alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Ini alasan Facebook tidak blokir iklan politik
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5bd83da796bde6be418b4568/ini-alasan-facebook-tidak-blokir-iklan-politik

Ini alasan Facebook tidak blokir iklan politik

Ini alasan Facebook tidak blokir iklan politik

JAKARTA (IndoTelko) – Iklan politik penting dalam membantu kandidat membagikan pandangan mereka ke publik, dan mendorong orang untuk lebih aktif terlibat dalam proses politik.

Tapi, iklan politik juga bisa memicu sikap partisan atau justru ketakutan. Selain itu, iklan politik juga bisa bersifat manipulatif - seperti halnya iklan politik di Facebook yang disponsori pihak Rusia saat pemilu Presiden Amerika Serikat tahun 2016 lalu.

“Karena itu, selama satu setengah tahun terakhir ini kami berupaya mendalami lebih jauh iklan politik pada platform kami, termasuk mengajukan pertanyaan kepada diri kami sendiri: mengapa kami tidak memblokir sepenuhnya saja semua iklan politik,” kata Global Politics and Government Outreach Director, dan Steve Satterfield, Director, Public Policy Katie Harbath dalam keterangan kemarin.

Dikatakannya banyak kalangan beranggapan bahwa menghapus iklan politik dari Facebook merupakan satu-satunya cara untuk menjaga platform agar terbebas dari segala campur tangan pihak asing.

Di sisi lain, ada pendapat lain yang berbeda dan argumen mereka tidak semata-mata terkait pendapatan iklan. Karena pengawasan iklan seperti itu dan proses verifikasi identitas pengiklan, justru akan memakan banyak biaya.

Argumentasi utama mereka adalah bahwa melarang iklan politik di Facebook dapat membuat persaingan tidak sehat antara politisi pilihan masyarakat dan petahana dengan dukungan dana besar.

Belanja iklan digital umumnya lebih terjangkau dibanding iklan TV atau media massa, sehingga bisa menjadi cara ekonomis bagi kandidat dengan dana kampanye minim untuk menjangkau orang lebih luas dan meningkatkan jumlah pendukungnya.

Di tingkat daerah, menghapus iklan politik di Facebook juga akan memberi dampak yang kurang lebih sama. Kandidat yang tidak mampu melakukan belanja iklan besar akan kesulitan menyebarluaskan pesan politik mereka dan bersaing untuk menduduki jabatan di pemerintahan lokal. Selain itu, iklan politik juga bisa membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan isu tertentu dan mendorong masyarakat pada umumnya untuk aktif memperjuangkan suatu tujuan bersama.

“Setelah mencapai kesepakatan bahwa iklan politik memiliki lebih banyak manfaat dibanding kerugiannya, kami pun fokus memikirkan berbagai cara yang bisa digunakan untuk mencegah orang menyalahgunakan sistem kami. Kunci utama dalam hal ini adalah transparansi. Karena transparansi yang lebih baik akan berpengaruh terhadap peningkatan tanggung jawab dan akuntabilitas bagi pengiklan seiring dengan berjalannya waktu,” ulasnya.

Pengguna di Amerika Serikat kini sudah bisa melihat siapa yang menjalankan iklan politik, berapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk iklan tersebut, dan seberapa luas iklan itu sudah dilihat oleh publik. Selain itu, mereka juga bisa melihat siapa saja yang sudah terjangkau oleh iklan tersebut.

Beberapa hal yang bisa dilihat adalah umur, jenis kelamin, dan lokasi. Pengiklan juga harus memberitahukan siapa yang membiayai iklan tersebut. Ini merupakan bagian dari proses otorisasi yang kami luncurkan tahun lalu agar kami bisa melakukan verifikasi atas identitas pengiklan. Membantu orang memahami siapa yang mencoba memengaruhi suara mereka akan membantu kami mempertahankan diri dari campur tangan pihak asing dan bentuk penyalahgunaan lainnya.

Mendefinisikan Politik

Untuk membuat fitur ini, Facebook perlu memutuskan bagaimana cara mendefinisikan “politik”. Iklan yang melakukan kegiatan advokasi untuk seorang kandidat atau berusaha memperluas dukungannya jelas merupakan hal yang berhubungan dengan politik.

Namun, banyak organisasi, seperti komite aksi politik, juga berupaya memengaruhi pemilih soal isu sensitif tertentu melalui iklan, tanpa menyebut nama kandidatnya. Bahkan, menurut Agensi Riset Internet, kebanyakan iklan yang memicu emosi adalah iklan terkait isu sensitif dan bukan terkait pemilu. Karena itu, kami pun memutuskan bahwa definisi konten politik kami harus mencakup iklan berbasis pemilu maupun isu tertentu. Jadi, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana seharusnya kita mendefinisikan “isu”?

Di Amerika Serikat, tidak ada aturan atau lembaga federal tertentu yang mencantumkan daftar isu-isu spesifik untuk diatur dalam regulasi. Tapi untuk membuat sebuah kebijakan yang dapat diterapkan oleh tim peninjau kami, mereka membutuhkan sebuah daftar yang dapat menjadi panduan mereka dalam menentukan apa yang boleh dan tidak boleh.

Facebook pun memutuskan untuk menggunakan daftar isu yang tercantum dalam Proyek Agenda Pembanding non-partisan (non-partisan Comparative Agendas Project (CAP)). Selama beberapa dekade, CAP telah mengumpulkan informasi tentang proses kebijakan pemerintah di seluruh dunia dan menggunakan informasi tersebut untuk mengembangkan daftar istilah umum terkait politik dan isu nasional. Kami akhirnya meluncurkan daftar 20 isu nasional bekerja sama dengan CAP.

Facebook kemudian membuat kebijakan yang berlaku untuk setiap iklan seputar isu-isu tersebut, seperti aborsi, senjata api, imigrasi atau kebijakan luar negeri, dengan tujuan untuk memengaruhi debat publik, meningkatkan jumlah dukungan atau memilih kandidat tertentu.

Lalu, bagaimana cara kerjanya? Pendidikan, misalnya, adalah salah satu isu yang tecantum dalam 20 isu nasional tersebut.

Tetapi, kebijakan Facebook hanya akan berlaku pada iklan pendidikan yang mencoba untuk mencapai suatu tujuan politik. Contohnya seperti reformasi pendidikan atau kebijakan pinjaman mahasiswa baru, bukan iklan untuk universitas atau beasiswa. Kasus lainnya lebih menarik. Iklan dari seorang pengacara imigrasi tidak akan ditandai sebagai iklan isu. Tetapi jika pada dasarnya iklan yang sama juga mendukung reformasi imigrasi dengan cara apa pun, akan dianggap mengandung unsur politik dan akan diatur sesuai kebijakan Facebook.

Untuk menegakkan kebijakan tersebut, Facebook akan memeriksa gambar dan teks dari sebuah iklan, dan siapa yang menjadi target iklan.

Jika sebuah iklan akan membawa seseorang ke situs web tertentu, Facebook juga akan memeriksa halaman websitenya. Selain itu, teknologi Facebook juga bisa mengidentifikasi iklan pemilu dan mencegah iklan tersebut berjalan sebelum iklannya diotorisasi.


Sistem Facebook juga bisa mengidentifikasi iklan terkait isu. Seiring dengan semakin banyaknya iklan yang ditinjau, besar harapan kami kemampuan untuk mengidentifikasi iklan terkait isu tertentu juga akan semakin meningkat.

“Kami tidak selalu benar. Kami sadar bahwa kemungkinan besar kami akan melakukan kesalahan dengan meloloskan beberapa iklan dan dalam kasus lain kami mungkin salah mengidentifikasi iklan terkait isu tertentu. Kami akan terus meningkatkan kemampuan kami dalam meninjau iklan seiring berjalannya waktu. Kami juga akan meminta pengguna membantu kami mengidentifikasi iklan yang mungkin bermasalah. Jika Anda melihat sebuah iklan terkait konten politik yang tidak memiliki label, atau jika Anda merasa bahwa konten tersebut mungkin tidak diizinkan tampil di Facebook, silakan laporkan iklan ini untuk kami tinjau lebih lanjut,” tutupnya.

Sumber : https://www.indotelko.com/kanal?c=id...-iklan-politik
Diubah oleh wiwin.idt
kalo media sosial begini repot dan rumit memang menentukan batasan kebebasan pendapat dengan kampanye hitam dengan ujaran kebencian.

makanya tindakan yang diambil kebanyakan platfrom medsos model facebook bisa dikatakan sangat minim karena kehati-hatian mereka serta mungkin kurang sdm-nya lagian panduan mereka masih pakai dari us sana kalo mau takedown sebuah unggahan,sama seperti youtube mungkin.

tapi ada keuntunganny juga kalo platfrom model gini yang mana sistem kemudahan notice-nya melibatkan user-nya dibanding media massa lain karena bahasa yang digunakan rata-rata mudah dipahami alias ga rumit-rumit amat hingga bisa dibilang malah bentuk lain dari self regulation lepas dari pihak yang bermodal besar.


×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di