam sejumlah proyek di Kendari.

Proyek yang dipegang PT SBN adalah pembangunan Jalan Bungkutoko-Kendara New Port tahun 2018-2020; pembangunan gedung DPRD Kendari; dan Tambat Labuh Zona III Kendari.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari, Fatmawaty Faqih menjadi perantara Asrun dan Andriatma dalam menerima suap itu. Fatmawaty sedang menjalani persidangan dan dituntut 7 tahun penjara.

Adapun Hasmun telah dihukum 2 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider tiga bulan kurungan. Vonis Hasmun lebih rendah dari tuntutan jaksa yang meminta hukuman tiga tahun penjara ditambah denda Rp200 juta.

Keringanan vonis tersebut lantaran hakim sepakat menetapkan Hasmun sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum (justice collaborator/JC).

Vonis berupa pencabutan hukum terhadap Asrun dan Adriatma itu menambah jumlah terdakwa yang menghadapi hukuman pidana tambahan.

Dalam catatan KPK, juru bicara Febri Diansyah mengatakan ada 26 orang terpidana korupsi yang dicabut hak politiknya selama 2013-2017.

Para terpidana korupsi itu menjabat ketua umum dan pengurus partai politik; anggota DPR dan DPRD; kepala daerah serta jabatan lain yang memiliki risiko publik besar jika menjadi pemimpin politik.

Pencabutan hak politik menjadi pidana tambahan bagi terpidana korupsi sejak 2013. Dasar hukum pencabutan hak politik tersebut terdapat pada Pasal 10 KUHP. Demikian pula Pasal 18 UU Tipikor Ayat 1 mengenai pidana tambahan, bisa berupa pencabutan seluruh atau sebagian hak tertentu.

Hukuman tambahan lebih dimaksudkan mencegah seseorang menyalahgunakan hak tersebut, agar kejahatan serupa tidak terulang lagi. Terpidana korupsi pertama yang dicabut hak politiknya adalah mantan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI, Irjen Djoko Susilo.

Pencabutan hak politik Djoko diputuskan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Desember 2013. Kemudian pada tingkat kasasi, pencabutan hak politik Djoko tersebut diperkuat.

Terpidana korupsi yang dicabut hak politiknya adalah mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaaq; mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, dan dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Pada 2018, ada beberapa nama yang dicabut hak politiknya seperti eks Ketua DPR, Setya Novanto; mantan Gubernur Sulawesi Selatan Nur Alam; eks Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti; eks Bupati Kutai Kertanegara, Rita Widyasari; terakhir mantan Bupati Ngada, Marinus Sae.

Terbaru, eks Bupati Kebumen, Jawa Tengah, M Yahya Fuad yang dicabut hak politiknya lewat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, pada Senin (22/10/2018). Yahya divonis empat tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 4 bulan kurungan. Pidana tambahannya adalah pencabutan hak politik 3 tahun setelah menjalani masa pidana.
Pencabutan hak politik Wali Kota nonaktif Kendari dan ayahnya


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...ri-dan-ayahnya

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Pencabutan hak politik Wali Kota nonaktif Kendari dan ayahnya Setya Novanto menitipkan surat tanah ke KPK

- Pencabutan hak politik Wali Kota nonaktif Kendari dan ayahnya Insiden Lion Air coreng keselamatan penerbangan Indonesia

- Pencabutan hak politik Wali Kota nonaktif Kendari dan ayahnya Andi Narogong bayar uang pengganti

Kalau dicabut hak politiknya harusnya permanen atau puluhan tahun. CUma dicabut 3 tahun masih punya kesempatan dipilih lagi setelah berakhir hukumannya


×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di