alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
MNI: RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Berpotensi Melukai Pancasila
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5bd9ae3dded7706d6a8b4571/mni-ruu-pesantren-dan-pendidikan-keagamaan-berpotensi-melukai-pancasila

GMNI: RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Berpotensi Melukai Pancasila

MNI: RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Berpotensi Melukai PancasilaPondok Pesantren Gontor. (Ilustrasi/Foto: Istimewa)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Sejumlah pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan oleh sejumlah kalangan aktivis dan tokoh lintas agama dianggap masih belum mengakomodasi kepentingan semua agama yang ada di bumi pertiwi. Terutama, terdapat sejumlah pasal yang tidak memperhatikan tradisi dan kekhususan dari agama-agama yang ada di Indonesia. Misalnya, adanya pasal soal penerapan sekolah minggu dan katekisasi dalam RUU tersebut yang berpotensi berbenturan dengan realitas di lapangan.


Baca juga: 

PBNU Berharap Presiden Jokowi Angkat Menteri Urusan Pesantren

Pemerintah Didesak Segera Sahkan RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren
RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Disambut Baik PP IKBAL TABAH Lamongan

Hal ini juga disampaikan oleh Sekjen DPP GMNI, Clance Teddy, Rabu (31/10/2018). Clance menyebut bahwa RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan ini belum mampu merepresentasikan semua kepentingan umat beragama di Indonesia. Menurutnya, RUU ini belum memperhatikan kultur dan tradisi peribadatan agama-agama lain yang ada. Sehingga perlu dikaji ulang.

Simak:



“RUU ini perlu memperhatikan kultur dan tradisi keagamaan yang hendak diatur, perlu memperhatikan kekhasan agama-agama yang ingin diatur. Karena tidak semua agama itu sama dan tidak boleh kita menyamaratakan begitu saja,” ujar Clance Teddy

Baca Juga:


Menurutnya, DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat dalam menjalankan fungsi legislasi perlu melibatkan elemen-elemen keagamaan yang ada, sehingga tidak misleading dalam proses legislasi yang bertujuan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan di Indonesia.

Baca juga: 
LSI: Jokowi-Ma’ruf Amin Berpotensi Menang Telak
 Ferry Juliantono Percaya Kekuatan Doa dan Sosial Media Menangkan Prabowo-Sandi di Pilpres 2019

“DPR perlu melibatkan semua unsur-unsur keagamaan yang berkaitan dengan RUU ini. Harus melibatkan semua unsur agama. Sehingga tidak misleading dalam seluruh tahapan proses legislasi dan dapat dijalankan dengan baik di lapangan”, tambah Clance.

Simak:


Selain itu, Ketua DPP GMNI Bidang Kaderisasi dan Ideologi, Arjuna Putra Aldino juga mengungkapkan pembahasan RUU ini terlalu terburu-buru dan kurang menyerap aspirasi sejumlah kalangan. Maka jika tetap diberlakukan begitu saja, berpotensi merugikan agama-agama lain yang aspirasinya kurang diperhatikan.

Baca Juga:

Fahri Hamzah: Bahaya Apabila Semua Dilawan Pakai Polisi
Rezim Kerap Kriminalisasi Ulama, Yusril Puji Keberanian Majelis Hakim PN Jakpus Terkait Kasus Alfian Tanjung

“RUU ini harus menyerap semua aspirasi keagamaan yang ada. Tidak boleh hanya mengacu pada agama mainstream saja. Sehingga tidak merugikan kelompok minoritas dan berpotensi intoleran di masa depan,” ungkap Arjuna

Baca Juga:


RUU ini menurut Arjuna, harus bisa memayungi semua kalangan yang hendak diatur dalam RUU tersebut. Tidak hanya mementingkan simbolisasi agama dan nuansa sektarian semata. Melainkan yang terpenting melindungi hak dan tradisi keagamaan yang ada di negeri ini untuk tetap hidup.

Baca Juga:

Dihadapan Ribuan Kader Nasdem Jatim, Jokowi Curhat Soal PKI
Presiden Jokowi Kecam Serangan Israel ke Rumah Sakit Indonesia di Jalur Gaza

“RUU ini harus berfokus melindungi hak dan tradisi keagamaan yang ada di Republik ini. Bukan hanya lekat dengan simbolisasi agama dan nuansa sektarian semata. Jika tidak RUU ini akan membahayakan keberagamaan, yang berarti membahayakan Pancasila itu sendiri,” tutup Arjuna Putra Aldino.


MNI: RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Berpotensi Melukai Pancasila



SUMBER BERITA: https://nusantaranews.co/gmni-ruu-pesantren-dan-pendidikan-keagamaan-berpotensi-melukai-pancasila/


Diubah oleh jogjalurus
mau jadi apa negara ini?
Quote:
Kurang paham..apa masalah nya..
Jangan ketrigger dgn nama RUU yang pake kata2 "pesantren" yak....

bukan perkara benturan antar agama kok, cuman permasalahan kebijakan saja. dimana sekolah minggu oleh pemerintah boleh dilaksanakan jika jumlah yg ikut minimal 15, gereja ga setuju krn sekolah minggu bagian dari peribadahan yg ga harus pake syarat jumlah peserta dan izin ke pemerintah. Gitu lohhh.

Peraturan ini berlaku menyeluruh, ga agama tertentu saja.
Diubah oleh samudra6969
semua akan Syariah pada waktunya.
Balasan post samudra6969
Lha kalau yang ikut tidak sampai 15, apakah kemudian mereka tidak patut mendapatkan ajaran agama ?
Atau dinunutkan pada agama lain ?
Balasan post bingsunyata
Quote:


menentang ulil amri=makar, bughot, khawarij, teroris, ekstrimis

emoticon-Matabelo emoticon-Matabelo emoticon-Matabelo
Balasan post mol1709
He he he ...
Lha ... konsep "ulil amri" itu (terkait masalah keagamaan, bukan pemerintahan) apa dimengerti juga oleh agama lain ? Karena bila peraturan itu memang ingin diterapkan, maka yang bersangkutan harus rembug juga ke Vatican, para pemuka agama Hindu (kalau mereka bikin sekolah minggu juga), dan lainnya.
Karena bila dipaksakan, apakah itu tidak bertentangan pula dengan Pancasila sila pertama butir ketiga. Itu dasar hukum yang harus ditaati, lho.
Quote:


Seharusnya tidak ada pembatasan.
Entah knp oleh pemerintah diadakan batasan.
Balasan post bingsunyata
Quote:


khilafah lah solusinya emoticon-Matabelo
Balasan post mol1709
Yang beragama apa, hayo enaknya ...
Di Indonesia bukan cuma ada 1 agama/keyakinan/kepercayaan lho ...
(Ngakak) ... Hayo, mau mengklaim posisi karena mayoritas ?
Ketauan nih salah satu hal mengapa program Keluarga Berencana kurang berhasil. Karena ingin jadi mayoritas. Konsep banyak anak banyak rejeki yang meminjam dari para peternak ayam pun dipakai.
Kalau sudah banyak pengangguran, pada angkat tangan ataupun memilih untuk mengeksploitasi alam lingkungan.
...
Kalau di Indonesia, sistim yang dipakai adalah musyawarah dan perwakilan. Dimana salah satu hal yang harus diketahui oleh para peserta musyawarah itu adalah alasan mengapa musyawarah itu diadakan. Karena secara tersirat, itu menyatakan tujuan apa yang ingin dicapai nantinya.
...
Bila ... konsep musyawarah itu sebetulnya berasal dari kearifan yang ada pada ajaran agama (yang mana termasuk dalam "laku" non violence), maka seharusnya yang bertugas pada departemen agama, pun mengetahui akan hal ini.


×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di