alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Indonesia Update /
Pemerintah Serius Berantas Mafia Tanah
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5bd7ecf0de2cf24b258b4572/pemerintah-serius-berantas-mafia-tanah

Pemerintah Serius Berantas Mafia Tanah

Pemerintah Serius Berantas Mafia Tanah

JPP, JAKARTA - Keseriusan Pemerintah terutama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam menangani kasus sengketa dan konflik pertahanan, khususnya memberantas mafia tanah terus dilakukan. Hal ini guna memastikan masyarakat tidak dirugikan dan terhindar dari pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh mafia tanah.

“Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia yang telah menjadi partisipan dalam program ini. Saya senang sekali, gerakan kita untuk memerangi mafia tanah makin bergema, sudah beberapa kasus besar diungkapkan, ada yang sudah divonis dan ada yang dalam proses. Insya Allah setelah rapat ini mafia tanah tidak akan lagi sebebas dulu,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A Djalil saat membuka Rapat Koordinasi Pemberantasan Mafia Tanah dan Pencegahan Mafia Tanah tahun 2018 di Jakarta, Senin (29/10/2018).

Menteri Sofyan menambahkan, adanya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 merupakan ide brilian dari Undang-Undang Pertanahan yang mewajibkan seluruh tanah di Indonesia terdaftar.

Hanya saja, adanya krisis dan permasalahan politik yang terjadi pada saat itu membuat UUPA ini berjalan lamban dan pembenahannya tidak sistematik. Akibatnya, sampai tahun 2018 ini baru 51 juta bidang tanah di Indonesia yang terdaftar dan dari jumlah tersebut ada sekitar 20 juta bidang tanah yang sertifikatnya melayang atau belum jelas kepastian hukumnya.

“Oleh sebab itu, Presiden meminta Kementerian ATR/BPN untuk melakukan percepatan pendaftaran tanah dengan memenuhi target di setiap tahunnya. Dengan begitu, jika bidang tanah di seluruh Indonesia sudah terdaftar, maka potensi mafia tanah ke depan akan sangat berkurang bahkan tidak ada sama sekali. Target kita tahun ini mendaftarkan 7 juta bidang tanah dan itu sudah hampir terpenuhi. Harapannya bisa sampai 8 juta bidang, sehingga kita bisa memperbaiki sertifikat yang melayang-layang tadi,” ujar Menteri Sofyan. 

Ketidakpastian hukum terhadap pertanahan sangat menggangu iklim investasi. Hal itu menyebabkan orang sangat takut membeli tanah di Indonesia karena rentan akan permasalahan pertanahan. Oleh karena itu, kepastian hukum harus disediakan oleh negara dengan baik dan tegas.

Di daerah sering kali ditemui kasus pemalsuan dokumen seperti girik yang diindikasi dilakukan oleh mafia tanah dan bukti pemalsuannya sangat banyak sekali. Hal itu menjadi salah satu penyebab munculnya 8.000 konflik dan sengketa tanah yang terjadi.

Kementerian ATR/BPN sendiri telah melakukan Perjanjian Kerja Sama atau MoU dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia guna mencegah dan memberantas mafia tanah yang ada di seluruh Indonesia.

Rapat ini pun sebagai tindak lanjut dari MoU tersebut yang diharapkan akan menghasilkan pemikiran dan persamaan persepsi mengenai pola-pola pencegahan dan penanganan masalahan agraria, pemanfaatan ruang dan tanah, terutama yang terdapat indikasi tindakan pidana. (atr)


Sumber : https://jpp.go.id/polkam/hukum/32689...as-mafia-tanah

---

Kumpulan Berita Terkait POLKAM :

- Pemerintah Serius Berantas Mafia Tanah Kominfo Targetkan Tumbuh Unicorn Berbasis Tekfin

- Pemerintah Serius Berantas Mafia Tanah Empat Tahun Jokowi-JK, Kemenkominfo Bangun Jaringan TIK Hingga ke Pelosok Negeri

- Pemerintah Serius Berantas Mafia Tanah Kementerian PUPR Akan Sertifikasi 12 Ribu Tenaga Kerja Konstruksi



×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di