alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Beritagar.id /
Asumsi kurs naik, belanja negara membengkak tahun depan
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5bd982c5dac13e8c048b456b/asumsi-kurs-naik-belanja-negara-membengkak-tahun-depan

Asumsi kurs naik, belanja negara membengkak tahun depan

Asumsi kurs naik, belanja negara membengkak tahun depan
Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (kanan) dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/10/2018).
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 menjadi perangkat Undang-Undang (UU) pada Rabu (31/10/2018).

Dalam UU APBN 2019, DPR dan pemerintah menyepakati asumsi nilai tukar rupiah dipatok di level Rp15.000 per dolar Amerika Serikat (AS). Asumsi tersebut berubah dari usulan awal Rp14.400 per dolar.

Perubahan tersebut diputuskan karena kondisi rupiah terus melemah hingga lebih dari Rp15.000 per dolar dan dinilai sulit turun mengingat masih tingginya ketidakpastian global pada 2019.

"Berdasarkan usulan dari Pak Gubernur (BI) mengenai range nilai tukar yang tadi disampaikan Rp14.800 per dolar AS, hingga Rp15.200 per dolar AS, kami mengusulkan menggunakan nilai tengahnya di angka tengahnya di Rp15.000 untuk nilai tukar tahun 2019,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam Liputan6.com (16/10).

Sri Mulyani mengatakan penyusunan APBN 2019 dilakukan dalam kondisi perekonomian global sangat dinamis sehingga pengelolaan instrumen fiskal melalui penetapan asumsi makro yang sesuai perkembangan terkini menjadi penting.

Namun, penyusunan instrumen fiskal ini juga harus dapat menjadi insentif untuk mendorong kinerja pembangunan, termasuk berbagai program yang sudah direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah serta inisiatif strategis dan aktual lainnya, seperti antisipasi terhadap bencana.

"Kita bisa berdebat soal angka, akurasi data maupun program, namun kesepakatan pemerintah dan DPR semua sama, bahwa pembangunan sumber daya manusia menjadi penting, karena ini menjadi aset penting untuk mendapatkan hasil yang baik," ujar Sri Mulyani.

Meski asumsi nilai tukar berubah, asumsi makro lain tetap seperti usulan awal. Tahun depan, pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 5,3 persen, lebih rendah dari target APBN tahun ini yang sebesar 5,4 persen.

Sementara itu, tingkat inflasi ditargetkan berada dalam kisaran 3,5 persen, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan 5,3 persen. Untuk harga minyak mintah ditetapkan 70 dolar per barel dengan lifting minyak 775.000 barel per hari (bph).

Dengan asumsi tersebut, maka Presiden Joko Widodo menargetkan belanja negara sebesar Rp2.461 triliun naik Rp240,4 triliun dari APBN 2018.

Peningkatan nilai belanja negara tersebut di antaranya disumbang oleh pos belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp2.461 triliun tahun depan. Alokasi tersebut bertambah Rp240 triliun dari anggaran tahun ini.

Dari pos belanja non-Kementerian/Lembaga (Non-K/L), peningkatan belanja terjadi di pos pembayaran bunga utang, subsidi energi, dana cadangan hingga dana penanggulangan bencana di Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat.

Anggaran pembayaran bunga utang meningkat Rp37,29 triliun tahun depan menjadi Rp275,9 triliun. Meningkatnya beban pembayaran tersebut akibat depresiasi kurs rupiah dan kenaikan bunga referensi rate.

Belanja subsidi energi dipastikan naik menjadi Rp160 triliun, naik Rp65 triliun dari anggaran tahun ini yang sebesar Rp94,52 triliun. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, mengungkapkan kenaikan tersebut menyesuaikan dengan dinamika harga minyak dunia dan komoditas yang diperkirakan akan terus merangkak naik.

Kesepakatan alokasi belanja tersebut dicapai setelah sembilan fraksi anggota DPR menyetujui dalam forum Badan Anggaran (Banggar) kemarin. Namun pengesahan RAPBN menjadi UU masih menyisakan catatan dari Fraksi Partai Gerindra.

Anggota Fraksi, Willgo Zainar, menilai alokasi belanja pemerintah tahun depan cenderung populis dan tidak memperhatikan risiko pasar.

Gerindra juga mengkritik pembiayaan defisit anggaran yang masih mengandalkan penarikan utang baru seperti lewat penerbitan SUN maupun utang luar negeri (ULN).

“Padahal saat ini saja utang sudah besar, mencapai Rp 4.416,37 triliun,” katanya dalam Kontan.co.id.

Willgo menyampaikan, kebijakan alokasi anggaran untuk program perlindungan sosial sejauh ini pun masih jauh dari konsep pemberdayaan dan kemandirian.

Menurut Gerindra, kebijakan tersebut lebih didominasi oleh semangat “charity”, sehingga terkesan pemerintah telah mengambil langkah kebijakan populis, tanpa bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam arti substansial.

“Program perlindungan sosial menjadi bias bahkan menimbulkan dugaan adanya motif politik merebut suara pemilih demi mempertahankan kekuasaan. Dengan gambaran tersebut, RAPBN 2019 hanya sekadar rutinitas belaka. Slogan mandiri, berdaulat dan gotong royong terkesan sebagai pemanis saja,” kata Willgo.
Dana Desa naik
Fokus pemerintah untuk menaikkan perekonomian daerah direalisasikan dengan peningkatan alokasi Dana Desa. Untuk tahun depan, anggaran Dana Desa dinaikkan menjadi Rp70 triliun naik dari anggaran tahun ini yang mencapai Rp60 triliun.

Presiden Joko 'Jokowi' Widodo menginstruksikan langsung seluruh kepala desa untuk menggunakan dana desa secara tepat sasaran apalagi setelah nilainya dinaikkan 16 persen.

Presiden meminta kepala desa dan perangkat desa dapat menyinergikan pembangunan di wilayah pedesaan dengan pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan Pemerintah pusat.

"Ini bukan masalah menghabiskan uang, tapi tepat sasaran, tepat guna, dan bermanfaat," kata Jokowi dalam laporan Antaranews, 19 Oktober lalu.

Dalam empat tahun terakhir, pemerintah telah membangun infrastruktur secara besar-besaran, mulai dari jalan tol, terminal, pelabuhan, bandara, perpanjangan landasan pacu dan bendungan.

Namun, pembangunan infrastruktur oleh pemerintah pusat tersebut belum seimbang dengan pembangunan sarana dan fasilitas umum di pedesaan. Oleh karena itu, Jokowi meminta para kepala desa, perangkat desa dan pemerintah daerah mengoptimalkan pembangunan dengan anggaran dana desa tersebut.

Anggaran belanja negara untuk pembangunan infrastruktur tahun 2018 menghabiskan sedikitnya Rp400 triliun; angka tersebut naik pesat dari angka Rp150 triliun pada 2014.

Bersamaan dengan kenaikan belanja pembangunan infrastruktur tersebut, anggaran dana desa juga mengalami peningkatan sejak pertama kali diluncurkan pada 2015 sebesar Rp20 triliun, menjadi Rp60 triliun di 2018 dan Rp70 triliun di 2019.
Asumsi kurs naik, belanja negara membengkak tahun depan


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...ak-tahun-depan

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Asumsi kurs naik, belanja negara membengkak tahun depan 7 Sektor perkasa lambungkan IHSG

- Asumsi kurs naik, belanja negara membengkak tahun depan Ketika limbah pabrik gula telan korban jiwa

- Asumsi kurs naik, belanja negara membengkak tahun depan Lion Air JT610 jatuh di Karawang

Urutan Terlama


×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di