alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Beritagar.id /
Memulihkan kepercayaan publik kepada politisi, itulah soalnya
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5bd9ab8d12e257c0158b458d/memulihkan-kepercayaan-publik-kepada-politisi-itulah-soalnya

Memulihkan kepercayaan publik kepada politisi, itulah soalnya

Memulihkan kepercayaan publik kepada politisi, itulah soalnya
Ilustrasi: Wakil Ketua DPR telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK
Jika periode kekuasaan politik –baik di lembaga legislatif maupun eksekutif- dihitung berdasarkan waktu pemilihan, maka periode kekuasaan politik kali ini akan berakhir setahun lagi. Dan menjelang berakhirnya periode kekuasaan politik kali ini, kita telah menyaksikan dua pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) -lembaga tinggi negara di wilayah legislatif- berurusan dengan kasus korupsi.

Setya Novanto masih menjabat sebagai Ketua DPR ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikannya sebagai tersangka dalam kasus korupsi e-KTP tahun anggaran 2011 - 2013. Novanto telah dinyatakan bersalah dan divonis 15 tahun penjara, didenda Rp500 juta, dan diwajibkan untuk membayar uang pengganti 7,3 juta dolar AS dikurangi Rp5 miliar yang sudah dititipkan kepada penyidik.

Pimpinan DPR lain yang berurusan dengan kasus korupsi adalah Taufik Kurniawan, yang sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua DPR. Pada Selasa (30/10/2018) kemarin KPK telah menetapkan politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu sebagai tersangka dalam kasus korupsi terkait dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kebumen.

Taufik diduga menerima sekurangnya Rp36,5 miliar, sebagai bagian dari fee pengurusan DAK Kabupaten Kebumen yang besarnya 5 persen dari alokasi DAK yang diterima. Kabupaten Kebumen, dalam pengesahan APBN Perubahan Tahun 2016, mendapat alokasi DAK tambahan sebesar Rp93,37 miliar.

Pengungkapan kasus suap tersebut merupakan rentetan dari kasus korupsi lain yang melibatkan Mohammad Yahya Fuad, Bupati Kebumen periode 2016-2022. Mohamad Yahya, yang mulai ditahan KPK pada pertengahan Februari lalu, diduga membagikan proyek yang bersumber dari DAK infrastruktur APBN 2016 kepada beberapa kontraktor. Dari proyek-proyek itulah Mohammad Yahya mendapatkan fee.

Pengadilan menyatakan Mohammad Yahya terbukti menerima suap sebesar Rp12,03 miliar. Ia diganjar 4 tahun penjara dan dicabut hak politiknya selama 3 tahun.

Dalam salah satu persidangan kasus korupsi Mohammad Yahya itu, nama Taufik Kurniawan pernah disebut-sebut. Dalam sidang yang berlangsung awal Juli lalu, Yahya mengaku pernah bertemu dua kali dengan Taufik untuk membahas pengalokasian DAK untuk Kabupaten Kebumen.

Dalam pertemuan-pertemuan itulah, menurut Yahya di pengadilan, muncul kewajiban untuk memberikan 5 persen dari DAK yang akan cair kelak. Yahya mengaku memberikan fee itu sebanyak dua kali lewat orang suruhan Taufik, yang totalnya berjumlah sekitar Rp3,7 miliar.

Awal September lalu, Taufik menjalani pemeriksaan di KPK. Kepada wartawan, Taufik mengaku hanya dimintakan keterangan perihal mekanisme penganggaran di DPR, terkait suatu penyelidikan yang dilakukan oleh KPK.

Taufik dicegah keluar dari Indonesia pada minggu keempat Oktober. Surat pencegahan dari KPK itu telah diterima oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM pada Jumat 26 Oktober 2018.

Upaya pencegahan itu memicu reaksi dari politisi senior Amien Rais, yang satu partai dengan Taufik Kurniawan. Dalam sebuah diskusi di kompleks parlemen pada Senin (29/10/20180), terkait pencegahan Taufik Kurniawan itu, Ketuan Dewan Kehormatan PAN ini mengecam Ketua KPK yang disebutnya “telah melakukan sebuah penjungkirbalikan yang luar biasa dalam hal menerapkan keadilan.”

Bahkan, dalam acara diskusi itu, Amien mengajak untuk mendatangi KPK. Dan, benar, selepas dari acara diskusi itu, Amien bergegas mendatangi Gedung KPK untuk menemui Ketua KPK, Agus Raharjo. Ketika sampai di Gedung KPK Amien mempertontonkan gestur konfrontatif.

Meskipun Amien membantah hendak membahas pencegahan Taufik ke luar negeri, kedatangannya ke KPK dengan gestur konfrontatif -didahului dengan pernyataan pengecaman di kompleks parlemen- itu dengan sangat gampang ditafsirkan oleh publik sebagai upaya Amien pasang badan untuk melindungi kolega separtainya dan bentuk intervensi politik terhadap proses hukum.

Wajar jika kemudian publik menyayangkan tindakan politisi senior itu. Sebuah proses hukum terhadap warga negara sepantasnya direspons dalam koridor hukum juga, bukan dengan tekanan politik.

Publik pasti paham, dalam statusnya sebagai tersangka, Taufik Kurniawan belum tentu bersalah. Oleh karenanya, biarkanlah proses hukum berjalan tanpa direcoki oleh kegaduhan akibat intervensi politik.

Pada saat yang sama, publik boleh jadi mengapresiasi sikap KPK yang tidak terlihat terpengaruh oleh upaya ‘pasang badan’ politisi itu. Hal itu terlihat dari penetapan status tersangka kepada Taufik Kurniawan yang dilakukan sehari kemudian.

Akrobat politik terhadap proses hukum yang berlangsung tidak akan membantu memulihkan kepercayaan publik kepada politisi. Sangatlah wajar apabila kadar kepercayaan publik kepada politisi sangat rendah dalam 5 tahun belakangan ini.

Publik telah menyaksikan begitu banyak politisi yang berada di pusat kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif terlibat dalam kasus-kasus korupsi.

Pemilu 2019 barangkali bisa jadi momentum untuk memulihkan kepercayaan kepada politisi dan tujuan-tujuan mulia politik. Tentu saja, hal itu tergantung kepada dua pihak.

Pertama, kepada partai politik yang sungguh membangun budaya politik yang menjunjung integritas dan menyodorkan kader-kadernya yang juga memiliki integritas.

Kedua, kepada para pemilih. Mereka harus berani melakukan pilihan dengan sadar untuk menolak partai politik dan politisi yang tidak punya niat baik untuk menjunjung integritas.
Memulihkan kepercayaan publik kepada politisi, itulah soalnya


Sumber : https://beritagar.id/artikel/editori...itulah-soalnya

---

Baca juga dari kategori EDITORIAL :

- Memulihkan kepercayaan publik kepada politisi, itulah soalnya Duka di Tanjung Karawang

- Memulihkan kepercayaan publik kepada politisi, itulah soalnya Hentikan jual beli jabatan

- Memulihkan kepercayaan publik kepada politisi, itulah soalnya Data produksi beras dan kesejahteraan petani

Urutan Terlama


×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di